Berkedok Kampus Merdeka, Padahal Memperkuat Cengkraman Kapitalisme

Berkedok Kampus Merdeka, Padahal Memperkuat Cengkraman Kapitalisme

Oleh: Zinnirah Abdillah (Aktivis Muslimah Aceh)

WWW.POJOKOPINI.COM — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan empat program kebijakan untuk perguruan tinggi. Program yang bertajuk “Kampus Merdeka” ini merupakan kelanjutan dari konsep “Merdeka Belajar” yang diluncurkan sebelumnya. Ia menilai Perguruan tinggi di Indonesia harus menjadi ujung tombak yg bergerak tercepat, karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan, dia harus yang berinovasi tercepat dari semua unit pendidikan,” ujar Nadiem di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta, 24/01/2020 (Tempo.Co)

Apa maksud kampus merdeka? Penulis menyebutnya kampus yang ingin merdeka dari nilai-nilai Islam dan menyempurnakan nilai-nilai sekulerisme. Merdeka dari kurikulum yang berbasis Islam dan lebih mengarahkan pada kepentingan dunia kerja. Merdeka dari aturan Islam yang mewajibkan Negara menanggung pendidikan menjadi tanggung jawab kampus. Merdeka dalam menjalin kerjasama dengan pihak pemangku kepentingan industri. Merdeka dalam hal memanfaatkan tenaga dan keahlian mahasiswa untuk kepentingan perusahaan/kapitalisme.

Menurut KBBI arti kata Merdeka yakni sebagai berikut: 1. Bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya), berdiri sendiri; 2. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan; 3. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Jika kita tarik pada makna “Kampus Merdeka” berarti kampus sebagai Lembaga Perguruan Tinggi yang bervisi mencetak generasi peradaban seharusnya terbebas dari; 1. kepentingan korporasi penjajahan, berdiri sendiri dalam artian punya konsep sendiri tidak bergantung pada konsep Barat, 2. Tidak memenuhi tuntutan Barat dalam hal riset dan mengejar perangkingan kelas dunia WCU yg distandarisasi oleh Barat,3.Tidak terikat dan bergantung pada perusahaan tertentu yang mengharuskan peningkatan potensi intelektual mengarah pada kepentingan industri dan pengusaha saja. Maka terkait pernyataan wakil presiden Ma’ruf Amin yang mengatakan “pendidikan harus melihat kebutuhan dunia industri” merupakan bukti bahwa dunia kampus berada dalam tekanan pasar kapitalisme. Jakarta, Ahad 26/01/2020 (Tempo.Co)

//Kampus tidak mampu merdeka, jika dibawah tekanan kapitalisme//

Tujuan pendidikan dalam sistem kapitalisme adalah menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja. Yang hanya berfokus pada pengembangan perusahaan dan dunia perindustrian. Jika demikian maka secara tidak langsung mahasiswa akan dijadikan sebagai buruh bagi para kapitalis. Cita-cita mahasiswa akan terdikte semenjak mereka melangkahkan kaki ke dunia kampus dengan mengikuti arus kapitalisme. Meskipun wacana yang termuat kedalam empat program Nadiem Makarim ini tidak bersifat memaksa, namun pada praktiknya akan terarah dengan sendirinya disebabkan terwarnai oleh paradigma pendidikan kapitalisme yang diterapkan saat ini. Oleh sebab itu intelektual tidak akan pernah Merdeka dari korporasi penjajahan, apalagi sampai membangun peradaban dunia jika para intelektualnya masih berada dalam cengkraman kapitalisme.

Pun gagasan “Kampus Merdeka” ini akan memicu problematika baru disamping masalah lama yang belum terselesaikan. Terutama dalam hal merubah kampus dari Satker menjadi BLU, dan BLU menuju WCU. Artinya Kampus yang awalnya Satker dimana semua pengelola keuangan disubsidi sepenuhnya oleh pemerintah (Kemenristekdikti) dan tidak memerlukan usaha untuk menambah finansial kampus menjadi sebaliknya. BLU mengharuskan pengelolaan keuangan secara pribadi meskipun masih dibantu oleh pemerintah, namun kampus diperkenankan membuka cabang jenis usaha untuk menambah finansial kampus. Sedangkan untuk mencapai WCU kampus harus PTN BH. Dimana jenis kampus seperti ini harus mengelola uang kampus secara mandiri tanpa ada bantuan pemerintah. Mulai dari fasilitas, finansial, tenaga dosen dan mahasiswa akan dikelola sepenuhnya oleh kampus itu sendiri. Jadi jelas arahnya adalah menyempurnakan lepas tangan atau tanggungjawab pemerintahan. Lantas apa peran pemerintah dalam pendidikan?

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa mahasiswa mulai merasakan disfungsi pelayanan pendidikan. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 lalu, aksi protes mahasiswa kerap terjadi. Diantaranya ratusan mahasiswa Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menggelar aksi Demo di kampus, mengusut tuntas terkait penggunaan fasilitas kampus diluar fungsi dalam hal ini aula kampus dipakai untuk kegiatan pesta pernikahan umum (Senin, 11/02/2019). Aksi yang sama terjadi pada mahasiswa IAIN Samarinda melakukan protes dikampus karena fasilitas kampus tidak diprioritaskan untuk mahasiswa, namun disewakan ke pihak luar (17/08/2019). Kenaikan uang asrama menyebabkan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa UGM pun menggelar aksi unjuk rasa di Balirung (04/06/2019)

Berbagai protes ini terjadi akibat komersialisasi pelayanan kampus. Ini menjadi titik fokus utama kampus setelah BLU untuk menghasilkan pendapatan kampus. Oleh karenanya tak menafikan bahwa kampus akan menjaga ketat aset miliknya bahkan sampai pada mengklaim milik umum menjadi milik pribadi kampus yang bersangkutan. Seperti yang terjadi di Universitas Syiah Kuala yang mengharuskan pemakaian Lapangan Tugu Darussalam yang bertepatan ditengah-tengah kampus UIN Ar-Raniry dengan Unsyiah itu meminta izin penggunaan tempat kepada Unsyiah karena Unsyiah mengklaim Lapangan Tugu termasuk aset Unsyiah. Pada hari itu UIN mengadakan acara PBAK Maba yang mana sebelumnya bebas pakai karena masih dianggap milik umum. (Rabu, 28/08/2019).

Pendanaan operasional pendidikan tak bisa dilimpahkan pada kampus. Karena akan memberatkan mahasiswa dan terjadinya disfungsi pelayanan pendidikan. Dari fakta diatas, sangat jelas sebenarnya kampus kesulitan memenuhi semua itu dalam sistem kapitalisme yang mencekik saat ini. Artinya Kampus tidak siap mengarah pada BLU apalagi WCU. Tapi memaksakan untuk mampu sehingga terjadilah banyak masalah ditengah-tengah masyarakat kampus.
Jika ditilik satu persatu wacana kampus merdeka ini sangat mengerikan. Misalnya penyusunan kurikulum yang diperbolehkan kepada pihak ketiga. Yakni pelaku industri kelas dunia, organisasi laba kelas dunia, BUMN dan BUMD atau top 100 world universities berdasarkan QS rangking. Konon katanya kerjasama ini juga mencakup penyusunan kurikulum, program magang dan perjanjian kerjasama dalam sisi rekrutmen, yang menjadi syarat bagi kampus untuk membuka prodi baru. Tentu hal ini sangat menguntungkan para kapitalis dalam menguasai kaum intelektual. Disamping itu mudah bagi pemikiran asing yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman masuk ke dalam pemikiran kaum intelektual.

//Merdeka sesungguhnya akan diperoleh ketika Islam diterapkan secara kaffah//

Bagamana seharusnya memaknai kampus merdeka? Yakni melepaskan dunia pendidikan dari kepentingan sepihak dalam hal ini para kapitalis. Dan mengembalikan fungsi dan tujuan Perguruan Tinggi sebagaiman mestinya. Tridharma Perguruan Tinggi yang akan melimpahkan berbagai manfaat dan kemaslahatan untuk masyarakat adalah fungsi pendidikan yang harus senantiasa dijaga. Pendidikan, penelitian dan pengabdian hanya untuk masyarakat. Karena tujuan pendidikan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Maka Negara wajib memberikan segenap perhatian kepada perguruan tinggi dengan mensubsidi pendidikan agar dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan tidak menyerahkan urusan pendidikan kepada para kapitalisme. Sebagaimana termuat dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dijabarkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Artinya tanggung jawab pendidikan ada pada Negara.

Islam memandang bahwa Asas pendidikan adalah aqidah Islam. Hal ini akan mempengaruhi dalam penyusunan kurikulum pendidikan, sistem belajar mengajar, kualifikasi guru budaya yang dikembangkan dan interaksi diantara semua komponen penyelenggara pendidikan. Adapun tujuan pendidikan dalam Islam ialah untuk membentuk manusia berkarakter yakni, berkepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam, dan menguasai ilmu kehidupan (saintek) yang memadai. Untuk itu pendidikan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kompetensi semata tapi juga membangun karakter yang islami agar tercipta penghambaan diri pada Allah SWT. Dengan demikian penyediaan layanan pendidikan menjadi wajib bagi Negara Islam dan khalifah sangat memperhatikan dunia pendidikan.

Berdasarkan Sirah Nabi Saw dan tarikh Daulah khilafah, yang disarikan oleh Al Baghdadi (1969) dalam buku sistem pendidikan dimasa khilafah Islam: Negara memberikan jaminan pendidikan secara cuma-cuma (bebas biaya) dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) sebaik mungkin. Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan dan merupakan beban yang harus dipikul Negara serta diambil dari kas Baitul mal. Hal ini berdasarkan ijma’ sahabat yang memberi gaji kepada para pengajar dari Baitul mal dengan jumlah tertentu. Kemudian di Madrasah Al Mustanshiriah yang didirikan Khalifah Al Muntashir di kota Baghdad, telah tercatat dalam sejarahnya bahwa setiap siswa mendapat beasiswa berupa emas seharga satu Dinar (4,25 gram emas). Begitu pula biaya hidup sehari-hari dijamin sepenuhnya. Fasilitas sekolah tersedia lengkap, seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit dan pemandian. Dan juga Madrasah An Nuriyah di Damaskus yang didirikan pada abad ke enam Hijriah oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky, yang menyediakan asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan untuk Siwa, staf pengajar dan para pelayan serta ruangan besar untuk ceramah. Dan yang sangat familiar sejarah Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan gaji kepada tiga orang guru yang mengajar anak-anak di kota Madinah masing-masing sebesar 15 dinar setiap bulan, 1 dinar=4,25 gram emas (baca: menggagas pendidikan Islam)

Begitulah sejarah mencatat bahwa sistem Islam memenuhi pelayanan pendidikan karena tuntutan kewajiban dari Allah SWT bukan karena asas kepentingan. Sehingga wajar Islam mampu memecah rekor pertama kali menjadi universitas kelas dunia dimana setiap negeri-negeri Eropa belajar ke universitas Islam. Oleh karenanya mustahil jika berharap universitas kelas dunia dalam sistem kapitalisme saat ini sebab penjajah berkuasa dalam berbagai sektor kehidupan termasuk sumber daya alam yang menjadi modal pendidikan gratis bagi masyarakat yang dengan itulah Negara memenuhinya. Tidak ada solusi yang akan menuntaskan rumitnya problematika pendidikan saat ini kecuali kembali kepada sistem Islam yang menerapkan syariat secara kaffah.

Allah SWT melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai mukmin. Allah berfirman yang artinya; “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin..” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 141). Wallahu a’lam bi ash shawwab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *