Skandal 49 TKA : Permohonan Maaf, Cukupkah?

Oleh : Rajni Fadillah, S. Pd (lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

WWW.POJOKOPINI.COM — Beredarnya rekaman video singkat berdurasi 52 detik rombongan TKA China yang masuk ke Indonesia di bandara menghebohkan jagad maya. Hal ini mewarnai diskusi serta menambah kepanikan masyarakat, sebab kedatangan TKA China yang berjumlah 49 orang tersebut berlangsung saat Indonesia sedang dibuat takut oleh penyebaran corona virus yang semakin meluas. Merespon video tersebut maka Brigjen Merdisyam, seperti ramai diberitakan diberbagai media sempat mengatakan, puluhan TKA itu adalah TKA lama yang tiba kembali di Kendari setelah mengurus perpanjangan visa di Jakarta.

Belakangan terungkap, info yang disampaikan Brigjen Merdisyam itu salah. Ke-49 warga China itu bukan TKA lama, melainkan TKA baru yang berasal dari Provinsi Henan. Para warga China itu akan bekerja di sebuah perusahaan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.Awalnya, kata dia, dirinya hanya menerima informasi dari pengelola Bandara Haluoleo bahwa 49 TKA itu baru tiba dari Jakarta. Pengelola Bandara Haluoleo juga menyampaikan kepada Brigjen Merdisyam bahwa semua warga asing itu sudah mengantongi visa dan sertifikat kesehatan.
Brigjen Mardisyam terkesan mengalihkan beban kesalahan pada pengelola Bandara Haluoleo karena tidak menjelaskan riwayat perjalanan puluhan warga asing itu sebelum bertolak dari Jakarta.

Pihak kedua yang “bersalah” adalah pihak perusahaan tempat para TKA itu bekerja, dalam hal ini PT VDNI. Brigjen Merdisyam mengaku sudah menghubungi PT VDNI dan mendapat penjelasan bahwa para TKA yang baru masuk adalah pekerja lama.
“Karena tidak ada TKA baru yang datang. Saat itu juga kami peserta rapat kaget dengan video yang beredar, dan informasi yang kami sampaikan juga mendadak,” kata Brigjen Merdisyam. Jadi, ini soal teknis saja, harus cepat memberi informasi secara mendadak. (detik.com. 18/3/20)

Melihat kasus ini maka ada beberapa hal yang harus di kritisi. Pertama, Brigjen Merdisyam adalah aparat penegak hukum dan pejabat publik. Sebagai aparat, dia lantas memerintahkan penangkapan orang yang membuat dan menyebarkan video kedatangan para TKA China itu. Disini terlihat bahwa ada pelanggaran asas hukum dimana hukum bagaikan pisau yang tumpul keatas tajam kebawah.
Warga negara biasa, seperti saya dan Anda, bisa dengan mudah dilabeli penyebar hoax jika menebar apa yang menurut tafsiran subjektif aparat dan penguasa sebagai info keliru. Sedang jika aparat yang melakukannya, itu dinilai sebagai kekeliruan teknis saja.

Dampaknya berbeda. Saya bisa ditangkap jika ada interpretasi status ini menebar hoax berisi kebencian pada Kapolda. Pembuat dan penyebar video kedatangan TKA ditangkap karena dianggap meresahkan masyarakat. Tapi, jika yang melakukan kesalahan adalah aparat, cukup diselesaikan dengan klarifikasi melalui konferensi pers saja.

Kedua, sikap tidak pantas dari Kapolda Sultra yang hanya meminta maaf karena kekeliruan nya dalam kasus ini. Apalagi permintaan maaf yang Ia lakukan hanya kepada awak media saja bukan pada publik. Selasa (17/3). Diasumsikan bahwa kesalahan Kapolda semata kesalahan teknis kehumasan semata. Padahal sebagai pejabat publik, harusnya Brigjen Merdisyam melakukan cross check, check and recheck informasi sebelum melontarkan pernyataan publik. Karena, ucapan pejabat publik punya dampak luas bagi negara. Memang, Brigjen Merdisyam sudah melakukan hal itu. Namun tidak cukup. Harusnya, dia berkoordinasi lagi, paling tidak dengan dua lembaga lain lagi, yakni Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja.

Ketiga, Banyak sisi ganjil dari viral nya soal kedatangan 49 TKA asal China di Sultra ini. Ini menjurus pada sebuah skandal sistemik yang melibatkan banyak pihak –aparat penegak hukum, Kemenkumham, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Luar Negeri. Maka ini bukanlah kasus sepele yang hanya bisa diselesaikan dengan meminta maaf. Namun kasus ini harus didalami dan di usut tuntas agar tidak ada kongkalikong para aparat penegak hukum terhadapa kepentingan asing. Abai terhadap kebutuhan, keamanan dan keselamatan rakyat dan pro terhadap asing aseng. Jika demikian maka ini jelas sebuah pengkhianatan bagi bangsa yang tidak bisa di tolerir

Semua skandal yang terjadi dalam kasus ini bersumber dari penerapan sistem demokrasi sekuler kapitalis yang menjadikan asas manfaat sebagai tolak ukur dalam segala aktifitas. Asas dari Sistem ini mempengaruhi pada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah berikut jajaran nya. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah tak lepas dari pada kepentingan mereka tanpa mempertimbang kan kebutuhan rakyat. Lahir nya para komprador yang memudahkan urusan asing juga bentukan dari sistem sekuler kapitalis ini, dimana individu diberi peluang dan kebebasan untuk mengambil peran dan kebijakan dalam urusan negara.

Berbeda dengan sistem Islam, dimana politik luar negeri memiliki hubungan dan standar yang jelas. Individu dilarang untuk mengambil kebijakan secara personal. Tapi seluruh hubungan politik luar negeri harus melalui satu pintu yaitu Negara. Jika demikian maka sedari awal sistem Islam telah menutup pintu atau peluang bagi aparatur negara untuk berlaku dhalim dan membahayakan rakyat serta negara. Jika pun terjadi kecurangam maka sistem Islam akan mengusut hingga tuntas kasus pelanggaran dengan seadil-adil nya tanpa membedakan dia rakyat biasa atau aparatur negara. Hukum akan berlaku adil atas semua warga negara, sebab dalam aturan Islam manusia dianggap sama kedudukan nya di mata Syari’at dan hukum, yang membedakan nya hanya ketaqwaan bukan status sosial nya di masyarakat.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *