Penguasa Zalim Tak Peduli Rintihan Rakyat Jelata

Oleh: Mauiza R. Al-Mukhtar (Aktivis Dakwah Peduli Umat)

WWW.POJOKOPINI.COM — Rintihan rakyat jelata seolah tak terperi, kezaliman penguasa terus diperlihatkan secara vulgar di tengah kondisi umat yang mengalami kesulitan hidup yang nyata. Melalui kebijakan yang dilakukan penguasa seperti: pemerintah akan mencabut subsidi gas elpiji 3 Kg. Kenaikan harga ini sudah mulai terjadi di daerah Medan. Harga gas elpiji 3 Kg yang semula harganya Rp. 25.000 kini naik menjadi Rp. 35.000 pertabung. (http://katadata.co.id,23/01/2020)

Pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan terkait kenaikkan elpiji 3 Kg saja, tetapi pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan di tahun 2020 melalui dana BOS (Dana Bantuan Operasional Sekolah), yaitu dana BOS tidak menanggung gaji guru honorer lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Efendy mengatakan bahwa dana BOS kebanyakan sekolah digunakan untuk menggaji guru honorer. Padahal seharusnya dana BOS tersebut digunakan untuk peningkatan mutu sekolah, seperti penggunaan barang atau menunjang proses pembelajaran siswa di kelas. Mendatang, tahun 2020 dana BOS murni untuk peningkatan mutu sekolah. (http://beritasatu.com)

Nasib malang guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun bahkan sampai puluhan tahun demi mencerdaskan generasi penerus bangsa, dengan digaji yang tak seberapa, kini harus menanggung beban pahit terkait kebijakan pemerintah tersebut.

Dilain sisi pemerintah akan memberi subsidi kepada 5 konglemerat perusahaan sawit. Melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp. 7,5 triliun sepanjang Januari – September 2017. Adapun lima perusahan yang diberikan pemerintah suntikan dana subsidi yaitu: Wimar Group, Denmerx Agro Group, Musim Mas, Firs Resources, dan Louis Dreyfus Compnay (LDC). (http://cnnindonesia.com)

Inilah wajah penguasa di negeri Bumi Pertiwi yang kita cintai ini, yang sejatinya kaya akan SDA (Sumber Daya Alam) mulai dari Aceh, Pulau Natuna, Kalimantan, Papua dan lainnya. Ketidakadilan terus diperlihatkan. Rakyat jelata terus tertindas melalui kebijakan penguasa yang zalim yang telah bekerja sama dengan pengusaha konglemerat raksasa. Rakyat terus diperas hingga lemah, kering dan meronta.

Kebijakan penguasa yang zalim, yang telah menjadikan hubungan penguasa dan rakyat menjadi hubungan jual beli. Inilah yang menyebabkan rakyat harus membayar mahal terhadap kebutuhan-kebutuhanya, dimana seharusnya negara tidak mengambil untung dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Saat ini negara layak disebut sebagai negara korporasi karena telah berjual beli dengan rakyat. Negara ini tidak memiliki visi melayani umat, tapi justru berbisnis dengan umat.

Hal disebabkan karena negeri ini mengabaikan aturan Sang Pencipta. Negeri ini lebih memilih diatur dengan sistem kufur buatan manusia yang durjana. Sistem ini dinamakan sistem kapitalisme-sekuler. Sistem inilah yang memberikan peluang kepada pemilik modal untuk mengelola dan menguasai SDA yang merupakan kekayaan milik umum seperti gas, minyak, batu bara dan lain-lain atas nama investasi. Sistem ini berdiri atas dasar kepentingn dan keuntungan semata, jauh dari visi melayani umat sebagaimana diperintahkan dalam Islam. Jadi wajar lahir manusia yang bejat dan durjana yang tidak berprikemanusiaan.

Hal ini tentu berbeda dengan Islam. Islam tidak sekedar agama yang mengatur aspek ruhiyah semata. Tapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Termasuk dalam mengatur SDA yang merupakan kekayaan milik umum. Kekayaan milik umum seperti: tambang emas, minyak bumi, gas, batu bara, besi, nikel, timah, hutan, air dan lain-lain akan dikelola oleh negara. Dalam Islam haram hukumya kekayaan milik umat diserahkan kepada pengusaha swasta baik lokal maupun asing dan aseng. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu: padang rumput, air dan api”. (HR. Abu Daud, Sunan Abu Daud 2/596-952).

Negara Islam akan menerapkan ekonomi Islam dan berupaya menstabilkan harga seluruh kebutuhan umat, sehingga barang-barang kebutuhan umat seperti elpiji harganya tetap stabil dangan harga yang terjangkau. Negara akan mengelola kekayaan milik umat, dan hasilnya akan dikembalikan kepada umat dalam bentuk fasilitas yang terbaik. Seperti: negara akan mensejahterakan rakyatnya, dengan memenuhi sandang, pangan dan papan. Negara Islam akan menjamin kesejahteraan guru dengan memberikan gaji dan tunjangan yang besar yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejarah telah mencatat di masa ke Khilafahan Umar bin Khatab guru di gaji 15 dinar (1 dinar, 4,25 gram emas) atau dikalkulasikan mencapai Rp. 38.250.000.

Inilah kesejahteraan rakyat hidup dalam sistem Islam dalam naungan Daulah Khilafah/ Negara Islam. Oleh sebab itu penegakan Khilafah sebagai wadah penerapan sistem Islam harus segera dilakukan untuk mengakhiri penderitaan umat, Wallah a’lam bi ash-shawab. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *