Cinta Papua

Cinta Papua

Kepastian jaminan pendidikan dan kesehatan adalah amanah terbesar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Bukan malah meningkatkan iuran pajak dan lain-lainnya yang menambah deretan panjang derita rakyat.


Oleh: Widya Soviana(*)

Pojokopini.com — Janganlah bercerai berai karena fitrahnya manusia adalah makhluk yang berkoloni. Manusia memiliki sifat lemah sehingga kekuatan dibangun dengan adanya kebersamaan. Bersama membuat yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, dan yang lemah menjadi kuat. Bersama juga membuat yang sepi menjadi ramai, yang sedih menjadi bahagia dan yang miskin menjadi kaya. Begitulah hakikatnya kebersamaan.

Ketika kebersamaan tidak mewujudkan kemudahan, keringanan dan kekuatan maka tentu ada yang salah dalam interaksi masing-masingnya. Seperti perlakuan yang kurang baik, tidak saling empati, saling menghujat bahkan perlakuan yang saling menzalimi satu dengan lainnya.

Tentu sikap-sikap seperti ini dapat membuat perpecahan yang akhirnya menuntut perceraian. Dan mungkin hal-hal di atas menjadi salah satu yang melatar belakangi tuntunan referendum yang dilontarkan pula oleh Mejelis Rakyat Papua (MRP).

Status Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini dimiliki oleh Provinsi ujung Timur Indonesia tidak membuat rakyat Papua berbahagia dan sejahtera. Wilayah yang memiliki kekayaan emas tak terbilang kini telah berdemonstrasi di depan Istana Negara bersama kibaran bendera Bintang Kejora pada Rabu, 28 Agustus 2019. (tirto.id, 30/08/19)

Tuntutan para pendemo adalah pemerintah mengindahkan referendum untuk menentukan nasib wilayah Papua dan rakyatnya. Sebab referendum dinilai mampu menghilangkan diskriminasi dan rasisme yang selama ini dirasakan masyarakat Papua.

Berangkat dari permasalahan tersebut seharusnya pemerintah mau untuk mengevaluasi kebijakan yang selama ini dilakukan. Bagaimana pemerintah mampu menyelesaikan segala problematika, yang melanda rakyat Papua khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Kebijakan-kebijakan yang bertolak untuk mensejahterakan seluruh lini kehidupan masyarakat dengan mengedepankan hak-hak hidup terlebih dahulu, sebagaimana tutur Gubernur Papua Lukas Enembe. (serambinews.com, 22/08/19)

Kepastian jaminan pendidikan dan kesehatan adalah amanah terbesar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Bukan malah meningkatkan iuran pajak dan lain-lainnya yang menambah deretan panjang derita rakyat. Pemerintah seharusnya mencampakkan sistem demokrasi kapitalis yang terus saja merugikan kehidupan rakyatnya. Harus ada pengakuan yang sebenarnya oleh pemerintah sebagaimana yang disampaikan Surya Paloh bahwa Indonesia menjalankan sistem demokrasi kapitalis liberal (cnn.com 14/08/19). Inilah akar masalah yang terus menambah beban dan derita masyarakat Indonesia.

Kesalahan dalam mengadopsi dan menjalankan sistem pemerintahan menjadikan kehidupan bangsa dan negara diambang kehancuran. Oleh sebabnya manusia selaku makhluk yang terbatas, tak akan mampu mengurusi kehidupan manusia yang beragam corak dan kepentingan dalam menjalankan kehidupannya. Hanya sistem Islam yang bersumber dari Pencipta sajalah yang mampu menyelesaikan segala problematika kehidupan manusia. Akankah negeri ini mengadopsi sistem yang telah ditetapkan oleh sang Pencipta langit dan bumi? Sehingga negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan segera terwujud untuk seluruh masyarakatnya.[]

*Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *