BUMN Merugi, Sekarat dalam Kerakusan

BUMN Merugi, Sekarat dalam Kerakusan

Cita-cita privatisasi memang menggiurkan. Dengan privatisasi diharapkan BUMN menjadi badan yang sehat dan mandiri, namun hasilnya justru menyedihkan.


Oleh: Salman Fhar (Praktisi Medis, Pemerhati Problematika Umat)

POJOKOPINI.COM — Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali dikabarkan merugi. Pada semester I-2020 Pertamina dikatakan mengalami kerugian sebesar US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun. (detikfinance.com). Hal tersebut menjadi paradoks dengan adanya harapan terhadap Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang digadang menjadi Superman yang akan memimpin Pertamina. Ternyata hasilnya justru amblas. Pertamina rugi, padahal pada tahun sebelumnya sempat mendapatkan laba sebesar US$ 659,96 juta atau setara Rp 9,56 triliun.

Ini bukanlah berita baru, pada tahun 2015 lalu pun tercatat sebanyak 26 perusahaan pelat merah masih rugi dengan total kerugian dari 26 BUMN tersebut ialah Rp 11,7 triliun (finance,detik.com). BUMN yang mengalami kerugian besar seperti Garuda, Antam dan Krakatau Steel, sebagaimana disebutkan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian BUMN, Seger Budiarjo pada 2015 lalu. Dari data tahun 2014, sebanyak 14 BUMN merupakan pemain lama alias tercatat mengalami kerugian dari tahun 2013 sedangkan sisanya sebanyak 13 BUMN sebagai pendatang baru (detikfinance.com).

Bahkan disebutkan bahwa belakangan ini ada sekitar 7 BUMN yang tetap merugi meskipun sudah mendapat uluran tangan dari pemerintah berupa penyertaan modal negera (PMN) bahkan sebelum adanya isu covid 19 menerpa indonesia. BUMN tersebut adalah PT. Krakatau Steel Tbk, Pt Dirgantara Indonesia, PT. Dok Kodja Bahari, PT. PAL, PT Sang Hyang Seri (persero), PT. Pertani dan Perum Bulog (detik.com).

Sarat “Pesanan”?

Agaknya BUMN sejak lama dikenal sebagai sapi perahan parpol. Benarkah Direksi dan komisaris BUMN sebagai pihak pengelola salah satunya “pesanan” dari parpol tertentu? Hal itu sebagaimana diungkapkan mantan sekretaris menteri BUMN Muhammad Said Didu, dalam sebuah wawancara dengan wartawan pada 2012 lalu menyebutkan bahwa 65-70 persen kandidat yang diajukan dari parpol, 10-15 persen dari tokoh nasional dan hanya 5 persen murni kalangan profesional (kompas.com).

Ombudsman juga menyebutkan fakta yang tidak kalah mengejutkan. Ternyata 397 komisaris BUMN yang rangkap jabatan ASN aktif di kementerian maupun non kementerian, anggota TNI aktif hingga anggota partai politik (okezone.com). Tentu saja fakta tersebut akan memberikan dampak terhadap kinerja BUMN.

Di sisi lain, kasus korupsi yang terkait parpol sangat sering terjadi. Menurut Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto lebih dari 60 persen kasus korupsi yang ditangani KPK adalah selalu erat kaitannya dengan perkara politik. Dan pelaku korupsi yang ditangkap KPK mayoritasnya erat kaitannya dengan parpol baik kepala daerah maupun anggota legistlatif (suara.com). Kita tentu juga masih ingat salah satu kasus korupsi terbesar yang ditangani KPK senilai 5,8 T yang dilakukan Bupati Kotawaringin Timur kader PDIP, Supian Hadi. Belum lagi kasus korupsi yang justru dilakukan ketua partai politik, yakni dari Golkar, PKS, Demokrat dan PPP beberapa waku silam.

Penguasa Tipis Malu

Penguasa terlihat santai saja menghadapi fakta kerugian BUMN tersebut. Tidak terlihat wajah penyesalan dan introspeksi. Bahkan ada yang menyebutkan kerugian yang dialami PT Pertamina (Persero) sebesar US$ 767,92 juta atau sekitar Rp 11,13 triliun (kurs Rp 14.500/US$) di semester I-2020 masih lebih kecil dibandingkan perusahaan di industri minyak dan gas (migas) di dunia seperti Exxon dan Eni yang menelan kerugian yang jauh lebih besar akibat pandemi virus Corona (COVID-19).

Jika diperhatikan hal tersebut betul-betul mencerminkan pola pikir yang memalukan. Bukan melakukan muhasabah, istilahnya tebal muka tipis malu. Alhasil, tidak ada proses perbaikan yang memadai dalam hal ini.

Buah Pahit Privatisasi

Privatisasi adalah primadona dunia saat ini. Meskipun pada praktiknya, terdapat perbedaan dalam penetapan batasan dan pelaksanaan privatisasi. Di Amerika Serikat privatisasi diartikan sebagai minimalisasi peranan pemerintah dan maksimalisasi peran sektor swasta, baik dalam aktivitas-aktivitas layanan publik maupun kepemilikan aset-asetnya.

John D. Donahue menyebut titik tekan privatisasi ada pada peningkatan kinerja sektor publik dengan pelibatan kekuatan sektor swasta dalam layanan publik dengan ungkapan: ”the term more often refers to the private delivery of goods and services that are still paid collectively“. Sementara di Inggris, konsep privatisasi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda. Dalam arti sempit privatisasi didefinisikan sebagai konsep penjualan aset-aset publik, sebagaimana ungkapan Peter M. Jackson dan Catherine M.Price: ”privatization could be defined in narrow terms restricting the concept to the sale of public as sets.”

Berikutnya, privatisasi lebih diartikan sebagai proses pengalihan bentuk hukum perusahaan negara berdasarkan perundang-undangan yang ada dan kemudian diikuti dengan penjualan saham-saham perusahaan tersebut kepada pihak swasta.

Cita-cita privatisasi memang menggiurkan. Dengan privatisasi diharapkan BUMN menjadi badan yang sehat dan mandiri, namun hasilnya justru menyedihkan.

Islam dan Khilafah

Dengan berulangnya kasus kerugian yang menimpa BUMN, sepertinya rakyat sudah muak menonton pagelaran murahan nan memalukan tersebut. Rakyat juga tampaknya sudah bosan dengan mantra privatisasi, liberalisme demokrasi yang hanya menjadi candu dari elit yang hedonis bahkan menyengsarakan rakyat. Rakyat butuh tontonan baru yang membawa angin segar dan solusi yang betul-betul dapat dipercaya.

Islam dengan Khilafah-nya dapat menyudahi problematika kronis ini.

Pertama, dari sisi paradigma, Islam menjadikan aktivitas politik para penguasa murni sebagai aktivitas riayah syuunil ummah (mengurusi urusan umat), bukan untuk memperoleh harta. Dengan demikian tidak ada penghasilan dan fasilitas khusus (di luar tunjangan kebutuhan hajat hidup dasar) bagi mereka yang berpolitik di dalam Islam. Hal tersebut memiliki makna bahwa Islam menutup pintu memperkaya diri dari jalur politik.

Kisah Umar bin Abdul Aziz yang awalnya gagah dan mewah menjadi kurus kering setelah menajdi penguasa adalah salah satu wujud prakteknya. Padahal di bawah pemerintahannya rakyat sangat makmur. Hal tersebut terjadi bukan saja karena keshalihan individu melainkan dari paradigma yang ada dalam Islam di mana posisi seorang penguasa adalah murni melayani.

Politik adalah melayani bukan mencari uang haram. Hal tersebut tentu kontras dengan apa yang kita saksikan sat ini. Seperti yang ketahui saat ini masyarakat menerapkan prinsip mencari uang untuk berpolitik dan berpolitik untuk mencari uang. Sehingga dunia politik menjadi dunia kotor para pencari uang dan sektor pengelolaan harta negara menjadi ladang subur para politisi busuk.

Kedua, Islam memiliki sistem ekonomi yang sempurna. Islam tidak mengenal dikotomi privatisasi dan nasionalisasi. Islam mengenalkan sistem kepemilikan sempurna berupa kepemillikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu yang tidak tumpang tindih. Sistem kepemiliki tersebut menjamin aset-aset besar yang menguasai hajat hidup orang banyak (termasuk BUMN dan sumberdaya yang di kelolanya) berada ditangan negara. Sementara dan aset yang lainnya dikembalikan ke hukum asalnya yakni milik individu dan milik umum.

Ketiga, Islam juga memiliki sistem politik yang sehat dan efektif, jauh dari nuansa euforia semu seperti demokrasi langsung, yang hanya lebay di awal namun santuy dan lembek di akhirnya. Dalam Islam para wali atau gubernur dipilih langsung. Tidak melibatkan proses demokratis yang bertele-tele dan menghabiskan dana besar yang membuat parpol gelap mata mencari sumber-sumber uang baru untuk membiayai kentestasi politik tersebut. Apalagi para wali dan amil tersebut sudah terikat dengan paradigma awal bahwa mereka berpolitik murni untuk mengurusui umat dan tidak ada fasilitas lebih yang mereka dapatkan dari sana.

Keempat, Islam juga memiliki sistem hukum yang memiliki efek jera yang luar biasa khususnya bagi para koruptor, yang tidak dimilii oleh sistem hukum lain. Dengan demikian penyimpangan berupa penggelapan uang rayat dan negara sangat minim terjadi. Apalagi ditunjang dengan sistem ekonominya yang menjamin kebutuhan hidup dasar warga negara yang membuat warga negara seperti kehilangan alasan untuk berbuat maksiat dalam mendapatkan harta. Toh, negara sudah menjamin kebutuhan mereka.

Dengan hadirnya Islam di tengah umat, tontonan membosankan berebut kepentingan dan kerakusan terutama dalam kasus BUMN tersebut bisa disudahi. Namun syaratnya Islam harus diterapkan terlebih dahulu secara kaffah di tiga level, yakni individu, masyarakat dan negara. Barulah bisa disaksikan mesinnya menyala, cahayanya berpendar dan rahmat nya bagi seluruh alam terlaksana dengan sempurna. Allahu a’lam bishswab.[]Bima Bumi Dakwah

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *