Buruh Sejahtera, Ketika Islam Ada

Buruh Sejahtera, Ketika Islam Ada

Mulyaningsih, S. PtPemerhati masalah anak, remaja dan keluargaAnggota AMK Kalsel

WWW.POJOKOPINI.COM — Waktu berlalu begitu cepat, tanpa kita sadari tahun telah berganti. Rentetan kejadian di tahun 2019 amat begitu banyak dan pelik. Berbagai kebijakan yang di keluarkan syarat akan penekanan-penekanan terhadap rakyat. Ya, tentunya selalu saja kita yang menjadi sasaran utamanya.

Ternyata, di awal tahun ini pemerintah tengah mengkaji rencana pengupahan pada para pekerja. Yang semula gaji dibayarkan per bulan dengan nominal dan besaran yang sama untuk setiap perkerjanya. Kini, sistem pengupahan akan diubah dengan gaya sesuai pada produktivitas jam kerjanya. Singkatnya adalah upah akan diberikan berdasarkan hitungan jam. Alasannya adalah agar upah diberikan secara adil. Maksudnya, pekerja yang sering absen upahnya akan berbeda dengan yang rajin masuk.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) menuturkan bahwa pembahasan mengenai hal ini sudah dikomunikasikan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Melalui komunikasi ini juga dibicarakan pengaturan tenaga kerja asing.

Para buruhpun akhirnya angkat bicara terkait rencana ini. Dengan sistem pengupahan yang berdasar pada hitungan per jam, pekerja tidak mendapatkan kepastian. “Buruh menolak omnibus law. Termasuk di dalamnya yang mengatur fleksibilitas jam kerja,” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono.

Serikat buruh menyampaikan jika pihaknya membutuhkan kepastian kerja dan pendapatan kerja. Sehingga buruh bisa menentukan rencana kehidupannya, waktu untuk bekerja, beristirahat, dan bermasyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa upan dihitung per jam dan bersifat fleksibel. Pembayarannya dilakukan dalam hitungan satu bulan. Ide sistem pengupahan dengan pendekatan fleksibelitas waktu ternyata banyak dibutuhkan oleh pekerja tertentu. Artinya, pekerja tersebut dapat memanfaatkan waktu kosongnya untuk bekerja di tempat lain (cnbcindonesia.com, 28/12/2019).

Kejamnya Kapitalisme

Dari dulu sampai sekarang, masalah buruh tak habis-habisnya. Teriakan-teriakannya seolah dianggap angin lalu saja. Sungguh memprihatinkan memang. Selama ini, melalui mekanisme upah minimum regional per bulan saja mereka masih belum mampu berada pada level menengah. Keberadaan mereka nyaris menduduki posisi garis kemiskinan atau bahkan di bawahnya. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kebijakan di atas diberlakukan padanya?

Ironis memang melihat fakta yang terjadi sekarang. Sistem sekarang tentunya tak mau berpihak pada rakyat kecil. Kapitalisme telah membuat rakus para pencari kepentingan. Termasuk di dalamnya adalah para pengusaha. Konsep mereka jelas, mengeluarkan modal kecil untuk mendapatkan keuntungan yang berkali lipat. Segala macam cara dan usaha akhirnya mereka lakukan agar keinginan tersebut dapat tercapai. Salah satunya lewat penggodogan kebijakan Omnibus Law ini. Tak ada lagi rasa belas kasih serta tolong menolong. Yang ada hanyalah seberapa banyak keuntungan yang mampu diraih. Itulah seyogyanya tujuan utama. Sungguh kejam memang.

Jika kebijakan ini diterapkan, maka buruh yang menjalankan hak cuti atau izin karena sakit maka tidak mendapatkan upah. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisinya. Tentulah karut-marut akan terjadi. Mengapa demikian? Karena satu keluarga bisa jadi tidak dapat makan dikarekan tak ada uang yang mereka belanjakan. Tentulah hutang menjadi alternatif solusinya, namun sampai kapan itu akan berlangsung? Mending jika sakitnya hanya sebentar alias sementara saja. Jika sakitnya selamanya, maka apa yang akan terjadi pada keluarga? Apalagi jika yang sakit adalah kepala keluarga.

Walhasil buruh makin termarjinalkan. Praktik upah per jam yang diterapkan di Eropa dan Amerika menjadi penguat pemerintah untuk menerapkannya di negeri ini. Sistem ini dianggap lebih adil karena pekerja produktif akan mendapat upah yang lebih besar.

Tentunya kita harus melihat latar belakang diterbitkannya Omnibus Law ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah investasi. Upah buruh yang rendah selama ini menjadi salah satu daya tarik investor ke Indonesia. Artinya, Omnibus Law diterbitkan untuk menyenangkan dan memberi peluang lebar kepada para investor untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.

Ini adalah salah satu kebijakan dalam praktik korporatokrasi. Para penguasa dijadikan boneka cantik untuk memuluskan langkah-langkah para pengusaha. Lewat kebijakan-kebijakan yang di keluarkan tentunya akan melancarkan misi para korporasi. Tentunya selalu buruh yang menjadi korbannya. Buruh menjadi sapi perah yang mampu menghasilkan setiap harinya.

Khilafah dan Sistem Pengupahan

Islam adalah agama yang tak hanya mengatur permasalahan ibadah saja. Semua lini kehidupan manusia diatur olehnya. Termasuk dalam hal pekerjaan serta pemberian upah. Dalam Islam, kontrak kerja sebagai akad jasa dengan kompensasi di dalamnya. Inilah kemudian yang disebut dengan upah.

Besarnya upah dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah upah yang telah ditentukan besarnya (hal ini sesuai dengan kesepakatan majikan dan pekerja). Sedangkan yang kedua adalah upah sepadan (ditentukan oleh lembaga atau orang yang ahli). Jika suatu saat ada perselisihan antara majikan dan pekerja terkait dengan upah tadi, maka pengadilan atau negara yang kemudian menetapkan besarnya upah tersebut. Ini akan mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tak ada yang terzalimi.

Di masa sekarang, buruh terus saja berada pada garis kemiskinan. Semua itu karena konsep pemenuhan kebutuhan pokok disandarkan pada individu semata. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar alias pokok tadi di tanggung oleh negara. Tentunya hal ini dilakukan pada semua rakyat, tanpa kecuali. Sehingga para majikan tak perlu lagi memikirkan adanya inflasi atau kejadian-kejadian lain yang membuat perekonomian kacau. Karena kebutuhan dasar telah dipenuhi oleh negara, dalam hal ini adalah Khilafah.

Para buruh akan terjamin kesehatan, pendidikan, dan keamanan karena telah disediakan oleh negara. Ia hanya bekerja dengan hati riang dan senang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan menjemput rizki dari Rabbnya.

Dalam hal lain, jika ia kurang terampil maka negara akan memberikan kursus gratis sampai ia bisa. Jika sudah tua dan fisiknya lemah maka negara akan memberikan santunan padanya. Begitu pula dengan orang yang sakit dan cacat.

Khilafah tak akan menjadi korporatokrasi yang selalu manut pada para investor. Dan tak berlaku zalim pada rakyat kecil (buruh). Tentunya akan selalu mengurusi urusan umat (riayatu syu’unil ummat) dengan cara menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai ketundukan pada perintah Allah dan Rasul-Nya:

“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Dalam hal ini telah jelas nyata keunggulan Khilafah dibanding dengan kapitalisme. Islam akan membuat atmosfer sejahtera dan rasa tenang pada pengusaha dan buruh. Semoga masa itu akan segera kita temui bersama. Keseriusan dari seluruh kaum muslimin diperlukan agar kita mampu menerapkannya. Selain itu adalah memenuhi seruan aqidah kita sebagai seorang muslim yang akan menerapkan syariat secara kafah. Wallahu a’lam bishawwab. []

Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *