Kemiskinan Menurun, Sekedar Angka Bukan Fakta

Oleh Fitriani S.Pd

WWW.POJOKOPINI.COM — Belum lama ini Badan Pusat Statistik ( BPS ) merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Dikutip dari katadata.com ( 29/01/2020), angka kemiskinan menurun sebesar 0,19% poin dari kondisi Maret 2019 tahun lalu dan 0,44% persen poin dari kondisi September 2018. Pemerintah optimis, angka kemiskinan di negeri penduduk 250 juta jiwa ini akan terus menurun dengan berbagai program pemerintah saat ini.

Secara sekilas hal ini merupakan kabar gembira bagi kita, sekaligus menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang telah lama bersarang di negeri ini. Namun, pertanyaannya kemudian apakah benar kemiskinan menurun? Ataukah ini hanyalah temuan yang tidak bisa mewakili kondisi masyarakat yang ada?

Untuk mengetahui berapa besar angka kemiskinan tentu harus ada standarnya. Di negeri ini jumlah penduduk miskin merupakan hasil sensus BPS, yang salah satu standarnya adalah pendapatan per kapita. Dengan standar tersebut pemerintah kemudian menetapkan batas garis kemiskinan. Pada Maret 2019, tingkat garis kemiskinan naik 3,55 persen dari Rp 410.670 per kapita per bulan menjadi Rp 425.250 per kapita per bulan atau 14.000 per kapita per hari. ( Republika.co.id, 17/07/2019)

ADB (Asian Development Bank) menetapkan batas garis kemiskinan sebesar 1,25 dolar AS atau sekitar Rp 19.000 per kapita per hari.
Perbedaan standar BPS dan ADB memang terlihat tipis. Jika dikalkulasikan, maka perbedaan angka kemiskinan sangat fantastis. Jumlah penduduk miskin ADB dan BPS berselisih hingga lebih sekitar 10 juta jiwa. Artinya jika standar kemiskinan tersebut dinaikkan sedikit saja, maka jumlah penduduk miskin akan melonjak.

Bagaimana jika kemudian menggunakan standar Bank Dunia dengan pendapatan 2 dolar AS atau sekitar Rp 900 ribu/kapita/bulan. Sudah pasti jumlah penduduk miskin di Indonesia akan bertambah sangat besar. Bank Dunia memperkirakan dengan standar tersebut, penduduk miskin mencapai 100 juta jiwa atau hampir 40 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa.

Sesungguhnya upaya penurunan angka kemiskinan selama ini adalah sekedar
mengotak-atik angka melalui pembuatan standarisasi / ukuran, bukan menghilangkan kemiskinan secara nyata. Yakni memastikan semua pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Karena itu wajar jika banyak pihak mempertanyakan standar garis kemiskinan yang menjadi patokan BPS. Apalagi sebagai salah satu lembaga pemerintah, bisa jadi BPS tidak lepas dari intervensi pemerintah. Untuk kepentingan politik, pemerintah berupaya dengan berbagai cara agar penduduk miskin terlihat seminimal mungkin. Artinya, jumlah penduduk miskin di Indonesia ibarat fenomena gunung es. Terlihat sedikit di luar, tapi kenyataannya lebih besar lagi.

Sebab jika serius mau menyelesaikan problem kemiskinan maka mestinya pendataan penduduk miskin harus bersifat individu per individu berdasarkan by name – by address. Sehingga bisa diketahui siapa dan di mana mereka yang terkategori miskin tersebut, tidak sekedar jumlahnya. Jika tidak, maka pendataan kemiskinan lebih bersifat proyek dan kepentingan pencitraan politik tanpa menyentuh persoalan utamanya yakni pengentasan kemiskinan.

Masalah kemiskinan juga bukanlah sekedar masalah statistik atau angka semata, melainkan persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan rakyat, masalah hidup dan mati bagi sebagian rakyat yang kurang beruntung. Maka harus ditangani secara substantif dan mendasar, dan bukan sekedar siasat statistik dan manipulasi angka-angka demi popularitas di mata rakyat. Sebab sampai detik ini tidak ada satu pun daerah di Indonesia yang bebas dari garis kemiskinan.

Kemiskinan sesungguhnya mustahil diturunkan terlebih dituntaskan dalam sistem demokrasi kapitalis saat ini , sebab secara sistemik sistem ini melahirkan negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme elite politik dan pemilik modal yang tidak akan pernah berpihak pada rakyat. Sistem ini menjadikan uang atau modal sebagai raja. Melansir data yang dipublikasikan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), per September 2019 pemodal asing tercatat memiliki 50,6% dari saham yang tercatat di KSEI. Di pasar obligasi, melansir data yang dipublikasikan Direktoral Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, per 8 Oktober 2019, investor asing menguasai senilai Rp 1.030,68 triliun dari total obligasi pemerintah Indonesia yang dapat diperdagangkan atau setara dengan 38,64%. ( cnbcondonesia,com, 11/10/2020 )

Sementara itu, angka kebutuhan pokok meningkat, banyaknya subsidi rakyat miskin yanh dicabut oleh pemerintah, naiknya iuran BPJS, dihapuskannya tenaga honorer dan lain sebagainya. Kita bisa melihat salah satu contohnya pulau Jawa sebagai provinsi yang paling miskin. Jawa Timur dengan 4,11 juta jiwa penduduk miskin, Jawa Tengah dengan 3,74 juta jiwa, dan Jawa Barat dengan 3,4 juta jiwa. Total penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 12,74 juta jiwa, atau separuh total penduduk miskin di Tanah Air. Sayangnya, sejak akhir tahun 2019 lalu harga komoditas pangan seperti bawang merah, ayam ras, telur ayam ras dan minyak goreng curah harganya merangkak naik. Kenaikan harga bahan pangan tertinggi terjadi pada bawang merah sekitar 21,5% menjadi Rp 27.649per kilogram (kg) dibandingkan Oktober yang masih sebesar Rp 22.750 per kg. Sementara harga ayam ras naik sebesar 2,80% menjadi Rp 34.156 dari sebelumnya Rp 33.227 minyak goreng curah naik sebesar 1,44% dari sebelumnya Rp 11.462 menjadi Rp 11.627 dan telur ayam ras naik sebesar 1,43% dari sebelumnya Rp 22.604 menjadi Rp 22.927.

Di sisi lain para pejabat pemerintah dan elite politik lainnya saling sikut dan sibuk memikirkan kedudukannya daripada memperhatikan secara serius bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat. Keadaan tersebut malah menggambarkan para pemimpin kita tidak bisa menjalankan tugasnya dan tidak mampu mewujudkan sistem yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

Jadi, data penurunan persentase warga miskin versi BPS itu bersifat paradoksal dengan kebijakan pemerintah yang pro pasar (kapitalisme) dan tidak berpihak pada rakyat. Sehingga penurunan tersebut menjadi tidak logis karena beberapa kebijakan pemerintah justru mengarah pada pemiskinan masyarakat.

Lantas, apakah dengan ini rakyat di negeri ini bisa terbebas dari kemiskinan?

Dalam paradigma Islam, pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Nabi SAW bersabda: “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Sehingga menjadi pemimpin dan penguasa bukanlah untuk bersenang-senang ataupun untuk tujuan-tujuan yang tidak berfaedah menurut agama.
Berdasarkan hadits Nabi SAW tersebut, seharusnya fungsi pemerintahan adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Ini berarti dalam bidang ekonomi pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya melalui pengaturan distribusi kekayaan yang adil dengan berlandaskan pada hukum syara’.

Pertama, pemerintah harus melakukan kebijakan untuk menjamin setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pakaian, makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan. Pakaian, makanan dan perumahan diberikan secara langsung kepada orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan diberikan secara gratis oleh negara kepada setiap anggota masyarakat. Kebijakan ini langsung diarahkan kepada setiap individu tujuannya untuk memecahkan masalah kemiskinan yang menimpa individu.

Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, maka pada dasarnya setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan dan skill yang sangat dibutuhkan untuk bekerja mencari nafkah, dan sebagai tenaga ahli dalam berbagai proyek pembangunan dan industri negara.

Kedua, pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendorong perekonomian mereka. Pemerintah melalui kebijakan ekonomi harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam hal permodalan, sumber daya dan pemasaran.

Ketiga, pemerintah harus mengambil alih pengelolaan sumber daya alam yang selama ini telah dikuasai asing. Mengelolanya dengan baik dan kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dengan ini pemerintah tidak harus bergantung lagi kepada utang luar negeri dan menjadikan pajak yang memiskinkan rakyat menjadi pemasukan negara.

Demikianlah ajaran Islam menyikapi kemiskinan yang ditinjau dari aspek kepedulian sosial, pemanfaatan kepemilikan dan peranan negara yang kemudian hanya akan terwujud ketika Islam diterapkan secara kafah dalam bingkai khilafah. Wallahu A’lam Bissawab.[]

Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *