Agenda Apa di Balik Modernisasi Agama?

Agenda Apa di Balik Modernisasi Agama?

Dalam Islam da’i atau pendakwah bukanlah sebuah profesi yang harus mendapatkan pengakuan dan legalisasi pemerintah. Mereka mendedikasikan hidupnya hanya untuk agama Allah, sebagai cahaya atau pelita bagi umat, mereka yang paling tau dan menguasa syariah, mereka berdakwah bukan untuk mengejar materi tetapi semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan aktivitas dakwah adalah kewajiban bagi setiap kaum Muslimin.


Oleh: Ns. Sarah Ainun, M.Si

POJOKOPINI.COM — Melalui Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin lewat keterangan tertulis, Selasa, 20 Oktober 2020. Kementerian Agama akan memasok materi khutbah Jumat untuk mencegah adanya ceramah-ceramah bernada provokatif di masjid. Penyajian khutbah Jumat yang mencerdaskan dan jauh dari provokasi ini masuk dalam rencana strategis. Menurutnya hal ini menjadi bagian dari program besar modernisasi beragama. (Renstra) 2020-2024 (Tempo.co, 20/10/2020).

Sementata itu, melalui siaran pers, Selasa (20/10). Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Kamaruddin, menyatakan, pihaknya terus mengantisipasi ancaman radikalisme dan disintegrasi dengan menggunakan isu-isu agama. Salah satunya dengan mengirimkan materi khotbah Jumat melalui Literasi Digital (merdeka.com, 20/10/2020).

Munculnya isu-isu radikalisme, good looking dan intoleransi agama yang berulang-ulang digulirkan oleh rezim ke publik mengisyaratkan upaya untuk memuluskan rencana program sertifikasi da’i atau penceramah yang telah disahkan walaupun banyak penolakan dari masyarakat dan ormas Islam. Kini dengan wacana akan menyiapkan materi khutbah Jumat ke mesjid-mesjid menjadi sebuah paket lengkap untuk menyesuaikan syariah Islam dengan perkembangan zaman lebih tepatnya lagi disesuaikan dengan keinginan rezim dengan dalih demi kepentingan umat.

Jauh sebelumnya, dikutip dari (PikiranRakyat.com, 22/01/2020), Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Azyumardi Azra, yang mempertanyakan untuk apa isi khutbah Jumat diatur, ia mengatakan, Kementerian Agama bisa memberdayakan penyuluh agama untuk mendatangi dan berdialog dengan pengurus dan jemaah masjid yang dinilai radikal. “Satu dua saja yang ‘keras-keras’, jadi jangan hanya karena ada kasus seperti itu dibikin kebijakan. Jadi saya kira negara tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk melakukan itu,” kata dia.

Dengan menetapkan tema dan isi ceramah khutbah Jumat bukankah itu sama saja dengan penguasa mengintervensi kebebasan da’i atau ulama untuk menyampaikan ajaran Islam secara sempurna? Penguasa akan cenderung menyusun materi ceramah untuk mereduksi isi ceramah yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariah dan cenderung menzalimi rakyat.

Agaknya itu tidak berlebihan jika Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Reseach and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab menilai, rencana Kementerian Agama (Kemenag) ‘memasok’ dan melakukan pengayaan materi khutbah Jumat patut disinyalir merupakan upaya penyeragaman isi khutbah yang dikhawatirkan masuknya kepentingan penguasa dan berpotensi mengurangi esensi ajaran agama yang akan disampaikan kepada masyarakat. Contoh, penghilangan fakta sejarah soal khilafah Islam atau bahkan pendangkalan makna jihad. Itu sangat berbahaya.

Masyarakat muslim Tanah Air yang memiliki keberagaman mazhab dan aliran, memiliki berbagai bentuk tata cara bahkan materi khutbah sendiri. Dan jika dipaksakan akan berdampak pada ketidakharmonisan antara umat dan umara,” kata Fadhli saat dihubungi (SINDOnews, 23/10/2020).

Inilah kepemimpinan sekuler demokrasi, yang dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Untuk mencapainya, umat akan digiring pada kehidupan yang bebas tanpa diatur oleh syariah dan menggerus ketaatan kepada syariah dan konsistensi melaksanakan seluruh ajaran agama secara sempurna. Maka agama harus dipisahkan dari kekuasaan.

Agama dibatasi hanya dalam ranah privat sebagai praktek ritual saja. Sementara itu kekuasaan berada dalam ranah politik kepentingan penguasa dan segelintir orang. Dengan membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan asas keinginan dan kepentingan dan terus mempropagandakan ajaran Islam yang tidak sesuai dengan kebijakan penguasa sebagai ajaran yang sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam Islam da’i atau pendakwah bukanlah sebuah profesi yang harus mendapatkan pengakuan dan legalisasi pemerintah. Mereka mendedikasikan hidupnya hanya untuk agama Allah, sebagai cahaya atau pelita bagi umat, mereka yang paling tau dan menguasa syariah, mereka berdakwah bukan untuk mengejar materi tetapi semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan aktivitas dakwah adalah kewajiban bagi setiap kaum Muslimin. Rasulullah Saw, bersabda:

Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakanya” (HR. Muslim No.1893).

Dalam sistem Islam tidak ada sertifikasi da’i ataupun ulama. Ulama sebagai al-ulama waratsatul anbiya (ulama pewaris para nabi) adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran Islam ditengah-tengah umat. Merekalah yang paling paham dan kompeten tentang syariah. Dalam sistem Islam ulama memiliki kedudukan yang tinggi, mereka berada pada garda terdepan dan sebagai pengawal dari kekuasaan agar tetap on the track tidak keluar dari jalur syariah, tetap berada di atas syariah dan kepentingan seluruh umat.

Oleh sebab itu Islam menuntut ulama untuk berfikir kritis dalam mengawal kekuasaan, ulama harus memperhatian prilaku, kebijakan dan kecendrungan penguasa maupun orang-orang yang berada disekitar penguasa. Mereka berada di garda terdepan dalam mengoreksi kebijakan negara yang dianggap bertentangan dengan syariah. Hal ini pernah dicontohkan oleh Abu Muslim al-Khaulani yang mengoreksi Muawiyah bin Abi Sofyan seorang sahabat Nabi Saw sekaligus Mujtahid yang pada masa itu menjadi khalifah.

Dikisahkan, Abu Muslim bin al-Khauni mengoreksi khalifah Muawiyah di depan publik larena dianggap salah dalam pembagian ghanimah (harta rampasan perang) pada saat itu kritik ini ternyata dibalas dengan kemarahan khalifah Muawiyah. Muawiyah pun menghilang dan masuk kedalam rumah, kemudian mandi lalu keluar menemui khalayak ramai dan mengatakan, “Abu Muslim benar” (HR. Abu Nu’aim).

Imam al-Ghazali (al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulun ad-Din, 2/3571), “Ketika umat berlaku lurus dan tegas kepada penguasa hakekatnya ia telah mencegah sumber kerusakan, sebaliknya takkala ia berlaku lemah kepada penguasa zalim saat itulah ia menjadi pangkal kerusakan.”

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda:
Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat,” dia (Abu Hurairah) bertanya, “wahI Rasullullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?, beliau menjawab, “jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu,” (HR. al-Bukhari).[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *