Amerika Restriksi TKA, Bagaimana Indonesia?

Amerika Restriksi TKA, Bagaimana Indonesia?


Lelah bukan menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi? Maka sudah saatnya kita berpikir ulang. Kita benar-benar membutuhkan sistem pengganti.


Oleh: Ummu Afkar (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Presiden AS Donald Trump berencana mengumumkan pengetatan aturan visa bagi tenaga kerja asing (TKA). Tujuan pengetatan visa atau restriksi bagi TKA ini adalah untuk melindungi tenaga kerja domestik yang sedang berjuang mendapat pekerjaan setelah pandemi corona. Namun perusahaan-perusahaan besar Amerika, khususnya di bidang teknologi, telah mendesak Trump untuk menahan diri bila ingin membatasi pekerja asing ke Amerika Serikat. Mereka menyebut kebijakan itu bisa merugikan perekonomian (cnbcindonesia.com, 21/06/2020). Memang bagi kapitalis, tenaga kerja asing menguntungkan dari sisi upahnya yang bersedia dibayar jauh lebih murah dari pekerja lokal. Tapi itu di Negeri Paman Sam.

Bagaimana dengan Indonesia?

Dua perusahaan yang berlokasi di Konawe, Sulawesi Tenggara April lalu telah mengajukan permintaan untuk mendatangkan 500 orang pekerja asal China, yang diperkirakan akan masuk Juli nanti (gpriority.co.id, 19/06/2020). Kemenaker membeberkan, harus TKA China yang instal smelter di Konawe. Professor Teknik Indonesia pun tak bisa (tribunnews.com, 18/06/2020). Menurut informasi, pihak perusahaan juga sudah mencari tenaga lokal, namun tidak ada yang mau karena lokasi yang jauh dan kualifikasi tidak memenuhi (tribunnews.com, 04/05/2020).

Kedatangan mereka diklaim Aris Wahyudi, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta Kemnaker), akan menghilangkan kemacetan proyek pembangunan 33 tungku smelter. Sehingga menyelamatkan 11 ribu pekerja lokal yang sudah direkrut dari ancaman dirumahkan tanpa mendapatkan gaji (gpriority.co.id, 19/06/2020), tapi di kesempatan lain Aris pernah menyebutnya hingga 15 ribu pekerja lokal (tribunnews.com, 04/05/2020). Namun menurut External Affairs Manager PT VDNI, Indrayanto, sekitar tiga ribu pekerja lokal yang terancam PHK (tribunnews.com, 18/06/2020).

Fakta Pengangguran di Negeri +62

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran terbuka per Februari 2020 adalah 6,88 juta orang atau bertambah 60.000 orang dibandingkan Februari 2019. Menurut Presiden dalam rapat terbatasnya, jumlah warga yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19 mencapai 1.722.956 orang. Jumlah ini terdiri dari 1.032.960 buruh yang dirumahkan, 375.165 buruh yang di-PHK, dan 314.833 orang di sektor informal yang pekerjaannya mandek (kompas.id, 18/06/2020). Kajian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada triwulan II-2020 bisa bertambah antara 4,25 hingga 9,35 juta orang (kompas.id, 18/06/2020).

Untuk Sulawesi Tenggara sendiri, berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, per Februari 2020 penduduk usia kerja mencapai lebih dari 1,8 juta orang. Sementara penduduk yang bekerja pada periode tersebut belum mencapai 1,3 juta orang (Kendari pos.co.id, 07/05/2020). Masih tinggi angka pengangguran di Bumi Anoa ini. Apalagi selama masa pandemi, angka tersebut bisa saja sudah bertambah.

Maka hati kita sungguh teriris ketika penguasa keras pendirian, memfasilitasi TKA China tetap masuk ke negeri ini. Sementara rakyat sendiri banyak yang masih terlunta.

Demokrasi Tautkan Kepentingan

Gubernur yang diusung Partai Golkar, Nasdem dan PBB ini (mediaindonesia.com, 10/01/2018) semula menolak kehadiran TKA China karena menimbang suasana kebatinan masyarakat yang khawatir dengan penyebaran COVID-19. Namun akhirnya pasrah menerima. Karena pemerintah pusat sudah mengizinkan. Jadi karena pemerintah daerah tidak boleh berbeda kebijakan dengan pemerintah pusat, Ali hanya bisa mengajukan syarat agar dilakukan karantina yang ketat sebelum mereka masuk ke Sultra (gpriority.co.id, 19/06/2020). Ali sendiri belum reda lagi dari terpaan kasus korupsi. Baik yang menimpa dirinya maupun orang-orang dekatnya.

Golkar, sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang kontroversial itu, tidak khawatir. Dan menganggap Perpres tersebut justru merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan membatasi warga negara asing bekerja di Indonesia (cnnindonesia.com, 20/04/2018). Intinya Golkar mendukung kebijakan pemerintah terkait TKA. Maka kita lihat ada keselarasan antara keputusan Ali Mazi dengan Partai pengusungnya yang memang saat ini bagian dari koalisi pendukung pemerintah.

Sementara di Konawe, Sulawesi Tenggara, Himpunan Mahasiswa Islam berunjuk rasa di Kantor Bupati. Mereka meminta Bupati Konawe, Kerry Saiful Kanggoasa, tidak mengizinkan 500 tenaga kerja asing masuk di wilayah mereka. Pasalnya saat ini pemerintah setempat belum menerapkan tahap normal baru dan status pandemi covid-19 juga belum berakhir (vivanews.com, 19/06/2020). Kerry sendiri sudah hopeless dengan janji perusahaan dan pemerintah pusat untuk memperhatikan Konawe. Bupati yang diusung PAN ini tidak keberatan dengan masuknya TKA China jika itu memang kehendak pemerintah pusat. Ia hanya mensyaratkan agar dilakukan pemeriksaan yang ketat terkait Covid-19 (tribunnews.com, 29/04/2020).

Penerimaan Kerry terhadap TKA China tidak segaris dengan PAN yang mengusungnya pada pilkada. Waketum PAN Yandri Susanto meminta pemerintah mengutamakan rakyatnya sendiri yang hari ini kena PHK. Jangan memPHK rakyat, tapi justru memasukan tenaga kerja dari China. Ini tidak adil dan tidak bisa diterima oleh akal sehat (detik.com, 05/05/2020). Tapi memang
Kerry pernah menyatakan bahwa meskipun ia berasal dari PAN, tapi secara pribadi ia mendukung Jokowi dalam pilpres (sultrakini.com, 30/09/2018). Kerry juga selama 2019 kemarin terus diburu kasus. Dari mulai tudingan ikut menikmati aliran dana dari dinas diknas Konawe (inilahsultra.com, 05/08/2019). Kemudian juga masalah 56 desa fiktif di Konawe yang masuk dalam radar KPK (lenterasultra.com, 06/11/2019).

Para kepala daerah dalam sistem demokrasi berbiaya tinggi yang rawan diciduk KPK ini, rentan terpapar politik transaksional. Mereka sulit untuk benar-benar fokus mengurusi rakyat. Berpihak pada rakyat, berarti membangkang kepada partai pengusung yang berkonsekuensi kehilangan dukungan di legislatif. Menolak kebijakan pusat yang tidak diinginkan masyarakat, dianggap melawan pemerintah pusat.

Belum lagi tim sukses yang sudah menggelindingkan modal, merongrong minta jatah. Padahal itu tak jarang beresiko menjerumuskan kepala daerah ke ranah hukum bahkan penjara. Maka, jika tidak pandai-pandai berkilik menutupi ketidakberpihakannya kepada rakyat, maka ia sebentar-sebentar akan digeruduk demonstran. Buah simalakama.

Islam, Jalan Baru Para Pemimpin

Lelah bukan menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi? Maka sudah saatnya kita berpikir ulang. Kita benar-benar membutuhkan sistem pengganti. Memalingkan muka ke arah komunisme jelas tidak. Kita sudah antipati pada sistem despotik yang benci kepada agama ini. Maka tidak ada pilihan selain Khilafah. Benar. Khilafahlah yang tepat untuk menggantikan demokrasi.

Apalagi kita ini negeri Muslim. Sudah selayaknya para pemimpin menjalankan sistem politik dan pemerintahan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah?
Katakanlah (wahai Muhammad kepada umatmu): Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku (Muhammad), niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian“ (QS. Ali Imran: 31).[]

Ilustrasi: Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *