Damai Terasa Saat Syariat Islam Di Terapkan

Damai Terasa Saat Syariat Islam Di Terapkan

Oleh : Cut Zhiya Kelana, S.Kom

WWW.POJOKOPINI.COM — Aceh adalah satu satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam undang-undang yang menerapkannya adalah qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hukuman dijatuhkan kepada pihak yang dinilai melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariah Islam, atau disebut “jarimah,”. Qanun No. 6 tahun 2014 (juga disebut “Qanun Jinayat”) adalah perda terbaru yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh.

Perda ini melarang konsumsi dan produksi minuman keras (khamar), judi (maisir), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (khalwat), bermesraan di luar hubungan nikah (ikhtilath), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (qadzaf), sodomi antar lelaki (liwath), dan hubungan seks sesama wanita (musahaqah). Hukuman bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara. Beratnya hukuman tergantung pada pelanggarannya.
Hukuman untuk khalwat adalah yang paling ringan, yaitu hukuman cambuk sebanyak maksimal 10 kali, penjara 10 bulan, atau denda 100 gram emas. Hukuman paling berat adalah untuk pemerkosa anak; hukumannya 150-200 kali cambuk, 150-200 bulan penjara, atau denda sebesar 1.500-2.000 gram emas).Yang menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan adalah hakim.
Menurut Amnesty International, pada tahun 2015 hukuman cambuk dilaksanakan sebanyak 108 kali, dan dari Januari hingga Oktober 2016 sebanyak 100 kali. Hukum ini berlaku untuk semua orang Muslim ataupun badan hukum di Aceh. Hukum ini juga berlaku untuk kaum non-Muslim. Jika kejahatannya tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau jika dilakukan bersama dengan seorang Muslim dan pihak non-Muslim secara sukarela memilih hukum Islam.
Pada April 2016, seorang wanita Kristen dicambuk 28 kali karena telah menjual minuman keras; ia adalah orang non-Muslim pertama yang dijatuhi hukuman cambuk berdasarkan qanun ini.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tengah, melaksanakan uqubat cambuk terhadap salah seorang terpidana kasus khamar (minuman keras). Terpidana yang melanggar syariat Islam ini, merupakan salah seorang warga non muslim yang telah terbukti secara sah melakukan jarimah khamar berupa memiliki dan menjual miras. Terpidana, Andropo Pasaribu (33) tercatat sebagai warga Desa Sitolul Bahal, Kecamatan Purbatua, Kapubaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara ini. Sebelumnya ditangkap petugas lantaran melakukan praktik penjualan miras di kawasan Jalan Lintang Kota Takengon. Andropo Pasaribu harus menerima sanksi berupa cambukan sebanyak 30 kali. Namun dipotong masa tahanan sebanyak tiga kali, sehingga hanya menjalani uqubat cambuk sebanyak 27 kali.

“Dilaksanakannya uqubat cambuk terhadap non muslim ini, sudah berdasarkan persetujuan terpidana dan bersedia tunduk pada sanksi pelanggaran Syariat Islam. Bahkan sudah ada berita acaranya pada saat penuntutan” kata Kasi Pidum Kejari Aceh Tengah. Darma Mustika kepada SerambiNews.com, Rabu (12/2/2020).

Menurut Darma mustika, penetapan uqubat cambuk terhadap warga nasrani tersebut, disamping sudah sesuai dengan ketentuan berlaku serta kesiapan terpidana, juga berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah No. 2/JN/2020/MS-Tkn, tanggal 20 januari 2020.
“Terpidana sudah menjalani masa penahanan selama 70 hari, sehingga di potong tiga kali cambukan, dan hanya menjalani sebanyak 27 kali” jelasnya.

Syariat Islam ada untuk diterapkan ditengah umat, baik muslim maupun non-muslim. Hal ini dilakukan untuk kafir dzimmi (ahlu dzimmah) yang kemudian tinggal di wilayah hukum Islam. Ini bukan yang pertama kalinya Aceh melakukan hukum jinayat terhadap non-muslim, sebelumnya juga ada, namun kasusnya berbeda. Ini membuktikan bahwa Aceh itu adil ketika melakukan penerapan hukum, yang menurut sebagian orang sangat menakutkan dan terlalu kejam. Padahal Aceh menerapkan hukum ini berdasarkan Qanun yang telah dibuat, untuk meminimalkan kriminalitas atau kemaksiatan yang terjadi di Aceh.

Selama ini hukum jinayat yang sudah diberlakukan di Aceh memang belum maksimal, namun faktanya bahwa sorotan tajam yang menghujam Aceh membuktikan betapa mereka sangat takut jika penerapan Syariat Islam secara kaffah diterapkan. Efek dari hukum jinayat ini adalah membuat pelakunya jera dan yang menyaksikannya tidak ingin mencoba. Karena ketika hukum ini diterapkan maka harus disaksikan oleh khalayak ramai.

Muslim dan non-muslim hidup berdampingan, namun dalam penerapan hukum maka keduanya wajib mengikuti prosedur dari negara tempat tinggalnya. Perlakuan yang didapatkan oleh non-muslim sama seperti seorang muslim. Namun terkait ibadah, pakaian dan makanan juga pernikahan mereka mengikuti keyakinannya. Meski demikian banyak sejarah mencatat bahwa ketika non-muslim hidup di negara muslim, mereka merasa aman, nyaman dan tentram. Dilindungi dan dijaga hingga membuat mereka akhirnya memeluk Islam atau berjuang untuk Islam. Namun dalam hal hukum Syariat dan masalah hubungan sosial harus mengikuti aturan Islam.

Non-Muslim Wajib Mengikuti Syariat Islam dalam Masalah Hubungan Sosial Kemasyarakatan

Masalah lain dan aturan-aturan lain yang digariskan syariat Islam, seperti sistem sanksi, sistem peradilan, sistem pemerintahan, ekonomi, dan kebijakan luar negeri, diterapkan oleh Negara Islam pada semua orang secara sama, tanpa memandang Muslim atau non-Muslim.
Sistem Sanksi
Muslim dan non-Muslim wajib dikenakan hukuman karena kejahatan yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam. Beberapa contoh di bawah ini jelas menunjukkan hal tersebut.
• Nabi Muhammad saw bersabda: “Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya.”
• Umar bin Khaththab ra menghukum puteranya sendiri ketika ia menjabat sebagai Khalifah.
• Ibnu Umar meriwayatkan: “Dua orang Yahudi didakwa karena berzina dan dibawa ke hadapan Nabi saw, beliau kemudian memerintahkan agar mereka dirajam.”
• Anas meriwayatkan: “Seorang Yahudi membunuh seorang gadis dengan batu, Rasulullah saw pun kemudian membunuhnya.”
• Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan: “Bila seorang Muslim membunuh siapapun dari kalangan ahlu dzimmah, maka dia wajib dihukum dengan dibunuh pula, ini berlaku baik pada perempuan maupun lelaki.”

Sistem Peradilan

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (TQS. al-Maidah [5]: 8 )

Di mata hukum, tidak ada perbedaan antara non-Muslim dengan Muslim. Hakim (qadli) wajib mencermati pembuktian yang disyaratkan menurut syariat semata, bukan menurut aturan lain. Ada banyak contoh yang menunjukkan bagaimana non-Muslim dapat mengalahkan seorang Muslim di pengadilan.

Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, sejumlah Muslim menyerobot tanah yang dimiliki oleh seorang Yahudi dan mendirikan masjid di atas tanah tersebut. Ini jelas melanggar hak Yahudi tersebut sebagai ahlu dzimmah. Umar kemudian memerintahkan agar masjid tersebut dirubuhkan dan tanah tersebut dikembalikan pada orang Yahudi tersebut.

Dalam kasus lainnya, pada masa pemerintahan Imam Ali, seorang Yahudi mencuri baju zirah milik Khalifah. Ali kemudian mengadukan Yahudi tersebut ke pengadilan dan membawa puteranya sebagai saksi. Hakim menolak gugatan sang Khalifah, dan menyatakan bahwa seorang anak tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara yang melibatkan ayahnya di pengadilan. Setelah menyaksikan keadilan tersebut, si Yahudi kemudian mengaku bahwa ia memang mencuri baju tersebut dan kemudian memeluk Islam. Wallahu ‘Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *