Pengentasan Kemiskinan Hanyalah Mimpi Dalam Sistem Kapitalisme

OLeh: Wina Amirah

WWW.POJOKOPINI.COM — Memiliki cita-cita bagi sesorang merupakan hal yang wajar, selama cita-cita tersebut mampu di capai dan proses pencapaiannya berada dalam jalan yang benar, sama halnya jika cita-cita itu di miliki oleh sebuah negara. Terutama, cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dan di jauhkan dari kemiskinan. Tentu bukanlah hal yang baru, karena memang sudah itulah tujuan utama sebuah negara. Apalagi sekelas negara Indonesia dengan sumber daya alam yang sangat kaya, pastilah mampu mewujudkan hal itu. Tetapi, tidak hanya itu, sistem yang diadopsi sebuah negeri baik dalam politik, sosial dan utamanya ekonomi pastilah sangat mempengaruhi terwujud atau tidaknya cita-cita bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Kapitalisme, itulah sistem yang saat ini diadopsi oleh Indonesia baik dalam bidang politik maupun ekonominya. Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator, yang mengatur agar terjadi keselarasan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pengusaha. Negara berperan mencegah agar tidak terjadi konflik antara rakyat dan pengusaha. Tapi faktanya, yang dimaksud mencegah konflik itu adalah dengan cara negara lebih mengedepankan kepentingan pengusaha atau pemilik modal daripada kepentingan rakyat. Ini terjadi karena telah terbentuk relasi antara pengusaha dengan rezim pemegang kekuasaan (penguasa), bahkan sebagian dari pengusaha itu yang kemudian menjadi penguasa.
Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia saat ini dengan ekonomi neoliberalnya semakin menampakkan watak asli sistem kapitalisme yang berlepas tangan dari mengurus rakyat. Lihatlah bagaimana kebijakan pemerintah terhadap kran impor dan pintu investasi asing yang dibuka selebar-lebarnya. Apakah diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat ataukah untuk kepentingan swasta asing? Utang luar negeri ribawi yang gila-gilaan, untuk kepentingan siapa? Faktanya, utang tersebut telah membuat pemerintah Indonesia tunduk pada kepentingan negara pemberi utang.

Privatisasi besar-besaran juga terus dilakukan oleh pemerintah hari ini, hingga negara kehilangan banyak sumber pendapatannya. Rakyat harus membayar harga lebih mahal dari pelayanan publik yang tadinya dilakukan oleh negara. Terlebih lagi kenaikan tarif layanan publik menjadi ‘kado pahit’ dari pemerintah di awal tahun 2020. Dimulai dari kenaikan tarif jalan tol, BPJS Kesehatan, tiket Damri hingga tarif parkir (cnbcindonesia.com, 29/12/19).

Sumber daya alam Indonesia pun melimpah ruah, namun belum nampak kesejahteraan yang diberikan pada masyarakat. Tingkat pengangguran dan kemiskinan masih sangat tinggi, keadilan tidak merata dalam mata hukum, kekeringan spiritual yang melanda generasi muda hingga menyebabkan krisis moral dan perilaku. Semua problematika dan krisis berkepanjangan ini , belum juga nampak kapan berakhirnya. Rakyat yang seharusnya menerima hak kolektif berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Namun, masih menjadi wacana dan janji palsu yang diumbar saat kontestasi politik berlangsung.

Semua ini akibat hegemoni kapitalisme yang merupakan akar dari semua permasalahan ini. Sehingga, tidak akan ada perubahan yang berarti selama Indonesia masih mengadopsi sistem kapitalisme sekuler.

Maka dari itu, Indonesia wajib berlepas diri dari cengkraman sistem sekuler kapitalisme neolib. Sebab, sesungguhnya, pemikiran dan sistem yang lahir dari ideologi ini adalah musuh yang nyata bagi Indonesia. Ini adalah pangkal munculnya kemiskinan yang terjadi di negeri ini.
Upaya penurunan kemiskinan yang merupakan target utama pemerintah dalam membuktikan hasil kepemimpinannya mengurusi rakyat hanyalah ilusi semata. Bahkan lebih banyak mengotak-atik angka melalui pembuatan standarisasi bukan menghilangkan kondisi miskin secara nyata. Untuk apa? Apa lagi jika bukan membangun kepercayaan rakyat ( baca: pencitraan). Dilansir dalam CNNIndonesia, berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin pada September 2019 tercatat sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Selain itu, Bank dunia mencatat ada 115 juta penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori kelas menengah ‘tanggung’ atau di ujung jurang. (31/01/2020)

Itulah, hasil riset yang menjadi kebanggaan rezim yang belum pasti kebenarannya. Turunnya angka kemiskinan yang sangat kecil menjadi prestasi pemerintah yang di gembar-gemborkan . Padahal, pemerintah diketahui sangat konsisten dalam menaikkan harga BPJS, TDL, tariff pajak, dan bahkan bahan pokok yang justru sangat memberatkan dan meresahkan masyarakat.
Direktur Eksekutif Institusi for Development of Economicsnand Finance (Indef) Eni Sri Hartati memaparkan kaum rentan miskin berpotensi ‘goyang’ jika ada perubahan harga kebutuhan dari mulai BBM, listrik hingga kebutuhan pokok. ( CNNIndonesia, 31/01/2020)

Sesungguhnya, kemiskinan massal adalah kondisi paten akibat kaptalisme. Mewujudkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan hanyalah mimpi di siang bolong. Karena, sistem ekonomi kapitalisme berikut seluruh sistem kehidupan sekulerisme itu sendiri, hanyalah ruang subur bagi model pemerintah oligarki. Yakni, pemerintah berwatak zalim, bengis dan kejam. Sementara relasipemerintah terhadap rakyat hanyaalh dijiwai aspek kewirausahaan (Untung-rugi) dan minus aspek pelayanan, ketulusan dan kasih sayang.

Beda halnya dengan islam. Islam berpandangan kesehatan, pendidikan, pangan, sandang, perumahan, air bersih, juga energi dan transportasi adalah aspek-aspek pemenuh hajat dasar masyarakat, bukan komoditas. Seperti tampak pada tutur Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut, yang artinya, “siapa saja yang ketika memasuki pagi merasakan aman pada kelompoknya, sehat badannya, dan tersedia bahan makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia semuanya”. (terjemahan hadist riwayat Bukhori)

Bersamaan dengan itu relasi pemerintah terhadap rakyat didasarkan pada dua fungsi penting negara. Pertama fungsi “raa’in”, pengurus urusan rakyat, termasuk pengerusan hajat hidup public sesuai tuntutan syara’, ditegaskan Rasulullah SAW, artinya “..imam (khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Ahmad, Bukhori). Kedua fungsi “Junnah”, pelindung sekaligus sebagai pembebas manusia dari berbagai bentuk dan agenda penjajahn. Ditegaskan Rasulullah saw, artinya, “Imam adalah perisai orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya” (HR Muslim).

Negara adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam mengelola seluruh kekayaan milik umum untuk dikembalikan lagi manfaatnya kepada rakyat. Selain dari regulasi tersebut, terbukanya ruang kontrol atau koreksi dari rakyat juga berperan penting untuk mencegah terjadinya perselingkuhan antara pihak penguasa dengan elit cukong yang licik. Dengan langkah ini, keterlibatan para kapital dalam mengintervensi kebijakan dalam negeri bisa ditumpas habis sejak dini dan kesejahteraan bisa segera dicapai.

Inilah mengapa tegaknya syariah Islam di muka bumi wajib diperjuangkan. Selain demi terwujudnya terjaganya akidah, darah, harta, ia juga merupakan wujud ketaatan kepada Sang Pemilik Kehidupan, Wallahu A’lam Bishowwab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *