Bahaya Stunting Masih Mengintai

Seluruh kebutuhan publik rakyat, harus diusahakan oleh negara dan dapat dinikmati gratis oleh semua anggota masyarakat. Tanpa membedakan kekayaan maupun agamanya. Yang termasuk dalam kebutuhan publik adalah pendidikan, kesehatan, dan keamanan.


Oleh: Safiatuz Zuhriyah, S.Kom (Aktivis Dakwah Muslimah)

POJOKOPINI.COM — Miris. Indonesia masih menempati urutan ke-4 dunia dan ke-2 di Asia Tenggara dalam hal jumlah balita stunting. Menurut riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2019, tercatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah ini masih jauh dari nilai standard WHO yang seharusnya di bawah 20 persen (m.merdeka.com, 21/12/2020).

Stunting adalah kondisi dimana anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya. Atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada di bawah standar. Standar yang dipakai sebagai acuan adalah kurva pertumbuhan yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu semenjak anak masih di dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan protein. Stunting bisa disebabkan oleh masalah pada saat kehamilan, melahirkan, menyusui, atau setelahnya. Misalnya karena pemberian MPASI yang tidak mencukupi asupan nutrisi.

Selain nutrisi yang buruk, stunting juga bisa disebabkan oleh kebersihan lingkungan yang buruk, sehingga anak sering terkena infeksi. Pola asuh yang kurang baik juga ikut berkontribusi atas terjadinya stunting.

Selain mengalami gangguan pertumbuhan, stunting pada anak juga memengaruhi perkembangannya. Anak dengan stunting akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar. Akibatnya, prestasi anak di sekolah akan buruk. Dampak lebih jauh dari stunting adalah pada masa depan anak, dimana ia akan sulit mendapatkan pekerjaan ketika dewasa.

Anak dengan stunting juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, sehingga lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Selain itu, anak yang mengalami stunting akan lebih sulit dan lebih lama sembuh ketika sakit. Stunting juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Setelah dewasa, anak akan rentan mengalami penyakit diabetes, hipertensi, dan obesitas.

Begitu bahayanya stunting, maka harus segera dicegah. Jangan dibiarkan berlama-lama ada di negeri tercinta ini, karena itu sama saja dengan merusak generasi masa depan. Generasi penerus yang akan membangun peradaban Indonesia di masa mendatang.

Namun sayang, persoalan ini dari tahun ke tahun belum menunjukkan perkembangan berarti. Demokrasi hanya memberi harapan kosong dengan janji-janji muluknya. Baik melalui pembentukan badan khusus maupun rencana pengesahan UU Pembangunan Keluarga. Hal ini karena apa yang dilakukan, tidak menyentuh akar permasalahan.

Bila kita cermati, akar masalah dari stunting ini adalah kemiskinan struktural yang mendera sebagian besar masyarakat. Jangankan memenuhi kebutuhan akan zat gizi dan menyediakan sanitasi perumahan yang layak, untuk bisa makan dan sekedar berteduh saja, menjadi sebuah kemewahan. Setiap hari, penghasilan yang didapat tidak pernah mencukupi kebutuhan dasar mereka. Apa daya, hanya itu yang bisa mereka usahakan.

Kemiskinan struktural terjadi karena penerapan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini menganut kebebasan kepemilikan dan kebebasan berusaha, sehingga kekayaan hanya berputar pada kalangan tertentu yaitu para pemilik modal. Sedangkan rakyat secara umum harus menelan pil pahit, rela tetap berada di bawah garis kemiskinan karena tidak bisa mendapatkan sumber daya yang diperlukan.

Dengan kebebasan kepemilikan, semua sumber daya boleh dimiliki individu yang memiliki kesanggupan, baik karena kekuasaan maupun kekayaannya. Termasuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mendapat bagian.

Negara pun sulit mendapat dana untuk membangun dan membiayai fasilitas umum yang diperlukan rakyat, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. Akhirnya, tanggung jawab tersebut diserahkan ke pihak swasta. Tentu saja, swasta dengan senang hati akan membangun dan mendanai berbagai fasilitas umum tersebut. Namun konsekuensinya, ada harga yang harus dibayar oleh rakyat sebagai konsumen. Tak heran, hanya rakyat yang sanggup membayar saja yang bisa mengaksesnya.

Di sisi lain, demokrasi menjadikan para pemimpin hanya sebagai regulator, bukan penanggung jawab urusan rakyat secara langsung. Tugas pemerintah hanya membuat Undang-Undang atau peraturan supaya kehidupan bernegara berjalan dengan baik dan tidak ada kerusuhan. Namun, karena demokrasi adalah sistem politik berbiaya mahal, maka seringkali aturan yang dibuat adalah untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Yaitu aturan yang menguntungkan bagi para pemilik modal yang telah membantunya berkuasa. Lagi-lagi, rakyat dikorbankan.

Bertolak belakang dengan sistem Islam, dimana aturan yang diterapkan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, pedoman hidup manusia berdasarkan wahyu dari Allah Swt., Sang Maha Pencipta.

Islam menjadikan pemerintah sebagai penanggung jawab urusan rakyat. Di pundaknya terdapat amanah kesejahteraan rakyat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun akhirat, bila ada satu saja individu rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Mekanismenya yaitu dengan cara mewajibkan setiap laki-laki yang sudah dewasa untuk bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, termasuk sarana dan pra sarana yang dibutuhkan.

Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Seorang individu, tidak diperkenankan menguasai kepemilikan negara maupun kepemilikan umum. Seluruh sumber daya alam yang berjumlah besar dan menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, negara mempunyai dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan masyarakat.

Seluruh kebutuhan publik rakyat, harus diusahakan oleh negara dan dapat dinikmati gratis oleh semua anggota masyarakat. Tanpa membedakan kekayaan maupun agamanya. Yang termasuk dalam kebutuhan publik adalah pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Dengan mekanisme seperti di atas, maka warga Negara Islam tidak akan mengalami kemiskinan struktural. Apabila ada sebagian masyarakat yang miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka negara akan segera turun tangan memberikan solusi. Tidak membiarkannya berlarut-larut atau bahkan menjadi kecenderungan di masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan warga negara juga sangat diperhatikan. Ada edukasi terus-menerus dari negara untuk mencegah stunting terjadi. Negara benar-benar berperan melindungi setiap anak yang dilahirkan agar menjadi generasi unggul pembangun peradaban.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *