Banjir Besar di Tengah Tarik Ulur Kebijakan Pusat dan Daerah

Buruknya penanggulangan dan penangan banjir dan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah menambah penderitaan masyarakat.


Oleh: Ummu Dafina

POJOKOPINI.COM — Intensitas hujan yang turun hampir setiap hari membuat daerah di Indonesia termasuk Bekasi mengalami banjir parah. Bekasi sebagai salah satu wilayah lumbung padi mengalami banjir terbesar yang terjadi pada awal tahun 2021.

Musim penghujan yang diprediksi tahun ini akan berakhir bulan Februari, ternyata juga menyisakan banjir di banyak titik. Ada 40 titik banjir tersebar di 9 kecamatan. Data banjir itu disampaikan oleh BPBD Bekasi. Data diperbaharui pukul 10.15 WIB, Jum’at (19/2/20021) “jumlah kejadian genangan 25 titik bertambah menjadi 40 titik”, ujar pelaksana harian Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Agus Harpa melalui keterangan tertulisnya (detiknews, 19/2/2021).

Tercatat ada sembilan kecamatan yang terendam banjir yaitu Rawalumbu, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Pondok Gede, Medan Satria, Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Wilayah paling parah terendam banjir berada di Pondok Gede dengan ketinggian banjir mencapai 60-130 cm.

Alih fungsi sawah, banyaknya pabrik, drainase yang buruk, buang sampah sembarangan, pengecilan kali cakung dan tata kelola wilayah yang tidak memperhatikan saluran air, disinyalir menjadi sumber masalah banjir.

Sawah-sawah yang terhampar luas sejauh mata memandang, hijau bak karpet empuk, berubah menjadi perumahan, jadi wajar jika banyak perumahan-perumahan yang terendam banjir. Sudahlah alih fungsi sawah menyebabkan banjir ditambah adanya ancaman ketahanan pangan, dan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup sebuah negara.

Pengelolaan wilayah berbasis kapitalis tidak akan pernah berpihak pada rakyat. Konsep negara korprotokasi dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan penguasa adalah demi keuntungan pengusaha menjadi terlihat semakin jelas. Para pengusaha rakus hanya mengejar keuntungan dan materi semata. Mereka tidak memedulikan seberapa besar bencana dan kerusakan yang akan dan telah melanda masyarakat. Kondisi ini adalah buah dari kesepakatan dukungan modal dalam partisipasi pesta demokrasi.

Buruknya penanggulangan dan penangan banjir dan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah menambah penderitaan masyarakat. Pusat yang seharusnya mengontrol daerah dalam penanganan bencana, malah sibuk mengurusi hal-hal yang belum pasti dan mengada-ada. Isu ekstremisme, seragam sekolah dan wakaf uang justru menjadi prioritas.

Pemerintah daerah sendiri diduga malah menggelar acara ulang tahun sementara di luar sana rakyat berjibaku dengan bencana dan kerusakan. Sungguh jauh dari rasa empati. Untuk itu penanggulangan bencana banjir tidak bisa dilakukan jika tidak mereformasi secara total sistem dan penguasanya.

Islam memandang bahwasanya penguasa/ imam adalah gembala, dia akan menjaga dan memelihara hewan gembalanya dengan penuh tanggung jawab, menjamin ketersediaan makan, tempat tinggal, kenyamanan, serta melindunginya dari binatang buas.

Solusi Islam dalam upaya mengatasi banjir diantaranya dengan membangun sungai buatan dan kanal untuk mengurangi penampakan volume air, membangun bendungan-bendungan untuk menampung tumpahan air hujan, air sungai, dan yang lainnya. Membangun sumur resapan di daerah tertentu.

Secara sistem negara wajib mereformasi seluruh aturan yang berpihak pada kaum kapital dengan memperketat perizinan pembangunan, mengembalikan alih fungsi hutan yang notabene milik umum, melakukan pemetaan pembangunan pemukiman, kawasan industri, sanksi tegas bagi pencemar aliran sungai, drainase yang baik, sehingga bencana banjir bisa teratasi dan tidak terus berulang bahkan semakin parah. Wallaahu a’lam.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *