100 Hari Yang Tergadai Kelak Menuai Badai

100 Hari Yang Tergadai Kelak Menuai Badai

Oleh : Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan Untuk Peradaban)

WWW.POJOKOPINI.COM — Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai kinerja 100 hari Joko Widodo-Ma’ruf Amin di periode keduanya memimpin negara cenderung membebankan rakyat. Menurut Natalius, Jokowi kebanyakan hanya menaikan harga-harga iuran yang seharusnya bisa dijangkau masyarakat kecil (merahputih.com 1/02/2020).

Natalius menilai pemerintahan Jokowi kebingungan memulai konsep program prioritas kerja periode 2019-2024. Jokowi selaku kepala negara menyampaikan implementasi sejumlah prioritas program kerja periode 2019-2024 yang disampaikan pada 20 Oktober 2019. Beberapa program prioritas itu seperti pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Rencana RUU Omnibus Law untuk penyederhanaan regulasi dan menggenjot investasi juga menuai protes.

Natalius menyebut pemerintahan Jokowi saat ini seperti memperlihatkan defisit moral di dalam elite partai politik serta pejabat. Munculnya kasus korupsi seperti Asuransi Jiwasraya, Asabri juga terjadi dalam 100 hari Jokowi. Pejabat BUMN sebagai bagi-bagi jatah kekuasaan.
“Penyusunan kabinet dan pejabat di BUMN menunjukkan suatu fakta bahwa Jokowi adalah komprador. Bahkan bagian dari oligarki politik dan ekonomi,” jelas eks komisioner Komnas HAM itu.

Pigai menambahkan awal pemerintahan Jokowi juga memberikan keraguan terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Kemunculan revisi UU KPK yang berujung disahkan UU baru menjadi acuan kebijakan pelemahan pemberantasan korupsi. Belum lagi revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang juga sempat memantik kegaduhan di publik. Selain itu, ia menyinggung peristiwa yang terjadi di Papua. 

100 hari pertama biasanya menjadi cerminan perjalanan 4 tahun kemudian. Banyak pakar memperkirakan masa-masa yang tersisa menjadi semakin gloomy (suram) bagi Indonesia. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. R. Siti Zuhro, MA, Ph.D menilai demokrasi Indonesia kurang berkualitas karena pillar-pilarnya belum kokoh dan belum berbenah diri. Para Elit politik tak berhenti bermanuver hanya untuk menyelamatkan kepentingan diri dan kekuasaan.

Kondisi ini tentu berpengaruh pada kualitas pemerintahan. Upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik menjumpai banyak kendala. Rakyat terlanjur meyakini bahwa aspirasinya tidak diakomodasi. Sensitivitas pemerintah terhadap penderitaan rakyat hilang seiring berkurangnya atensi penguasa kepada rakyat. Kebijakan yang dibuat cenderung elitis. Parpol yang tadinya diharapkan sebagai rumah demokrasi yang mengedepankan kebutuhan rakyat malah menjadi rumah para elit yang kepentingan-kepentingannya harus senantiasa dijaga dengan baik.

100 hari pertama menunjukkan pemerintahan ini gagal mewujudkan lingkungan yang mengedepankan nilai-nilai positif yang saling menguatkan (empowering). Termasuk gagal menjembatani kedekatan antara penguasa dengan rakyat untuk kemudian mendorong terciptanya kluster ekonomi baru yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Demokrasi telah menunjukkan jati dirinya tanpa malu-malu lagi.

Mustahil mengharapkan terpenuhinya kesejahteraan jika pemerintah terus menerus inkonsistensi membangun negara. Keadilan dirasakan menjadi sesuatu yang amat mahal untuk diperoleh. Justru ketidakadilan dipertontonkan secara jelas menambah luka rakyat. Kepercayaan masyarakat luntur. Apatis bukanlah suatu keraguan, tapi merupakan sebuah ancaman serius yang dapat membunuh demokrasi secara perlahan.

Oligarki merupakan wajah dari masa depan Indonesia, demokrasi pluralis dalam mekanisme kartel meniadakan idiologi. Pragmatisme akan mendominasi dan menjadikan politik sebagai ajang kompetisi elit untuk elit. Koordinasi antar elit politik akan meminimalkan persaingan dan mengontrol keuntungan, sehingga oposisi mutlak adalah suatu kemustahilan. Untung rugi menjadi pembahasan wajib, dan kartel akan menjaga jaring-jaring korupsi.

Namun ada hal baru yang harus diapresiasi dari 100 hari pertama ini yaitu menguatnya diskursus tentang Khilafah Islamiyah. Media cetak dan media elektronik ramai-ramai membahas tema ini dari berbagai sudut pandang. Dalam laporan IDN Research Institute yang bertajuk Indonesia Millenial Report menunjukkan bahwa 1 dari 5 millenial setuju dengan sistem pemerintahan Khilafah (databoks.katadata.co.id). Berdasarkan hasil survey tersebut sebanyak 19,5 % kaum milenial menyatakan bahwa Indonesia lebih ideal menjadi negara Khilafah.

Penerimaan terhadap konsep Khilafah oleh millenial menunjukkan bahwa mereka menangkap realita bahwa sistem politik demokrasi kapitalisme sudah diambang kebangkrutan besar, dan membutuhkan jalan baru. Sistem demokrasi yang disakralkan telah gagal mewujudkan clean government yang mensejahterakan. Berbagai fitnah dan tudingan negatif tentang Khilafah yang giat disuarakan oleh penguasa di 100 hari pertama yaitu diangkatnya isu radikalisme, justru ditenggarai telah menarik minat masyarakat untuk semakin mencari tahu tentang realitas sistem Khilafah yang sesungguhnya.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *