Komersialisasi Tes Corona, Antagonisme Sistem Kapitalis terhadap Kemanusiaan

Islam mewajibkan negara pasang badan menyelamatkan manusia di bawah naungannya dari segala yang membahayakannya. Jika memberlakukan aturan tes Corona, maka wajib bagi negara untuk memfasilitasinya, gratis dan merata bagi seluruh rakyat.


Oleh: Ummu Farhan (Aktivis Dakwah)

POJOKOPINI.COM — Masa kehamilan disebut kepayahan yang bertambah-tambah agaknya saat ini semakin menyakitkan bagi kaum Ibu miskin. Komersialisasi tes Corona menjadikan proses pertolongan terhadap ibu hamil terhalang duit. Bagaimana tidak, tes ini menjadi salah satu syarat persalinan, Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian serta Jubir Satgas Covid UNS Dr Tonang Dwi Ardyanto menjelaskan dalam peraturan Gugus Tugas Covid: Protokol B-4, tertanggal 5 April 2020, ibu hamil wajib diperiksa rapid test terlebih dahulu. Namun faktanya kendala ekonomi menyebabkan tes swab tak dapat dijangkau sampai seorang Ibu di Makassar kehilangan bayinya. Ervita ditolak pihak rumah sakit karena tak bisa menanggung biaya tersebut (Mataram.tribunnews.com, 19/6/2020).

Asosiasi Rumah Sakit Swasta menjelaskan bahwa adanya biaya tes virus corona karena pihak RS harus membeli alat uji dan reagent sendiri, dan juga membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam uji tersebut. Berbagai pihak menganggap komersialiasi terjadi karena pemerintah tak segera menetapkan harga standar (HET) atas tes yang dilakukan di luar RS rujukan. Di antaranya pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut saat ini terjadi ‘komersialisasi’ tes virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta. Menurutnya hal itu terjadi akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini (BBC Indonesia, 18/6/2020).

Yang menjadi problem bukanlah regulasi yang menetapkan keharusan tes Corona sebagai prasyarat melahirkan, namun komersialisasi dengan biaya tak sedikit tentu menjadi batu sandungan bagi rakyat miskin untuk bisa menjalaninya. Selayaknya negara tak membiarkan bola liar ini terus menggelinding, negara harus hadir sebagai penjaga dan pengurus yang tak sekadar regulator. Inilah masanya kita menyaksikan semakin terang betapa standar kapitalis sangat dominan dalam menilai dan menempatkan negara sebagai regulator, bukan penanggung jawab (raa’in). 

Paradigma kapitalistik meniscayakan komersialisasi sektor kemaslahatan publik. Meskipun di satu sisi mereka menggaungkan ide hak asasi manusia di atas segala-galanya, tapi pada praktiknya politik uang adalah yang berkuasa. Apa yang dialami Ibu Ervita selayaknya menjadi cambuk api bagi kita semua untuk tersadar bahwa ini problem sistemik, betapa sistem ini tak memanusiakan manusia. Jargon HAM hanya dipakai sebagai alat pemulus kepentingan.

Hal ini semakin menunjukkan antagonisme sistem kapitalis terhadap eksistensi manusia, ini membahayakan kemanusiaan. Melanggengkan sistem ini sama saja menjadi pendukung merebaknya kezaliman dan mengancam peradaban manusia.

Islam Mewajibkan Negara Pasang Badan

Sistem Islam memandang bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang wajib diselenggarakan oleh negara. Penguasa dan negara adalah pelayan bagi terpenuhinya semua hajat hidup publik. Islam mewajibkan negara pasang badan menyelamatkan manusia di bawah naungannya dari segala yang membahayakannya. Jika memberlakukan aturan tes Corona, maka wajib bagi negara untuk memfasilitasinya, gratis dan merata bagi seluruh rakyat.

Kondisi itu hanya akan terjadi jika negara menetapkan syariat Islam sebagai aturan yang dipakai untuk mengelola manusia dan segala hajat hidupnya. Penerapan hukum Allah mendudukkan penguasa sebagai tameng demi terwujud kesejahteraan dan rasa aman. Inilah kenapa problem sistemik yang dimunculkan kapitalisme sekuler hanya akan bisa selesai jika kita membuang sistem kufur itu ke tong sampah, lalu menerapkan sistem Islam secara kaffah. Ini disebut solusi sistemik yang mengatasi problem sistemik.

Ibu Ervita kelak akan meminta pertanggungjawaban atas derita yang dialaminya, di hadapan mahkamah Allah, penguasa neger ini akan berdiri dan menjelaskan dalihnya atas penderitaan demi penderitaan kaum Ibu di dalam kekuasaannya. Penerapan sistem kapitalisme tak hanya membuat menerita kaum Ibu dan rakyat secara keseluruhan, juga membuat susah penguasa rezim kapitalis ini kelak di Yaumul Hisab. Ingat itu, Wahai Penguasa Zalim!

Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *