Benarkah Demokrasi tanpa Cacat?

Benarkah Demokrasi tanpa Cacat?

Wajar jika banyak elemen masyarakat merasakan cacatnya sistem demokrasi ini, merasa seolah dibuai oleh janji-janji manis yang selalu digaungkan. Mereka mengira, sistem demokrasi akan membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih modern.


Oleh: Rania Nilanur

POJOKOPINI.COM — Elemen Mahasiswa dan buruh kembali turun ke jalan di sejumlah kota untuk berunjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa (20/10), bersamaan dengan momen satu tahun Presiden Joko Widodo menjabat dalam periode kedua pemerintahannya (BBC Indonesia, 21/10/2020).

Dikutip dari republika.com 15/10/2020 Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Undang-Undang Cipta Kerja merampas hak-hak individu, hak berserikat, dan memberikan kewenangan luar biasa kepada lahirnya kapitalisme. Sehingga, ia menilai, konsep omnibus law tak sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya dikutip dari kompas.com 20/10/2020 Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Parahyangan menilai pemerintah saat ini terkesan abai dengan suara rakyat. Senada dengan itu Mardani Ali Sera, ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini menjadi oposisi pemerintah, mengatakan kondisi parlemen yang dikuasai oleh partai pendukung, membuat demokrasi tidak sehat ia mengatakan kekecewaan publik merupakan counter yang membunuh demokrasi (BBC Indonesia, 21/10/2020).

Sementara itu, hasil penelitian sebut milenial tidak percaya pada demokrasi. Laporan itu menyebut alasan utama ketidakpuasan di balik kekecewaan terhadap demokrasi pada kalangan milenial adalah ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan (sindonews.com, 20/10/2020).

Wajar jika banyak elemen masyarakat merasakan cacatnya sistem demokrasi ini, merasa seolah dibuai oleh janji-janji manis yang selalu digaungkan. Mereka mengira, sistem demokrasi akan membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih modern.

Padahal kenyataannya tidaklah demikian, demokrasi sering diperalat oleh kelompok elit masyarakat untuk memperkaya diri mereka sendiri sembari melupakan bahkan menindas rakyat. Hal tersebut wajar, karena dalam demokrasi tidak pernah ada namanya rakyat sebagai penentu keinginan.

Sejarah AS menunjukkan hal tersebut. Presiden Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah “from the people, by the people, and for the people” (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat) lalu setelah meninggal dunia, Pesiden AS Rutherford B.Hayes, pada tahun 1876 kondisi Amerika pada tahun itu adalah “from company, by company and for company” (dari perusahaan, oleh perusahaan dan untuk perusahaan). Jadi, bagaimana mungkin demokrasi bisa memberikan kesejahteraan pada rakyat?

Di dalam demokrasi, hukum yang dibuat untuk mengurusi rakyat adalah bersumber dari akal manusia yang serba lemah dan terbatas, akal yang tidak bisa memenuhi apa kebutuhan manusia yang lain. Sebaliknya, di dalam Islam sumber hukum untuk mengatur persoalan setiap sendi kehidupan manusia berasal dari zat yang menciptakan akal Dialah Allah SWT., Zat yang Mahatahu apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Allah SWTtelah menurunkan syariah islam umtuk mengatur semua persoalan (Qs. An- Nahl : 89).

Jadi, masihkah kita percaya pada demokrasi sebagai cara untuk menyejahterakan rakyat? Tentu Tidak! Hanya sistem Islam saja yang mampu menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, hanya Islam yang dapat mengantarkan kita menuju perubahan yang sistemik yaitu tegaknya Islam Kaffah. Semua itu dengan menempuh metode Rasullullah saw., bukan dengan jalan demokrasi.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *