Batasi Layani Publik tak Serta Merta Social Distancing Berhasil

Batasi Layani Publik tak Serta Merta Social Distancing Berhasil

Negara tidak cukup sekadar memberikan arahan kepada masyarakat, tapi juga harus memenuhi apa yang diperlukan warga negaranya sehingga dapat terpenuhi setiap kebutuhan dasarnya. Termasuk di dalamnya pelayanan publik.


Oleh: Bunda Alzam (Pendidik Generasi dan Pegiat Dakwah)

POJOKOPINI.COM — Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung memberlakukan pembatasan layanan administrasi kependudukan. Kepala Seksi Indentitas Kependudukan Disdukcapil Bandung Asep Muhammad Yusuf mengatakan, pembatasan layanan masyarakat untuk administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bandung untuk menghindari kerumunan massa yang berpotensi menyebarkan Covid-19.

Walau sudah dilakukan pembatasan, namun masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan jumlahnya bertambah banyak. Bahkan antrean panjang masih terlihat tanpa ada jarak aman. Asep mengatakan, sudah ada imbauan yang disampaikan tetapi masyarakat tetap tidak mengindahkan imbauan tersebut. Disdukcapil pun berencana akan memasang spanduk berisi imbauan jaga jarak aman dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 (Ayobandung.com, 18 Maret 2020)

Imbauan yang diberlakukan di beberapa instansi pemerintah mengenai jaga jarak aman dalam pemberian layanan publik nyatanya belum berhasil, masih bersifat parsial. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat masih rendah, terlebih kebijakan yang diambil masing-masing wilayah tak sejalan dengan pusat.

Pemerintah seharusnya mengeluarkan aturan dan birokrasi secara terpusat yang memberikan efek meyeluruh. Kebijakannya bukan diserahkan kepada masing-masing wilayah ataupun instansi tertentu. Jika aturan diserahkan kepada tiap-tiap wilayah, maka hasilnya tidak akan sama malah akan menimbulkan social distancing menjadi sia-sia.

Pemerintah sebagai penanggungjawab utama nyatanya tidak mampu mengeluarkan aturan secara tegas, dikarenakan ada kekhawatiran secara perekonomian. Sebut saja dengan masih dibukanya kran wisatawan China masuk Indonesia belum lagi urusan pembangunan ibu kota. Keselamatan masyarakat yang harusnya dijadikan sebagai prioritas, kalah dengan urusan investasi dan pembangunan ibu kota baru.

Setiap kebijakan yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari pengadopsian sistem kapitalis sekular yang tidak akan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang melanda bangsa ini, termasuk dalam penanganan Covid-19 yang jelas-jelas membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Alih-alih memberi solusi, pemerintah lebih mengedepankan hitungan materi dibandingkan kesehatan dan kemaslahatan masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mengambil kebijakan untuk menambah utang.

Hal ini tentu menjadi beban yang semakin berat. Penyebabnya tidak lepas dari kelalaian pemerintah dalam menangani wabah yang kian meluas. Seharusnya pemerintah menjadi yang terdepan dalam hal pelayanan umat dengan segala kebutuhannya. Seperti yang kita saksikan saat ini, ketika kondisi sudah dinyatakan darurat karena wabah Corona, pemerintah seolah santai dan abai dalam menyikapi dan mengatasi kepanikan yang sedang dihadapi rakyatnya. Lain hal dengan negara di luar Indonesia, Jepang dan Arab Saudi misalnya. Kedua negara ini begitu sigap memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat dengan merogoh dana negara tentunya.

Islam sebagai agama dan ideologi memiliki aturan yang lengkap. Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi termasuk dalam menghadapi wabah yang terjadi di masyarakat. Penguasa akan dengan sigap melindungi rakyatnya dari wabah dengan melakukan lockdown. Pelayanan publik akan tetap diupayakan semaksimal mungkin tanpa harus masyarakat keluar rumah. Negara akan memberikan kenyamanan selama lockdown di jalankan.

Selain itu setiap kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.
Dalam sejarah, wabah penyakit menular pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Wabah itu ialah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut, upaya yang dilakukan Rasulullah adalah menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Begitu pun pada masa khalifah Umar bin khaththab, saat beliau melakukan perjalanan menuju Syam dan sampai di wilayah bernama Sarg, beliau mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengingatkan Khalifah bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu tejadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR Al-Bukhari).

Rasulullah memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khsusus yang jauh dari pemukiman penduduk. Selama diisolasi, penderita diperiksa secara detail lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat.

Islam telah memerintahkan kepada setiap orang untuk melakukan gaya hidup sehat, dengan memakan makanan halal dan thayyib, tidak berlebihan dalam memakan makanan, dan menjaga kebersihan. Penguasa bertanggungjawab penuh terhadap rakyat dengan memberi perlindungan optimal, khususnya mengatasi wabah penyakit yang sudah menjadi pandemi.

Negara tidak cukup sekadar memberikan arahan kepada masyarakat, tapi juga harus memenuhi apa yang diperlukan warga negaranya sehingga dapat terpenuhi setiap kebutuhan dasarnya. Termasuk di dalamnya pelayanan publik.

Tak perlu keluar rumah untuk membuat KTP, KK dll selama social distancing diberlakukan. Negara-lah yang akan memberikan solusi kebutuhan warganya. Negara menjadi gerbang pertama dalam mengatasi setiap musibah yang terjadi, termasuk ketika menghadapi wabah seperti yang terjadi saat ini.

Hanya Islam dan aturannya yang mampu menjadi solusi, memberikan pelayanan terbaik secara menyeluruh agar warga masyarakat dapat terlindungi dan mendapatkan haknya secara penuh terlebih dalam kondisi wabah yang sudah menjadi pandemi. Sentralisasi yang diberlakukan daulah Islam dengan mekanisme controlling antara pejabat pusat dan daerah akan memberi dampak kepada pelayanan publik secara aman, nyaman dan cepat. Sehingga akan memutus rantai virus Corona dan segera dapat teratasi dengan tanpa memakan korban lebih banyak lagi. Wallahu a’lam bish shawab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *