Balas Budi dalam Sistem Politik Demokrasi

Padahal, amanah adalah sebuah perkara yang besar dalam kehidupan bernegara untuk mencapai kemaslahatan bangsa.


Oleh : Widya Soviana (Dosen dan Pemerhati Masalah Sosial Masyarakat)

POJOKOPINI.COM — Publik kembali dihadirkan berita tentang pelantikan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Paling tidak mereka yang dilantik adalah para pendukungnya dahulu saat mencalonkan diri. Akhir Bulan Mei Tahun 2021 seorang artis yang bernama Abdi Negara Nurdin atau dikenal dengan Abdee Slank telah menjadi sorotan publik. Penyebabnya adalah Abdee Slank menjadi salah seorang yang dilantik untuk menempati posisi strategis sebagai Komisaris pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Namun, tidak adanya kepercayaan publik terhadap kemampuan Abdee Slank untuk menduduki posisi tersebut telah menuai kritik dari berbagai kalangan.

Besar gaji yang diterima oleh Komisaris PT Telkom Indonesia berkisar antara 1,49 miyar hingga 11,3 milyar setahun (economy.okezone.com, 01/06/21), tentu wajar apabila publik mempertanyakan kompetensi seseorang untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Adakah penunjukan tersebut telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagaimana seharusnya. Yang berarti seseorang yang dipilih telah memiliki kemampuan dan kapasitas yang sesuai dengan bidangnya, bukan karena atas dasar balas budi.

Sebagai seorang musisi, Abdee Slank dikenal pula sebagai salah seorang relawan pendukung Presiden Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Presiden. Saat kampanye kedua kalinya Presiden Jokowi, Abdee Slank melakukan konser dan menyanyikan lagu dengan judul “salam dua jari” yang berarti dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Kedekatan antara Abdee Slank dan Presiden Jokowi dikatakan bermula sejak Presiden Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Disebutkan pada laman (news.detik.com, 30/06/21), kedekatan Jokowi dengan Abdee Slank karena grup musik Slank gencar kampanye antigolput, antikorupsi dan merupakan sosok contoh revolusi mental.

Namun saat ini, publik mempertanyakan apakah yang menjadi dasar penunjukan Abdee Slank sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia? Pertanyaan ini pula disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Lina Miftahul Jannah, agar tidak terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, pemerintah yakni Kementrian BUMN harus menjelaskan faktor-faktor yang mendorong penunjukan Abdee Slank tersebut sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (bbc.com, 31/06/21).

Menanggapi kontroversi yang terjadi Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan alasan mengangkat Abdee Slank sebagai Komisaris tersebut demi memajukan konten lokal di Telkom (money.kompas.com, 03/06/21). Sementara, DPR mengatakan akan memberikan waktu selama 6 bulan untuk mengevaluasi kinerja Abdee Slank. Apabila tidak mampu menjalankan perannya, maka DPR akan meminta Menteri BUMN untuk mencopot Abdee Slank dari kedudukannya sebagai komisaris tersebut (bbc.com, 31/06/21).

Dan pada Rabu, 2 Juni 2021 Menteri BUMN Erick Thohir membuat program pelatihan untuk tingkatan komisaris yang ada di lingkungan BUMN. Menteri BUMN mengatakan training diberikan kepada komisaris yang tidak memiliki pengalaman di sektor korporasi. Training yang diberikan berkaitan dengan pemahaman terhadap tugas dan fungsinya sebagai pengawasan di samping terkait aturan hukum. Meski demikian tidak disebutkan siapa saja yang ikut dalam training tersebut, walaupun training tersebut diselenggarakan khusus ditujukan kepada komisaris baru (viva.co.id, 03/06/21).

Bila diamati sederet berita tentang penunjukan posisi tersebut, maka publik dapat menyimpulkan bahwa adanya kegiatan balas budi tidak dapat dipisahkan dalam sistem politik demokrasi. Hal ini tidak hanya terjadi pada penunjukan Abdee Slank saja, beberapa orang sebelumnya telah mendapatkan kursi-kursi strategis baik di posisi menteri secara langsung maupun posisi dalam kementrian negara. Tidak peduli layak atau tidak, orang yang berpihak dan mendukung calon penguasa akan mendapatkan kedudukan pula saat kekuasaan berhasil diraihnya. Dan siapa yang mendukung semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, meski kebijakan tersebut merugikan rakyat akan dapat menduduki posisi yang tinggi dalam pemerintahan. Padahal kehancuran akan terjadi apabila amanah diberikan kepada orang yang tidak mampu menanggungnya.

Maka tidak heran, bila publik sering disuguhkan berita tentang kerugian perusahaan negara. Sebut saja Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang hampir setiap tahun melaporkan kerugian mencapai triliunan rupiah. Adalagi Pertamina yang melaporkan kerugian yang nilainya juga sampai triliunan. Dan masih banyak lagi sederet BUMN yang terus saja melaporkan kerugian setiap tahunnya. Padahal, masyarakat secara luas tidak memanfaatkannya secara gratis bahkan cenderung harus membayar mahal untuk hal tersebut. Namun, perusahaan negara selalu tidak lepas mengalami kerugian.

Tidak sungguh-sungguhnya pemerintah mengambil amanah dalam mengurusi rakyat dapat menyebabkan kebangkrutan negara dan tidak sejahteranya rakyat yang hidup di dalamnya. Padahal amanah merupakan hal yang besar, yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sungguh mengerikan bila amanah hanya dijadikan sebagai trial and error oleh pemerintah, apalagi jika sekadar mengikuti “budaya balas budi dalam sistem politik demokrasi”. Padahal, amanah adalah sebuah perkara yang besar dalam kehidupan bernegara untuk mencapai kemaslahatan bangsa.

Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Salam pernah bersabda ketika sahabat Abu Dzar meminta jabatan kepada Beliau padahal ia seorang yang lemah, bahwa “jabatan kelak pada hari kiamat hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali bagi orang yang dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya” (HR Muslim). Selanjutnya, Rasulullah juga telah mengingatkan “apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah kehancurannya” seorang sahabat bertanya bagaimanakah amanah yang disia-siakan ya Rasulullah? Beliau menjawab “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu” (HR Al-Bukhari). Dan kini publik diminta untuk menunggu selama 6 bulan hasil kinerja Abdee Slank sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia. Wallahu a’lam.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *