Ada Komersialisasi Tes Covid-19, Benarkah?

Ada Komersialisasi Tes Covid-19, Benarkah?

Mengandalkan pajak sebagai sumber penghasilan utama negara. Kebijakan model seperti ini, ibarat memakan buah simalakama. Jika ditarik kencang, mencekik rakyat. Pajak tak dipungut, negara hidup dengan apa?


Oleh: Ummu Afkar

POJOKOPINI.COM — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima banyak laporan dari masyarakat tentang mahalnya harga tes seperti rapid test, PCR, dan swab. Sementara bagi para pengguna moda transportasi darat, laut dan udara tes ini vital. Karena merupakan prasyarat untuk bisa melakukan perjalanan. Demikian juga bagi pasien-pasien yang membutuhkan tindakan bedah.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menduga rumah sakit swasta telah melakukan ‘komersialisasi’ tes corona. Namun Ketua Umum ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia) membantah tudingan itu. Pengenaan biaya tertentu karena pihak rumah sakit harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes, serta membayar jasa para tenaga kesehatan yang terlibat dalam tes tersebut.

Rumah Sakit Dibisniskan?

Hari ini negara telah memberi jalan bagi swasta untuk turut menjadi penyedia layanan kesehatan. Selain untuk meringankan beban negara, juga diharapkan mendorong iklim kompetisi yang baik dengan rumah-rumah sakit pemerintah. Sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan karena ada pesaing. Masyarakat dianggap akan memilih rumah sakit yang pelayanannya lebih baik. Padahal realitanya tidak selalu demikian.

Fakta hari ini, konsep kemitraan pemerintah dan swasta semakin dikedepankan. Hampir semua perkara melibatkan swasta, termasuk pengelolaan hajat hidup orang banyak. Kesehatan adalah layanan publik, kebutuhan dasar masyarakat. Sementara swasta tidak mungkin bisa terlepas dari perhitungan untung rugi.

Bahkan rumah-rumah sakit pemerintah sendiri, telah diwajibkan untuk segera menjadi BLU (Badan Layanan Umum). Rumah Sakit pemerintah diharapkan dikelola secara profesional seperti swasta. Sehingga mandiri dalam mencari pemasukan dan pengelolaan anggaran. Maka wajar, ketika hari ini semua rumah sakit mengemas layanannya agar memiliki nilai jual. Sehingga menambah pendapatan rumah sakit untuk membiayai operasionalnya sendiri. Mulai dari membangun gedung, membeli alat serta bahan habis pakai dan obat. Di samping juga membayar jasa tenaga kesehatan.

Bagi rumah sakit swasta hari ini, alih-alih mendapat untung, justru banyak klaim yang belum terbayar. Tak sedikit rumah sakit swasta yang tutup dan banting setir menjadi bisnis penginapan dan tempat pertemuan.

Proses transisi pemberlakuan kebijakan baru selama pandemi menyisakan kerugian di pihak rumah sakit. Klaim yang biasanya tinggal diajukan ke BPJS, hari ini mesti dipilah lagi. Mana yang bisa diklaim ke BPJS, mana yang dibayar oleh Kemenkes. Awal-awal malah pasien harus membayar sendiri.

Memang faktanya hari ini BPJS tidak menanggung biaya perawatan pasien Covid-19, karena memang undang-undang mengaturnya demikian. BPJS hanya bertindak sebagai verifikator. Pembayaran dilakukan nanti oleh Kemenkes. Pencairan yang memakan waktu lama memberikan beban berat bagi swasta. Karena saat ini juga, tunggakan dari BPJS juga masih menumpuk.

Perlu Perubahan Paradigma

Sebenarnya pelayanan kesehatan tidak boleh dikapitalisasi atau dikelola untuk meraih keuntungan materi. Ini paradigma yang salah. Upaya pelibatan swasta dengan memaksa mereka menggunakan cost yang sama dengan rumah sakit pemerintah, juga tidak fair. Karena modal swasta besar dan swadaya. Negara harusnya mendudukkan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar, yang harus dapat disediakan secara gratis kepada seluruh lapisan masyarakat.

Hari ini negara merasa diri amat lemah dan menanggung banyak beban berat, sedangkan kemampuan keuangan terbatas. Jadi negara berusaha memandirikan seluruh institusi dan lembaga yang ada, agar bisa menghidupi diri sekaligus terus menyediakan barang dan jasa untuk rakyat. Tanpa support lagi dari negara, praktis semua layanan dan produk yang disediakan tidak mungkin tak berbayar. Pasti akan ada perhitungan harga yang pantas.

Pertanyaannya, mengapa negara selalu kekurangan dana? Agaknya negara tidak memiliki sumber pendapatan yang mapan. Kalau kita cermati, negeri ini cenderung mirip Amerika Serikat yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme (yang sekarang diistilahkan neoliberal). Mengandalkan pajak sebagai sumber penghasilan utama negara. Kebijakan model seperti ini, ibarat memakan buah simalakama. Jika ditarik kencang, mencekik rakyat. Pajak tak dipungut, negara hidup dengan apa?

Lantas kemana sumber pemasukan lain? Sepertinya sudah banyak yang dikapling kapitalis. Contohnya, sumber daya alam. Itu semua boleh dikuasai swasta bahkan asing, atas nama demokrasi ekonomi. Itulah keadilan versi kapitalisme. Jika sumber daya alam dikelola oleh negara, maka akan dituding sebagai monopoli. Padahal akibatnya seperti sekarang ini. Kas negara selalu minim, dan ujung-ujungnya harus berutang yang notabene adalah praktik riba.

Maka dari sinilah kemudian komersialisasi atau kapitalisasi layanan publik, termasuk kesehatan, jadi mendarah daging. Imbas penerapan sistem kapitalisme. Pemerintah jadi terlihat seolah berlepas tangan, bukan? Maka jelaslah sudah, perkara mahalnya layanan kesehatan bukan semata keinginan swasta mencari keuntungan dari rakyat. Tapi memang swasta diajak terlibat dalam menyediakan layanan kesehatan. Bahkan institusi pemerintah sendiri juga mau tidak mau harus kreatif menjual sebagian layanannya kepada rakyat agar survive.

Islam, Sistem Terbaik dari Sang Pencipta

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar rakyat, dan negara menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara gratis namun bermutu. Demikian pandangan Islam. Dan inilah paradigma yang benar. Negara memiliki tanggung jawab periayahan (pengurusan) dan kewajiban berlaku ihsan (memberikan amalan terbaik), sebagaimana disyariatkan Allah.

Dalam mewujudkan tugas itu, negara Islam, yakni Khilafah, tentunya sudah mempersiapkan sumber-sumber pemasukan yang dibenarkan oleh syariat. Yakni dari pemanfaatan harta yang memang ditetapkan dalam Islam sebagai milik negara, ditambah lagi dari hasil pengelolaan harta milik umum seperti sumber daya alam. Kemudian ketentuan pos-pos pengeluarannya juga sudah diatur dengan cermat. Ini semua mengacu kepada Al Qur’an, As Sunnah, ijma’ sahabat dan qiyas.

Hanya sistem Islam yang menjadikan kesehatan bebas komersialisasi, dan swasta pun tidak diberatkan. Hasilnya, rakyat benar-benar menikmati apa yang dinamakan dengan jaminan kesehatan. Bukan layanan kesehatan berbayar atau bersyarat premi. Maka, mari kita dukung upaya penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah, agar pemberi layanan kesehatan bisa bekerja nyaman, tenang dan profesional.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *