Pro Kontra Pengangkatan Komisaris Utama BUMN

Pro Kontra Pengangkatan Komisaris Utama BUMN

Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakanlah sapu yang bersih. Tapi kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa,” ujar Marwan di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Oleh: Ika Kartika
Pemerhati sosial

WWW.POJOKOPINI.COM — Dilansir oleh Kompas.com bahwa rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) menuai pro dan kontra.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bukanlah sosok yang bersih, sementara untuk memberantas mafia di BUMN diperlukan sosok bersih. Sedang Ahok menurutnya mempunyai rekam jejak yang buruk, tentu mustahil bisa membersihkan.

“Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakanlah sapu yang bersih. Tapi kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa,” ujar Marwan di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Marwan menilai masih ada kasus dugaan korupsi yang menyandung Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satu kasusnya, yakni kasus pembelian lahan RS Sumber waras.

Senada dengan Marwan pendapat yang kontra datang dari peneliti Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira. Ia menilai Ahok dipilih bukan untuk memperbaiki kinerja bisnis perusahaan BUMN. Diduga penunjukkan Ahok sebagai bos BUMN mengandung unsur politik.

“Masa orang yang enggak punya kapasitas di BUMN, nggak punya track record di bisnis bagian migas yang benar-benar mumpuni tiba-tiba dicaplok gitu saja. Pasti pertimbangannya bukan ekonomi, tapi politik,” ujar Bima.

Menurut dia, masih banyak sosok lain yang lebih berpengalaman. Bhima menjelaskan, ada empat kriteria yang harus dimiliki seseorang jika ingin menjadi pengurus BUMN. Pertama, orang tersebut harus berintegritas. Kedua, tidak pernah tersangkut permasalahan hukum. Ketiga, tidak terafiliasi dengan partai politik. Keempat, harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dari kriteria-kriteria tersebut jelas Ahok tidak memilikinya.

Tak hanya itu pengangkatan Ahok dipandang oleh publik akan menimbulkan masalah baru, sementara Indonesia sudah banyak memiliki masalah yang perlu diselesaikan.

Di tengah banyak kecaman soal pengangkatan Ahok, ada pula pihak-pihak yang yakin politisi PDI-P itu bisa membawa perubahan yang baik di tubuh BUMN. Di antaranya datang dari salah satu peneliti INDEF, Faisal Basri. Dengan catatan Ahok harus bisa bekerja sama dengan tim dalam mengubah kinerja perseroan yang akan dipimpinnya. Karena jika kerja individual, akan terjadi chaos di tubuh internal. Dengan alasan Ahok bukanlah ahli dalam membidangi lembaga tersebut.

Pro-kontra sejatinya biasa terjadi, yang penting adalah pemerintahan wajib jujur pada nurani dan mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Begitu banyak sosok yang berintegritas di negeri ini. Mereka kompeten dan ahli di bidang tersebut. Pertanyaannya, kenapa pemerintah seolah memaksakan diri untuk memilih seseorang yang mempunyai track record yang tidak bersih. Hal ini akan memperburuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena sering mengabaikan aspirasi mereka.

Tujuan perombakan pejabat BUMN salah satunya adalah untuk membersihkan mafia pajak dan sejenisnya. Sungguh mustahil bisa teraih jika sosok pejabatnya justru tidak berkompeten bahkan malah bermasalah. Hal ini justru berpotensi akan menambah persolan baru.

Sebagai agama yang sempurna dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, Islam memandang bahwa pengangkatan pejabat harus berkualitas, amanah dan mempunyai kapabilitas serta siap melaksanakan Alquran dan Sunnah. Dari sinilah, maka pejabat negara tidak akan melakukan kecurangan, baik korupsi, suap maupun yang lainnya. Sekalipun demikian, tetap ada perangkat hukum yang telah disiapkan untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh para pejabat yang melanggar.

Adapun langkah-langkah Islam dalam mencegah dan menghilangkan praktek korupsi atau kecurangan dan suap adalah:

Pertama, adanya badan pengawasan khusus di samping keimanan yang kuat. Hal ini akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah Swt.

Kedua, gaji yang cukup sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya. Hal ini merupakan keniscayaan karena dalam pemerintahan Islam biaya hidup akan terjangkau. Politik ekonomi negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat. Kebutuhan kolektif akan digratiskan oleh pemerintah seperti pendidikan, keamanan, kesehatan. Dalam kondisi seperti ini setiap pejabat atau pegawai diharapkan akan tenang dan amanah dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga, penerapan aturan haramnya korupsi dan disediakan sanksi yang keras bagi para pelakunya.

Inilah cara yang dilakukan Islam dalam mengatasi maraknya kejahatan-kejahatan yang melampaui batas, termasuk korupsi. Sementara solusi yang selama ini diberikan yaitu solusi dari kapitalisme dan sosialisme buah pemikiran manusia telah terbukti gagal. Jadi cara satu-satunya untuk memberantas korupsi tentu saja dengan kembali kepada syariat Islam yang aturannya jelas bersumber dari Allah ‘Azza wa jalla dalam bingkai Daulah Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.[]


Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *