Bisnis Pariwisata Jalan Masuk Liberalisasi

Bisnis Pariwisata Jalan Masuk Liberalisasi

Mia Annisa (Narasumber Kajian WAG Muslimah Quran Bekasi)

WWW.POJOKOPINI.COM — Negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke memang terkenal dengan kecantikan alamnya yang mempesona. Di setiap daerah Indonesia pasti memiliki destinasi wisata yang berbeda-beda memanjakan setiap pengunjung baik lokal atau luar. Berbagai cara ditempuh menarik minat wisatawan agar menyambangi objek pariwisata yang sedang dijajakan, entah dengan pertunjukan seni, membuat museum, kerajinan, makanan khas daerah atau memasarkannya melalui situs-situs internet.

Bagi pihak pengelola pariwisata mereka tidak bekerja sendiri. Biasanya akan melakukan kerjasama dengan pihak.-pihak tertentu, seperti pemerintah daerah dan kabupaten setempat, berkolaborasi dengan penyedia agen traveling berupa pemberian paket-paket menginap dan tiket perjalanan pada penghujung tahun atau waktu-waktu tertentu, lebaran dan liburan sekolah. Artinya sedapat mungkin menghipnotis wisatawan datang ke wilayahnya dengan iklan-iklan yang menggiurkan.

Pariwisata menjadi salah satu peluang yang mendatangkan nilai ekonomi. Industri pariwisata diharapkan bisa berkontribusi untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) karena pendapatan devisanya. Menjamurnya industri pariwisata bisa menyediakan kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia berdasarkan data terakhir dari BPS, ada 5,81% pengangguran di Indonesia pada Februari 2015 yang mana 9% dari total angkatan kerja nasional berada di sektor pariwisata. (https://www.indonesia-investments.com/)

Aneh sekali jika sektor pariwisata menjadi tumpuan untuk mengentaskan angka pengangguran dan meraih eskalasi PDB. Padahal Indonesia mempunyai banyak sekali sektor-sektor yang jauh lebih strategis apabila dikelola dengan baik dan benar sesuai syariah akan menyerap lapangan kerja dan menjadi pemasukan kas negara (APBN).

Tapi apalah daya lagi-lagi negara pasti tunduk di bawah kekuatan para pemilik modal. Pariwisata dikemas sebaik mungkin dengan menjual kearifan lokal sekalipun harus menabrak aturan syara’. Seperti kegiatan Tari Umbul Kolosal seniman yang berasal dari wilayah di Kabupaten Sumedang yang diselenggarakan oleh Pemkab Sumedang. (https://kabar-priangan.com/). Tak hanya itu ritual sedekah laut, mendatangai tempat-tempat/kuburan yang dikeramatkan untuk meminta pertolongan dan masih banyak lagi.

Semua itu jika ditelisik adalah aktivitas pembodohan yang menjerumuskan pelakunya pada perbuatan syirik wujud dari pengrusakan aqidah umat. Faktanya bisnis ini malah dilakukan secara demonstratif dan terbuka dengan cara berjama’ah serta dijadikan agenda khusus oleh pemerintah daerah dengan dalih melestarikan warisan nenek moyang atau menjaga keberagaman adat dan istiadat daerah. Pendangkalan aqidah dilakukan untuk mengalihkan cara pandang umat dari akar masalah sebenarnya.

Sejatinya liberalisasi pariwisata tidak hanya membahayakan aqidah umat tapi juga menimbulkan dampak yang berbahaya. Melahirkan ekploitasi alam oleh para investor bahwa umat tak bisa lagi menikmati keindahan alam ciptaan Allah dengan cuma-cuma. Dalam Islam segala ciptaan Allah yaitu alam dalam rangka semakin memahami akan kebesaranNya.

Semakin mudahnya invasi turis-turis jelas tidak hanya membawa Dollar, namun juga membawa westernisasi dan kapitalisasi dari para turis dan investor. Jadi tidak ada bedanya antara umat muslim dengan orang barat.

Fakta membuktikan pengidap penyakit HIV/AIDS di Bali meningkat drastis. Pada tahun 2014, tercatat hanya ada sekitar 8.000 pengidap. Namun, di tahun 2016 ini, jumlahnya melonjak hingga 13.774 jiwa. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, di Forum Podium Bali Bebas Bicara, di Lapangan Renon, Denpasar, Minggu (17/4/2016). (https://googleweblight.com/i?u=https://metrobali.com/)

Kita tahu bisnis pariwisata juga tidak bisa dipisahkan dari bisnis miras, obat-obatan, seksual dan hiburan. Pemerintah hanya peduli soal profit bukan menjaga umat dari kerusakan moral. Sebab pemerintah saat ini tidak lagi sebagai pelayan masyarakat tapi hanya sebagai pedagang.

Selain itu menyiapkan bisnis pariwisata untuk menghadapi perang dagang AS-China merupakan gagasan tak berdasar. Karena pemerintah hanya terfokus pembangunan pada aspek non strategis saja. Lihat saja kasus penyerobotan Natuna, pemerintah adem ayem namun menggenjot bisnis pariwisata hebohnya bukan main.Tujuannya tak lain agar pemerintah mudah didikte mengikuti arahan penjajah agar mereka leluasa mengeruk kekayaan strategis negeri ini.

Seharusnya agar stabilitas ekonomi tetap terjaga maka pemerintah harus serius mengelola sumber-sumber strategis. Tidak menyerahkan sistem pengelolaannya pada asing atau pun aseng. Semisal tambang emas, minyak, batu bara dan lain sebagainya. Sebab telah dijelaskan bahwa kaum muslimin berserikat dalam 3 hal yaitu gas, api dan padang rumput, statusnya sebagai kepemilikan umum. Tidak boleh dimonopoli oleh satu orang/kelompok untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Manakala pengelolaannya telah benar hasilnya akan dikembalikan kepada umat untuk membiayai di segala sektor kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, mengemban dakwah dan propaganda Islam ke negeri-negeri lain. Bisa dipastikan ketika fokus pengelolaan diarahkan pada sektor strategis negara akan siap dan tidak akan terpengaruh dengan sistem dagang kafir penjajah sebab kekayaan alam yang dimiliki dikelola mandiri tanpa intervensi asing dan aseng.

Beginilah Islam menitikberatkan mana yang jauh lebih penting dan mana yang tidak. Semua itu semata-mata sebagai amanah yang harus ditunaikan tanpa mendholimi umatnya. Kemaslahatan adalah prioritas demi mendapatkan ridho Allah SWT, Wallahu’alam.[]

Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *