Covidivorce, Kapitalisme Tersangka Utama Pandemi Perceraian

Covidivorce, Kapitalisme Tersangka Utama Pandemi Perceraian

Itulah kenapa kita harus menengok ke langit, menengadah wajah lalu menerapkan sistem langit itu. Islam punya seperangkat sistem yang saling mendukung dan terkait untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Lebih dari itu, Islam menetapkan negara sebagai Soko Guru yang menjamin penerapan sistem itu.


Oleh: Cut Putri Cory, S. Sos

POJOKOPINI.COM — Dunia selain dihadapkan pada bencana Kesehatan global tersebab merebaknya pandemi Covid-19, juga babak belur menghadapi gejolak ekonomi yang terpukul bencana Kesehatan itu. Dunia merasakan badai pengangguran dan sulitnya mempertahankan hidup tak hanya tersebab virus yang menyemesta, tapi juga ketidakmampuan bertahan untuk membeli kebutuhan hidup. Angka kemiskinan meroket tajam, segaris dengan angka manusia terpapar Covid-19 yang membuat kita tercengang.

Namun kapitalisme demokrasi tak hanya lemah dalam ketahanan ekonomi dan Kesehatan sebagaimana hari ini dunia disapu tsunami krisis global, pun sistem ini lemah dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Pandemi perceraian ini bahkan menyapu negeri punggawa kapitalisme demokrasi yaitu Amerika Serikat, jumlah orang yang ingin bercerai adalah 34 persen lebih tinggi dari Maret hingga Juni dibandingkan dengan 2019, menurut data baru dari sebuah perusahaan yang menyediakan dokumen hukum di Amerika Serikat, demikian dikutip dari laman Fox News (2/9/2020).

Jumlah polis asuransi jiwa dan pembayaran yang diperlukan dalam penyelesaian perceraian di AS juga melonjak. Bahkan dari data itu disinyalir ada kemungkinan bahwa perceraian akan terus meningkat karena gejolak ekonomi, keuangan, sosial dan psikologis dari virus Corona Covid-19 sebagaimana dikutip dari Legal Templates. Negara-negara bagian di Amerika Serikat mencatat jumlah perceraian tertinggi selama pandemi COVID-19, termasuk Arkansas dan Alabama.

Tak hanya AS, Cina negeri pesaingnya pun tersapu pandemi perceraian. Benteng keluarga-keluarga Eropa terancam roboh. Sehingga dapat dipahami bahwa untuk menalar keretakan keluarga yang menyemesta ini bukan semata problem individu atau komunitas, ini problem sistemik. Hal itu karena robohnya benteng keluarga yang terjadi bukan hanya menimpa satu dua keluarga, sepuluh atau dua puluh keluarga, tapi begitu banyak bahkan angkanya masif semakin bertambah dan meluas.

Di Indonesia tercatat bahwa pada awal penerapan PSBB April dan Mei 2020 perceraian di bawah 20 ribu kasus. Namun pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus. Berdasarkan data Direktorat Jendral Badan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia mayoritas penggugat cerai yang masuk dalam daftar pengadilan agama berasal dari istri, dilandasi faktor ekonomi. Penggugat perceraian umumnya di Pulau Jawa khususnya di Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga di kota Semarang, dan Surabaya (Republika.co.id, 30/8/2020).

Pandemi: Kesehatan, Ekonomi, Perceraian

Di antara sebab terjadinya perceraian adalah problem ekonomi. Kondisi pandemi agaknya menjadi kambing hitam bagi pihak-pihak tertentu untuk mengarahkan fokus masyarakat kepada pandemi Covid-19. Segala-galanya gara-gara Covid-19. Hidup susah karena virus Corona, ekonomi sulit juga. Perhatian kita fokus menengok pandemi kesehatan sebagai sebab dari sulitnya ekonomi yang berbuah keretakan keluarga. Hilang harmoni rumah tangga karena kepayahan hidup.

Padahal sejatinya hidup mayoritas rakyat sebelum pandemi juga bukan seperti apa yang Nampak di chanel Youtube kaum Jetset atau di program-program TV hedonis ala Sultan. Tarif dasar listrik, BBM, biaya kesehatan dan pendidikan, transportasi, semua aspek hidup rakyat terjepit penerapan sistem ekonomi kapitalisme neolib yang memang seolah memetakan kasta. Jadi kalau dikatakan bahwa kesulitan hidup yang menjadi momok terhadap hancurnya benteng keluarga adalah sebab pandemi Covid-19, ini tentu tak sepenuhnya benar. Adapun pandemi virus Corona memperparah kondisi sempit itu, ini yang benar.

Jadi bencana ekonomi, bencana Kesehatan, bencana keluarga. Inilah bencana sistemik yang lahir dari penerapan aturan batil. Berbagai spekulasi yang muncul sebagai tertuduh atas fakta robohnya benteng ketahanan keluarga bermuara pada satu sebab mendasar yang menjadi mesin produktif pencetak pandemi perceraian.

Hilangnya visi berumah tangga yang tak dibentuk sempurna dalam penerapan sistem kapitalisme sekuler pun menjadi satu duri. Juga ketidaktahuan akan peran dan fungsi suami istri yang minim edukasi oleh Pengampu negeri. Banyak, sehingga tak boleh kita memandang fenomena maraknya perceraian semata tersebab faktor ekonomi. Meski begitu, kalaupun faktor ekonomi menjadi topik pembahasan terkait perceraian, kita tetap akan menemukan duri itu ada pada penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Lagi dan lagi, ini problem sistemik.

Ganti Sistem

Rubuhnya ketahanan keluarga yang menyemesta selayaknya membuat kita berpikir bahwa ada yang salah pada semesta ini. Ada iklim destruktif yang memproduksi petaka. Jika perceraian terjadi di beberapa titik dengan jumlah yang tak signifikan, mungkin kita bisa berkilah bahwa itu pasti kesalahan penguasa atau masyarakat wilayah setempat. Namun jika yang terjadi sudah pandemi perceraian, artinya mengglobal mendunia dengan angka ekspansif, maka tak lain karena tata kelola manusia dunia hari ini ada di bawah naungan sistem yang sama yaitu kapitalisme demokrasi.

Kita tentu tak boleh berdiam menunggu mati dalam penerapan sistem batil ini, karena sejatinya kita sebagai Muslim (terutama Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim terbesar di dunia) telah disediakan oleh Allah sebuah sistem hidup yang menjadi aturan tata kelola manusia dan semesta berdasarkan syariat Islam. Jadi kalau disebut syariat Islam, itu artinya sistem Islam. Ya, hanya Islam yang punya, karena Islam bukan hanya agama yang mengatur aspek ibadah antara hamba dan Rabb, tapi juga merupakan ideologi yang di dalamnya terdapat sistem.

Itulah kenapa kita harus menengok ke langit, menengadah wajah lalu menerapkan sistem langit itu. Islam punya seperangkat sistem yang saling mendukung dan terkait untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Lebih dari itu, Islam menetapkan negara sebagai Soko Guru yang menjamin penerapan sistem itu. Sehingga jika ingin keluar dari kekusutan hidup saat ini, pandangan umat selayaknya sudah harus diarahkan untuk memahami dan menerapkan sistem itu. Membuang kapitalisme dan menerapkan Islam kaffah dalam Khilafah.

Alhasil kita memahami bahwa syariat Islam dalam Khilafah secara empiris merupakan kebutuhan yang mendesak, meski begitu secara normatif dia bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, sebagaimana secara historis mata kita dibuat silau dengan kegemilangan peradabannya. Perceraian memang mubah, tapi jika perceraian mendominasi pemikiran untuk mempertahankan institusi keluarga, ini menjadi masalah. Sudahlah, kita sudah harus mengaku kalah dan bertobat memohon ampun atas dosa besar mencampakkan hukum Allah. Terapkan syariat dalam bingkai Khilafah, jaga institusi keluarga.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *