Karhutla: Main Mata Korporasi-Penguasa

Penelitian Universitas Harvard menyebutkan, jika karhutla terus terjadi, akan berakibat 36 ribu kematian dini. Petaka yang sudah terjadi pun sudah dijelaskan dalam sebuah studi di jurnal PNAS, bahwa akibat karhutla 1997, anak yang lahir pada masa itu menderita stunting.


Oleh: Aisyah(*)

Pojokopini.com — Kengerian merayapi pikiran saya saat melalui penerbangan Medan-Jakarta kemarin. Pengalaman melintasi zona kebakaran hutan, ditambah dengan cuaca buruk dan awan pekat meninggalkan kesan yang mendalam. Hari ini Sabtu (21/09/2019) Udara di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, pada pagi hingga sore hari ini dikabarkan terlihat memerah. Kondisi udara itu disebabkan oleh kabut asap yang makin pekat di kawasan tersebut, dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi. Ini adalah sekelumit kisah nestapa masyarakat yang merasakan langsung asap karhutla. Ratusan ribu orang di wilayah lain merasakan hal yang serupa, seperti Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Bahkan hari ini juga di kabarkan terjadi kebakaran di rimba gunung Slamet Kabupaten Brebes yang terdampak 10 hektar juga telah menjalar ke Kabupaten Banyumas.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pukul 09.00 WIB, Rabu (18/9), titik panas (hotspot) masih terdeteksi di enam provinsi, yakni Riau sebanyak 388 titik panas, Jambi 555 titik panas, Sumatera Selatan 482 titik panas.Kemudian Kalimantan Barat 346 titik panas, Kalimantan Tengah 281 titik panas, serta Kalimantan Selatan 105 titik panas. Total seluruh luas lahan seluruh Indonesia yang terbakar sekitar 328.724 hektare terhitung Januari-Agustus 2019.

Selama sepuluh tahun terakhir, tercatat ada 1.226 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Karhutla periode 2009-2019 mengakibatkan korban sebanyak 443.278 orang. Korban tersebut terdiri atas korban meninggal dan hilang 32 jiwa, korban luka-luka 373 orang, dan korban yang terpaksa mengungsi sebanyak 442.873 orang. Secara umum, angka korban tertinggi terjadi pada 2014 dengan jumlah korban keseluruhan sebanyak 424.651 orang. Korban tersebut terdiri atas korban hilang dan meninggal sebanyak 3 jiwa, serta korban yang terpaksa mengungsi 424.648 orang.

Adapun berdasarkan kategori, angka korban yang meninggal dan hilang tertinggi terjadi pada 2015 yakni sebanyak 24 jiwa. Korban luka-luka tertinggi terjadi pada 2017 sebanyak 367 orang. Pada Januari-Agustus 2019, jumlah korban karhutla sebanyak 9 orang, yang terdiri atas korban meninggal dan hilang 1 orang serta 8 orang terpaksa mengungsi.

Koordinator Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Riau Dr. Suwondo, MS memperkirakan Riau mengalami kerugian materiil sebesar Rp 50 triliun lebih akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan melanda daerah itu sejak beberapa bulan terakhir. Kerugian sebesar Rp 50 triliun itu berasal dari terganggunya aktivitas perdagangan, jasa, kuliner, perkebunan, dan kerugian waktu delay dari aktivitas penerbangan. Dampak asap karhutla tersebut telah memicu kerugian ganda, untuk semua sektor kehidupan, ekonomi, sosial, ekologi, pertanian dan perkebunan, jasa dan lainnya.

Penelitian Universitas Harvard menyebutkan, jika karhutla terus terjadi, akan berakibat 36 ribu kematian dini. Petaka yang sudah terjadi pun sudah dijelaskan dalam sebuah studi di jurnal PNAS, bahwa akibat karhutla 1997, anak yang lahir pada masa itu menderita stunting. Mereka lebih pendek sekitar 3,3 sentimeter dari anak lainnya yang tidak terpapar karhutla. Kerugian kita masih ditambah lagi triliunan dana untuk rehabilitasi lahan dan bahkan keanekaragaman hayati yang sudah tidak dapat kembali lagi. Dengan semua fakta ini, sungguh-sungguh tidak layak untuk meminta masyarakat ikhlas.

Pemimpin negara ini telah bertolak ke Riau pada Senin (16/9/2019) namun tak ada solusi yang berarti selain viral tentang sepatu beliau yang kotor karena terkena tanah di wilayah Kahutla. Selebihnya berjanji menindak pelaku hingga menjamin tak bakal terjadi kebakaran lagi merupakan langkah yang hanya diulanginya tanpa tindakan nyata. Sebab saban tahun karhutla masih saja terjadi, baik skala kecil maupun besar.

Jokowi berjanji sejak 2015 lalu, ketika karhutla yang paling besar terjadi, akan melakukan penegakkan hukum sampai para Kapolda dan Pangdam yang gagal mengatasi karhutla bakal dipecat tak dilakukan hingga hari ini.

Jokowi diketahui kembali mengulangi instruksi untuk mencopot Kapolda dan Pangdam yang tak mampu mengatasi karhutla saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, di Istana Negara, Jakarta, awal Agustus lalu. Ini adalah lip service yang terus diucap namun nihil realisasi.

Pemerintah sama sekali tidak kekurangan tenaga ahli untuk mendeteksi bahwa kabut asap ini bukan lagi sebagai kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan ekosida dan kejahatan lintas batas dengan unsur-unsur yang terpenuhi yakni dampak yang meluas, jangka panjang dan tingkat keparahan yang tinggi. Pantauan satelit Resource Watch terhadap tumpangan api pada lahan konsensi sawit tampak titik panas terletak di pinggiran lahan sawit, yang terbakar hanya area hutan, sementara lahan sawit tidak tersentuh sama sekali. Silogisme yang paling mungkin adalah lahan-lahan tersebut dibakar untuk keperluan perluasan sawit atau tanaman penghasil lain.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, namun analisis pemetaan Greenpeace terbaru mengungkapkan sejumlah kegagalan dalam melindungi hutan dan lahan. Lebih dari satu juta hektar hutan di dalam area moratorium telah terbakar antara 2015-2018 sebagai akibat dari kebakaran hutan dan laju deforestasi telah benar-benar meningkat di areal yang seharusnya dilindungi, setelah moratorium tersebut diberlakukan pada 2011. Jutaan hektar lahan telah juga telah dihapus dari area moratorium yang awalnya dilindungi.

Analisis pemetaan Greenpeace menunjukkan bahwa 1,2 juta Ha-hutan telah hilang di dalam area moratorium dalam tujuh tahun sejak pertama kali diperkenalkan, dengan laju tahunan rata-rata 137.000 hektar per tahun. Dalam tujuh tahun sebelum moratorium diperkenalkan, laju deforestasi tahunan rata-rata adalah 97.000 Hektar per tahun. Moratorium hutan Indonesia adalah contoh yang baik dari propaganda pemerintah tentang konservasi hutan. Kedengarannya mengesankan tetapi tidak memberikan perubahan nyata di lapangan.

Analisis Greenpeace mengenai perubahan pada peta moratorium sejak 2011, menemukan bahwa total area 4,5 juta hektar hutan dan lahan gambut kaya karbon telah dihapus serta 1,6 juta hektar dari total tersebut telah diberikan izin untuk kelapa sawit, bubur kertas, penebangan dan penambangan. Izin ini diberikan baik di hutan primer atau lahan gambut. Kemudian Presiden Joko Widodo mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, untuk mempercepat proses pelepasan kawasan hutan baru, secara terbuka menyatakan bahwa Menteri Siti Nurbaya harus menutup matanya dan memberikan izin baru secepat mungkin.

Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menerbitkan penilaian ilmiah paling komprehensif tentang iklim dan lahan hingga terbaru, yang memperlihatkan perlunya perlindungan hutan dan reformasi radikal dalam sistem pertanian. Laporan tersebut menunjukkan bahwa 23% dari emisi gas rumah kaca manusia berasal dari deforestasi, kebakaran dan pertanian, namun sebenarnya lahan dapat menjadi penyerap karbon yang kuat untuk membantu mengurangi dampak terburuk perubahan iklim.

Sementara para ilmuwan mendesak negara-negara untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan melindungi lahan gambut, Jokowi mendorong Menteri Lingkungan Hidup untuk membagikan tanah bagi perusahaan untuk dieksploitasi. Peraturan lain yang diperkenalkan setelah pemilihannya semakin melemahkan undang-undang lahan gambut yang ada, mempertaruhkan kebakaran dan emisi gas rumah kaca dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius melestarikan ekosistem ini sebagai hal penting untuk menjaga dunia.

Gerakan Anti Asap Palangkaraya menggugat pemerintah karena lalai dan abai menangani bencana kebakaran hutan dan asap sejak tahun 1997. Upaya ini dijamin oleh konstitusi yang tertuang dalam Undang-undang Dasar yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selama proses persidangan yang panjang mereka bergelut untuk menyediakan bukti dan saksi yang cukup kredibel untuk memaparkan fakta-fakta atas kejadian kebakaran di tahun 2015, perjuangan itu hampir terbayar dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 22 Maret 2017 yang menyatakan Presiden Republik Indonesia beserta jajarannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan lalai dalam bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada tahun 2015.

Putusan pengadilan mengantarkan pemerintah kepada permintaan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan kebijakan dan upaya penegakan hukum yang tegas untuk atasi kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya di Kalimantan tengah, termasuk membangun rumah sakit paru dan memberikan layanan bebas-biaya kepada warga yang terkena penyakit terdampak kabut asap. Sampai di sini, terdengar cukup baik. Namun faktanya warga Palangkaraya harus bersiap kembali karena pemerintah mengajukan banding atas putusan sidang tingkat pertama. Meskipun akhirnya pengajuan banding pemerintah ditolak, perjuangan mereka belum berakhir dan semakin menantang karena pemerintah terus berkelit dan malah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hingga 2 tahun berselang, akhirnya perjuangan warga berbuah manis. Mahkamah Agung menolak kasasi Presiden Joko Widodo beserta jajarannya pada 16 Juli 2019. Warga menang dan merasa inilah titik akhirnya. Akhirnya pemerintah harus mengakui kelalaiannya di masa lalu dan harus segera memenuhi tuntutan yang sangat mendesak karena rakyat terus terjangkit berbagai masalah kesehatan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Cerita lama muncul kembali, pemerintah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tampak jelas kesejahteraan rakyat tidak ada dalam pikiran petinggi-petinggi negeri ini.

Tentu saja masyarakat mencatat rekam jejak penguasa. Rakyat tidak akan lupa bagaimana pemerintah selalu berupaya menyangkal dan bahkan para menterinya mengeluarkan pernyataan yang salah kaprah dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap masyarakat adat, masyarakat lokal dan peladang sebagai penyebab kebakaran, untuk menutupi kegagalan dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan korporasi.

Pemerintah justru melakukan segala upaya untuk melindungi korporasi di balik silat lidah dan pencitraan yang luar biasa buruknya. Penguasa rela mengorbankan rakyat dan hutannya untuk menjaga kepentingan korporasi. Inilah wajah kapitalisme, dimana simbiosis mutualisme antara penguasa dan korporat terjalin erat.

Korporasi adalah level tertinggi dari kasta sistem iblis ini. Filsuf revolusioner muda, Miguel D Lewis menulis “Kapitalisme adalah agama. Bank adalah gereja. Bankir adalah pendeta. Kekayaan adalah surga. Kemiskinan adalah neraka. Orang kaya adalah orang suci. Orang miskin adalah pendosa. Komoditas adalah berkah. Uang adalah tuhan”.

Wahai umat yang dilanda nestapa, lihatlah seluruh negeri telah memerah, bahkan Asmat Papua-pun membara meski bukan karena karhutla. Buanglah kapitalisme dan kembalilah kepada Islam. Islam memiliki seperangkat aturan yang sempurna termasuk mewujudkan kesadaran kelestarian hutan agar tetap terjaga dimana hasil pengelolaannya akan dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat untuk kemashlahatan rakyat. Negara juga akan memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melakukan kecurangan.

Wahai Penguasa, cukuplah doa Rasulullah SAW menjadi pengingat bagimu, karena perjalanan ini tidak hanya di dunia namun juga di akhirat nanti. “Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia; dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia”(HR. Muslim dan Ahmad).[]

*Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *