Badai Covid-19 Tenggelamkan Harun Masiku

Badai Covid-19 Tenggelamkan Harun Masiku

Sekularisme yang menjadi asas demokrasi membuka peluang tumbuhnya paham-paham liberalisme, pluralisme dan permisivisme yang menyebabkan sistem kontrol sosial menjadi mandul. Akibatnya suap dan praktik-praktik curang lainnya tumbuh subur dan dianggap sebagai hal yang wajar.

Oleh: Cut Intan Malaysia (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Nyaris tiga bulan berlalu keberadaan Harun Masiku masih menjadi misteri. Ia hilang bak diterjang badai Covid-19 yang sedang menerjang seluruh dunia saat ini. Mungkinkah badai Covid-19 menenggelamkan Harun Masiku dari dunia ini?

Harun Masiku adalah mantan calon anggota legislatif PDI-P daerah pemilihan Sumatera Selatan. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan pergantian antar-waktu (PAW) terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU agar meluluskan dirinya sebagai pengganti Nazarudin Keimas yang meninggal pada Maret 2019 sebagai caleg terpilih.

Kasus suap ini terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar komisi pemberantasan korupsi (KPK), pada tanggal 9 Januari 2020. Wahyu Setiawan dan beberapa orang lainnya berhasil ditangkap pada operasi tersebut. Namun tidak dengan Harun Masiku, ia menghilang tanpa jejak. Lelah menunggu tak jua muncul, lelah mencari tak kunjung ketemu. Akhirnya Harun Masiku masuk dalam daftar DPO.

Apa kendala KPK menangkap Harun Masiku? Apa revisi UU KPK telah melemahkan KPK? Agaknya benar, KPK telah dilemahkan melalui revisi UU KPK. Sedikitnya terdapat 26 poin yang berpotensi melemahkan KPK. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, “Dua puluh enam poin ini kami pandang sangat berisiko melemahkan atau bahkan riskan bisa melumpuhkan kerja KPK, karena beberapa kewenangan yang dikurangi adalah kewenangan pokok dalam melaksanakan tugas selama ini“. (Kompas.com, 24/9/2019).

Poin-poin yang akan melemahkan KPK antara lain: keberadaan Dewan Pengawas KPK yang lebih berkuasa dari pada pimpinan KPK itu sendiri. Dewan pengawas KPK juga yang menentukan boleh-tidaknya dilakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Ternyata revisi UU KPK bukan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pencegahan serta pemberantasan korupsi, malah sebaliknya, mempersempit gerak KPK dan melemahkan peran KPK, serta melumpuhkan KPK.

Akar Sebab

Penerapan sistem demokrasi yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, memberikan kekuasaan legislasi kepada manusia. Jika kekuasaan ini diserahkan kepada manusia, pastinya ia akan membuat hukum yang sifatnya menguntungkan dan melanggengkan kekuasaan diri, kelompok atau golongannya.

Sistem ini juga dibangun atas asas sekularisme yang menafikan peran agama (khususnya Islam) dalam kehidupan. Padahal pada hakikatnya setiap sisi kehidupan, termasuk pola pikir dan pola sikap manusia haruslah senantiasa terikat dengan aturan Sang Pencipta.

Di sisi lain, sekularisme yang menjadi asas demokrasi membuka peluang tumbuhnya paham-paham liberalisme, pluralisme dan permisivisme yang menyebabkan sistem kontrol sosial menjadi mandul. Akibatnya suap dan praktik-praktik curang lainnya tumbuh subur dan dianggap sebagai hal yang wajar.

Sungguh berbeda ketika sistem Islam diterapkan. Dalam sistem Islam kedaulatan untuk membuat hukum ada pada Allah SWT (kedaulatan di tangan Syara’). Dalam Sistem Islam manusia tidak mempunyai hak legislasi ( membuat hukum). Seperti Firman-Nya: “Menetapkan hukum itu hanya milik Allah.” (TQS. al-An’am : 57). Dalam ayat yang lain, Allah Ta’ala juga dengan tegas menyebutkan bahwa orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Firman-Nya: “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (TQS. al-Maidah : 44).

Dalam sistem Islam keimanan menjadi landasan utama dalam menjalankan kehidupan. Baik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Islam menuntun setiap individu untuk menyelaraskan pola pikir dan pola sikapnya agar sesuai dengan hukum Syara’ (sesuai al-Qur’an dan as-Sunnah), yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan mewujudkan kehidupan yang bersih dari praktik suap (rishwah) dan praktik curang sejenisnya. Suap dan praktik curang sejenisnya merupakan perbuatan haram yang harus ditinggalkan. Rasulullah Saw. telah melaknat para pelaku suap baik yang menerima maupun yang memberi suap. “Rasulullah Saw telah melaknat penyuap dan penerima suap.” ( HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud)

Karena itu negara yang menerapkan sistem Islam akan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera sekaligus sebagai penebus dosa bagi pelaku. Mulai dari kurungan penjara hingga hukuman mati.

Sistem Islam yang berasal dari Allah, menjadikan negara berfungsi sebagai pengurus urusan rakyat dan penjaga mereka dari segala bentuk kerusakan dan kezaliman. Begitu juga dengan masyarakatnya, masyarakat yang dibangun di atas dasar ketakwaan, mendorong mereka senantiasa melakukan amal ma’ruf nahi munkar. Sehingga segala bentuk kerusakan dan kezaliman dapat tercegah dari awal.

Dengan demikian, pemberantasan kasus suap dan kasus-kasus curang sejenisnya dapat dengan mudah diselesaikan, tidak berlarut-larut, memakan waktu yang panjang. Seperti kasus suap Harun Masiku ini. Beda halnya dalam sistem Demokrasi di mana hukum dibuat oleh manusia dengan sekehendak nafsunya yang kapan saja dapat diubah sesuai kepentingan.

Karena itu, sudah seharusnya kita kembali kepada Sistem Islam agar kita semua selamat dari kerusakan dan kezaliman. Sehingga kehidupan yang berkah, adil dan sejahtera dapat kita rasakan. Seperti Firman-Nya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (TQS. al-A’raf : 96). Waallahu a’lam Bi Shawwab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *