Bangga dengan Ledakan Utang?

Sangat miris, seolah-olah penguasa sudah kehabisan cara untuk melunasi utang yang menggunung tersebut, sehingga membuat masyarakat semakin tersiksa karena kebijakan utang. Inilah solusi yang diberikan oleh sistem ekonomi demokrasi yang selalu menggunakan alasan kesejahtraan masyarakat sebagai dalih untuk kembali berutang.


Oleh: Nada Navisya

POJOKOPINI.COM — Virus corona pertama kali masuk ke Indonesia tanggal 2 Maret 2020, setelah dikonfirmasikan langsung oleh Presiden RI Indonesia Joko Widodo. Namun hampir Sembilan bulan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia terjadi, angka penularan terus mengalami peningkatan. Data dari kementrian kesehatan Republik Indonesia tercatat hingga Rabu (25/11) siang jumlah kasus positif Indonesia mencapai 506.302 kasus, di mana 425.313 di antaranya sembuh (84 persen) dan 16.111 meninggal dunia (3,2 persen). Dari catatan akumulasi itu, jika dikurangi angka sembuh dan meninggal maka kasus aktif covid-19 di Indonesia adalah 64.878 (12,8 persen) (CNN Indonesia, 26/11/2020).

Tidak hanya memakan banyak korban jiwa, covid-19 juga berdampak buruk bagi sektor pendidikan, sosial, ekonomi dan pada sektor kesehatan itu sendiri. Dari keempat sektor tersebut, agaknya sektor yang paling berdampak adalah ekonomi. Bagaimana tidak, di tengah pandemi yang belum kunjung melandai, muncul masalah baru bagi Indonesia, yaitu utang negara RI yang bertambah sampai kepada nilai yang sangat fantastis.

Kementrian keuangan mencatat, utang pemerintah masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 85% dan pinjaman 15%. Secara rinci, utang dari SBN tercatat sebesar Rp. 4.892,57 triliun yang terdiri dari SBN Domestik Rp 3.629,04 triliun dan SBN Valas Rp 1.263,54 triliun. Sedangkan utang melalui pinjaman tercatat Rp 864,29 triliun yang terdiri dari pinjaman bilateral Rp 318,18 triliun, multilateral Rp 489,97 trilium dan commercial bank Rp 44,82 triliun (CNBC Indonesia, 26/10/2020).

Namun di balik utang dan bunga yang terus bertambah Indonesia kembali berutang bahkan dalam waktu yang relatif berdekatan atau tidak sampai dua minggu dengan alasan untuk menghadapi pandemi covid-19.

Totalnya utang baru Indonesia yakni bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun. Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari jerman sebesar Rp 9,1 triliun. Uang pinjaman tersebut diberikan oleh Australia kepada Indonesia karena Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat dimasa pandemik Covid-19 (Kompas.com, 21/11/2020).

Alasan pemerintah yang berhutang untuk mengatasi pandemi pun menuai banyak sekali kritikan. Salah satu kritikan datang dari Mantan Menteri keuangan Rizal Ramli. Ia menyebut, pemerintah dinilai keliru jika terus menambah utang luar negeri, lantaran beban utang Indonesia saat ini dinilai sudah cukup tinggi (Kompas.com, 24/11/2020).

Di sisi lain, konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang digelar secara virtual pada 21-22 November lalu agaknya membuat pemerintah sedikit lega, hal ini dikarenakan dalam konferensi tersebut adanya kesepakatan dari sejumlah negara yang paling rentan menghadapi dampak covid-19 dapat melakukan perpanjangan cicilan utang hingga pertengahan tahun 2021. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, “Ini adalah fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin, yang tadinya sampai akhir tahun ini, kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021”(CNBC Indonesia, 22/11/2020).

Tidak dapat dipungkiri sebelum pandemi ini datang, ekonomi Indonesia memang sedang dalam keadaan terpuruk. Ditambah resesi yang sedang menghantui Indonesia, membuat penguasa kembali berhutang untuk menutupi anggaran negara yang hari ke hari semakin mengalami defisit. Utang adalah solusi alternatif yang dipilih negara ini. Dan memang menjadi suatu hal yang sangat dimaklumi dalam sistem ini. Buktinya bukannya malu dengan hutang luar negeri yang semakin membengkak, sikap dari penguasa dalam menanggapi diluncurkannya Inisiatif DSSI pada acara KTT malah sebaliknya. Penguasa seakan menggambarkan sikap bangga dengan lebel “negara miskin” yang diberi keringanan oleh negara yang memberi utang.

Agaknya tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa utang yang semakin menggunung membuktikan kegagalan pemerintah dalam mengurusi negara. Sangat menggerankan jika kita melihat negeri dengan berbagai SDA yang melimpah ini, justru ekonomi rakyatnya sangat memprihatinkan SDA yang terdiri dari batu bara, emas, minyak bumi, gas, dan hasil bumi lainnya malah diberikan untuk asing aseng. Jika pendapatan negara diambil dari SDA yang dimiliki oleh negara ini, agaknya akan lebih dari cukup untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia.

Namun sayang, kesejahtraan itu rasanya mustahil terjadi, hal ini disebabkan oleh tata kelola SDA yang salah akibat dari penerapan sistem kapitalisme demokrasi di negeri ini. Dalam Sistem kapitalisme demokrasi, SDA tidaklah menjadi sumber utama pendapatan negara, namun sumber pendapatan diambil dari pajak dan hutang. Padahal terdapat banyak sekali konsekuensi yang harus ditanggung oleh negara penggutang jika tidak mampu membayar utangnya. Bukan hanya itu, sistem ekonomi kapitalisme ini juga menghalkan riba, bayangkan saja dengan hutang negara yang sangat tinggi tersebut tentu Bunga yang harus dibayar juga semakin besar.

Salah satu konsekuensi yang telah tampak di depan mata ialah hegemoni negara pemberi hutang yang sudah melakukan aksinya di Indonesia dengan mengambil SDA yang dimiliki oleh negara Indonesia. Alhasil, penguasa bisa berkutik di dalamnya, aset-aset negara satu per satu akan jatuh kepada negara pemberi hutang. Utang yang telah melilit meyebabkan negara ini bagaikan budak di rumahnya sendiri.

Ibarat gali lubang tutup lubang, utang hanya akan membuat pendapatan negara menjadi sulit untuk ditingkatkan, bahkan pendapatan negara menjadi turun. Di samping pemerintah sibuk untuk membayar utang yang membutuhkan rentang waktu yang cukup lama untuk melunasinya ditambah bunga yang akan bertambah jika sudah lewat tempo, pendapatan negara yang seharusnya didapat dari SDA pun habis dijajal negara pemberi utang.

Akibatnya utang yang tidak dapat dilunasi tersebut, hanya akan menjadi beban untuk generasi mendatang dan juga untuk masyarakat karena harus membayar pajak kepada pemerintah. Inilah yang menyebabkan negara Indonesia ingin menggunakan pajak pada seluruh sektor, sampai knalpot kendaraan pun dipajakkan. Sangat miris, seolah-olah penguasa sudah kehabisan cara untuk melunasi utang yang menggunung tersebut, sehingga membuat masyarakat semakin tersiksa karena kebijakan utang. Inilah solusi yang diberikan oleh sistem ekonomi demokrasi yang selalu menggunakan alasan kesejahtraan masyarakat sebagai dalih untuk kembali berutang.

Oleh karena itu, berbeda dengan sistem kapitalisme demokrasi, sistem pemerintahan Islam (Khilafah) jelas akan menerapkan hukum-hukum syariat dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam sistem ekonomi dalam hal pendapatan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, negara Islam tidak akan mengambil hutang sebagai sumber pendapatan negara, hal ini dikarenakan kedaulatan negara Islam yang begitu kokoh, agaknya mustahil jika pemimpin Islam menerima hutang tersebut yang jelas keharamannya karena mengandung riba dan juga dapat mengancam kedaulatan negara islam itu sendiri

Dalam khilafah sistem keuangan negara berdasarkan syariat disebut dengan baitulmal. Dalam kitab Al-Anwal karya Abdul Qodim Zallum, dijelaskan bahwasanya ada tiga pos pendapatan yang sangat besar. Pertama, ada pos fa’i dan kharaj yaitu pos yang menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara. Kedua, pos pemilikan umum, pos ini mencakup hasil SDA yang melimpah dan digolongkan dalam kepemilikan umum, bukan milik negara, sehingga pos ini uangnya akan digunakann untuk menyediakan fasilitas dan sarana umum. Oleh sebab itu, negara tidak boleh memberikannya pada asing atau melakukan privatitasi. Negara hanya berhak mengelola dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat. Dan yang ketiga pos sedekah, pos ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat, seperti zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan dll.

Dari tata kelola SDA yang ada dalam penerapan sistem ekonomi Islam jelas bahwa pendapatan negara Islam dari baitul mal akan relatif stabil dan tidak mudah defisit. Berbeda halnya dengan pendapatan ekonomi sistem kapitalis liberal yang sumber utama pendapatan bersumber dari pajak dan utang.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *