Benang Kusut Pendidikan dalam Sistem Sekuler

Benang Kusut Pendidikan dalam Sistem Sekuler

Ketimpangan pendidikan ini karena lepasnya peran negara sebagai institusi yang wajib menyelenggarakan pendidikan.


Oleh: Kartiara Rizkina Murni (Aktivis Dakwah Kampus)

POJOKOPINI.COM — Setelah kisruh masalah UKT yang di keluhkan oleh Mahasiswa yang dianggap sangat membebani, sebab Mahasiswa sama sekali tidak menggunakan fasilitas kampus justru malah harus mengeluarkan biaya lebih untuk kuota kuliah daring, kini dunia pendidikan diserang lagi dengan kisruh aturan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi, yang mengutamakan usia.

Ratusan orangtua protes kriteria usia menjadi prioritas dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Untuk itu mereka mendatangi Gedung Balai Kota DKI Jakarta, dan menuntut Gubernur Anies Baswedan untuk menghapus syarat usia jadi prioritas di metode PPDB.

Koordinator aksi, Agung Wibowo Hadi mengatakan, seleksi berdasarkan usia cenderung diskriminatif kepada para pelajar yang lebih muda untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri. Sebab peluang mereka sangat minim karena tersingkir oleh pelajar lain yang berumur lebih tua.

Alasan pemerintah yang mengutamakan peserta didik lebih tua dalam seleksi PPDB untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang mampu secara ekonomi, dinilai kurang efektif,” kata Agung dalam aksi Gerakan Emak dan Bapak Peduli Pendidikan dan Keadilan Keadilan (wartakota.com 24/06/2020).

Salah satu orangtua murid yang diketahui bernama Hotmar Sinaga ini marah karena anaknya yang berusia 14 tahun, gagal masuk ke SMA, karena dianggap terlalu muda.

Terkait penerimaan berdasarkan usia, Pemprov DKI menegaskan, hanya menjalankan peraturan kemendikbud tentang PPDB. Berdasarkan surat keputusan kepala dinas pendidikan nomor 501 tahun 2020 tentang penetapan zonasi sekolah untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 (kompastv 27/06/2020).

Hal tersebut juga berdampak pada kondisi psikologis anak, karena merasa sia-sia telah belajar keras. Dan menurunkan semangat anak, karena terhambat dalam mencapai targetnya.

Sebenarnya kritik terhadap sistem zonasi ini bukanlah yang pertama kali, sejak awal diterapkan telah menuai banyak polemik. Tuntutan dan protes selalu terjadi setiap tahunnya.

Kebijakan ini membuktikan ketidakmampuan penguasa dalam sistem kapitalisme sekuler dalam memberikan pendidikan yang merata. Ketimpangan pendidikan ini karena lepasnya peran negara sebagai institusi yang wajib menyelenggarakan pendidikan. Negara luput menjamin rakyat seluruhnya mendapatkan pendidikan serta penunjang fasilitas yang di butuhkan lembaga pendidik.

Di sistem kapitalisme justru lembaga pendidikan tak elak bagai perusahaan yang mancari profit. Yang mana apabila ingin mendapatkan pendidikan terbaik, peserta didik harus membayar lebih. Sementara yang tidak mampu, hanya mendapatkan pendidikan seadanya, bahkan justru ada yang di bawah standar. Karena mendapatkan pendidikan terbaik adalah sesuatu yang impossible.

Berbeda dengan Islam yang benar-benar menyelenggarakan hakikat pendidikan. Dalam sistem Islam pendidikan adalah kebutuhan mendasar setiap individu. Maka negara wajib memenuhi dan menyelenggarakan pendidikan yang merata.

Dalam Islam tidak ada diskriminasi yang kaya bisa mendapat pendidikan baik sementara yang miskin tidak, diskriminasi agama, ras, maupun lokasi dan usia. Selagi peserta didik bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Maka negara akan membiayai dan memfasilitasi, bahkan dengan pengajar-pengajar terbaik untuk menghasilkan individu cerdas.

Dan tentu pendidikan yang seperti ini hanya ada dalam sistem Islam yakni khilafah, bukan dalam sistem kapitalisme.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *