BLT Pegawai Swasta, Tepatkah?

BLT Pegawai Swasta, Tepatkah?

Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk menjaga dirinya dengan sifat-sifat mulia seperti menjaga diri dari meninta-minta, walaupun mendapat bantuan juga haknya sebagai masyarakat.


Oleh: Siti Mustaqfiroh (Aktivis Muslimah Papua Barat)

POJOKOPINI.COM — “Pucuk dicinta, ulampun tiba,” begitulah harapan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat menginginkan setiap kebijakan pemerintah sesuai angan dan impian yakni rasa keadilan bagi semua lapisan. Namun sepertinya tidak pada kebijakan negara kali ini.

Dilansir dari laman Tirto, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta. Nantinya, mereka akan menerima Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan dan akan dibayarkan per 2 bulan.

Menurut Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir, ada 13,8 juta pekerja yang bakal mendapatkan bantuan ini. kriteria yang harus dipenuhi adalah pekerja terdaftar di BPJS ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran, bukan PNS-pekerja BUMN dan memiliki iuran di bawah Rp150.000/bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran mencapai Rp31,2 triliun.

Dalam keterangan resminya pada Jumat (7/8/2020), Ida Fauziah selaku menteri ketenagakerjaan mengutarakan bahwa pembayaran akan dilakukan pemerintah sebanyak dua kali sebab mereka ingin memastikan daya beli dan konsumsi tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa bantuan ini diberikan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III (Q3) 2020 bisa positif. Hal ini penting agar terhindar dari resesi teknikal. Sebab, Q2 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi minus 5,32%, atau terburuk sejak 1999.

Kebijakan Blunder

Sementara sebagian menilai hal ini justru akan menimbulkan masalah baru. Menurut Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) pemberian BLT untuk pekerja swasta berupah di bawah Rp 5 juta ini akan sia-sia. Mereka akan menyimpan untuk keperluan di masa depan. Sebab pada dasarnya kemampuan finansialnya masih memadai. Dengan kata lain, bantuan ini tidak tepat sasaran.

Alasan lain yang di ungkapkan oleh Tauhid adalah tingginya batas gaji Rp 5 juta. Melihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) upah rata-rata berkisar RP 2,92 juta. Ini menunjukkan antara Rp2,9 – 5 juta, Meraka masih terkatagori mampu dibandingkan dengan pegawai dengan gaji di bawah Rp 2,3 juta yang lebih berhak. Pasalnya dengan penghasilan rendah, mereka hanya bisa memenuhi kebutuhannya dalam waktu beberapa minggu atau hari saja.

Pengambilan data BPJS ketenagakerjaan sebagai basis sarat dengan masalah. Pasalnya, bagaimana mereka yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akibat terkenan PHK, habis kontrak, dan tidak masuk data oleh kementrian Ketenagakerjaan sementara mereka kesulitan ekonomi?

Menurut Bappenas, ada tambahan 3,7 juta penganggur dengan data BPS per Februari 2020 sebanyak 6,88 juta, maka dapat diperkirakan sudah ada 10,58 juta pengangguran.

Sementara data whitelist Kemnaker justru baru mencatat sekitar 1,7 juta penganggur. Ditambah lagi, ternyata BPJS Ketenagakerjaan per Januari 2019 hanya mencatat 2,4 juta pekerja informal yang terdaftar, padahal potensinya 60 juta.

Hal ini jelas menunjukkan ketidakadilan bila data diambil lewat BPJS ketenagakerjaan saja, dan mengapa hanya peserta yang terdaftar?

Sikap yang sama kontra juga ditunjukkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerinda Heri Gunawan. Menurutnya anggaran sebayak itu bisa disalurkan untuk keperluan lain yang lebih mendesak seperti subsidi pulsa yang mengalami kesulitan internet saat balajar dari rumah.

Ia berharap pemerintah lebih dulu memperhatikan korban PHK, pengangguran yang sulit mendapat pekerjaan dan orang miskin. Yang menjadi kekawatiran ketika ekonomi Q3 tumbuh positif secara nominal, akan tetapi masyarakat di daerah, korban PHK dan orang miskin malah terabaikan. Akhrinya muncul kecemburuan sosial yang dalam di tengah masyarakat yang sama- sama terdampak pandemi (Tirto.id,9/8/2020).

Hal senada juga diungkapkan oleh Titi Purwaningsih Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) ikut bingung melihat berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, masalah 51 ribu PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja) hasil seleksi Februari 2019 saja belum beres. Justru menggelontorkan dana Rp 31 triliun untuk BLT kepada pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Mestinya penguasa lebih dulu tanggap ada pegawai honorer K2 yang bergaji tidak layak dan tidak termasuk di dalam pesarta penerima BLT.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah terus merosot. Namun, pemerintah tetap berupaya meraih kepercayaan masyarakat lewat berbagai bantuan.

Berdasarkan kaca mata Salamuddin Daeng selaku pengamat ekonomi, pemerintah sudah terlambat memberikan bantuan berupa uang tunai. Sebab hal ini tidak bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang cenderung menunggu bantuan tersebut. Pun dikawatirkan hal yang sama jika memberikan bantuan ke pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta. Kebijakan BLT ini hanya bisa menungkit, dan tidak bisa mengangkat daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

Hal ini menunjukkan Kebijakan BLT pagawai salah sasaran. Sekaligus menegaskan ketidakseriusan pemerintah mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi rakyat. Seakan “asal jadi dan cepat“. Sebab diperlukan waktu yang panjang untuk mendata ulang pekerja informal.

Kebijakan yang dilakukan tak matang dan terkesan terburu-buru hanya akan menghabiskan anggaran tanpa ada dampak yang berarti. Tujuan menyelamatkan ekonomi dari resesi, justru menambah beban baru bagi rakyat dalam bidang ekonomi.

Begitulah kepemimpinan dalam kapitalisme. Kebijakan tambal sulam, menyelesaikan masalah dan menimbulkan masalah baru. Keadilan sesuatu yang langka dan sulit ditemui bagi rakyat yang merasakan dampak ekonomi di tengah pandemi.

Pandangan Islam

Islam adalah agama yang darinya terpancarkan aturan yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia. Termasuk kehidupan bernegara dalam mengurusi urusan rakyatnya. Di dalam Islam pemimpin (Khalifah) bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakatnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain yang terkait pendidikan dan kesehatan.

Dengan amanah yang diembannya, negara wajib memastikan dan mencari tahu apakah masih ada orang berhak namun belum terdata, atau bahkan jika orang tersebut menutupi kekurangannya.

Penting untuk diketahui agar pembagian bantuan tepat sasaran dan mereta ke seluruh masyarakat yang membutuhkan. Jika masih ada rakyat miskin yang belum terdata dan menerim bantuan, ini merupakan kelalaian negara.

Sebagaimana dalam Firman-nya

Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta- minta karna ia memelihara dirinya dari perbuatan itu”.(QS: Adz Dzariyat :19)

Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk menjaga dirinya dengan sifat-sifat mulia seperti menjaga diri dari meninta-minta, walaupun mendapat bantuan juga haknya sebagai masyarakat.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis. Setiap sampai di rumahnya, ia bergegas sujud di ruang yang khusus seraya menangis disertai ucapan, “Ya ummati, ya ummati.”

Tanggung jawab sebagai seorang khalifah sehingga mengharuskan untuk turun langsung ke tengah masyarakat secara diam – diam untuk memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi dan menjadi bahan untuk membuat kebijakan selanjutnya. Agar rasa keadilan dinikmati setiap rakyatnya.

Inilah pengurusan negara Islam, yang orientasinya adalah bentuk ketakwaan kepada Tuhannya sehingga menjalankan amanah dengan bersungguh-sunguh. Sebab semua yang dilakukannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhannya. Jauh berbeda dengan sistem kapitalis sekuler, yang penuh dengan derita dan lara. Wallahu a’lam bish shawab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *