Defisit APBN Melebar, Karpet Merah bagi Obligasi?

Defisit APBN Melebar, Karpet Merah bagi Obligasi?

Potret penyelesaian defisit anggaran dalam sistem kapitalis, yang saat ini penyelesaiannya bukan memperbaiki nasib rakyat melainkan menjerumuskan dalam kubangan utang piutang, sementara Islam hadir dengan sebaik-baik konsep yang dapat menyejahterakan rakyatnya.


Oleh: Citrawan Fitri, S.Mat., M.Pd (Pemerhati Sosial, Moramo, Sulawesi Tenggara)

POJOKOPINI.COM — DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi undang-undang (UU). Keputusan ini diambil mayoritas fraksi di DPR.

Dengan keputusan itu, maka DPR menyetujui pemerintah melebarkan defisit APBN 2020 menjadi 5,07% terhadap PDB. Pemerintah juga harus mencari pembiayaan sekitar Rp852 triliun untuk menutupi defisit anggaran. (finance.detik.com, 13/05/2020) Namun, kini Indonesia makin tekor. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai 6,27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp1.028,5 triliun.

Dengan hal itu, total utang pemerintah pada 2020 berpotensi menembus Rp6.000 triliun (katadata, 1/6/2020). Hal ini menambah beban pembayaran bunga utang di tahun ini menjadi Rp338,8 triliun. Askolani membeberkan beberapa opsi pembiayaan defisit yang sudah dipersiapkan pemerintah. Mulai dari penghematan belanja pemerintah pusat, pinjaman dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia atau Asian Development Bank, sampai penerbitan obligasi pemerintah. (merdeka.com, 03/05/2020)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, penerbitan surat utang Indonesia sendiri dilakukan untuk menambah jumlah pembiayaan penanganan Covid-19. Sebab, beban APBN tidak cukup jika terus-terusan dikuras. Oleh karenanya, butuh pembiayaan alternatif lain untuk menopang APBN. Menurutnya, penerbitan surat utang global atau global bond menjadi suatu hal wajar dilakukan di sejumlah negara-negara dunia. Penerbitan surat utang itu pun didasari untuk keperluan negara dalam melakukan pemulihan ekonomi.

Inilah potret ekonomi Indonesia saat ini. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam kapitalisme, utang adalah instrumen penting untuk menambal defisit anggaran. Utang diperbolehkan asal tidak melampaui batas aman. Namun ternyata batas aman utang tersebut bisa diubah oleh pemerintah, seperti yang terjadi saat ini.

Defisit anggaran merupakan problem universal. Bisa terjadi di negara mana pun tanpa melihat ideologinya apakah kapitalisme, sosialisme ataukah Islam. Yang berbeda adalah faktor-faktor penyebabnya dan solusi untuk mengatasinya. Untuk mengatasi defisit anggaran, cara kapitalisme adalah meningkatkan pajak, berutang dan kadang dengan mencetak mata uang. Masing-masing pilihan tersebut berisiko besar terhadap APBN.

Seperti itulah wajah kapitalisme, akan selalu mencari jalan, agar ekspektasi dari solusinya tampak menyelematkan rakyat namun realitasnya menciptakan persoalan baru bagi rakyatnya.

Berbeda halnya dengan Islam di bawah naungan khilafah. Jika mengalami defisit anggaran, khilafah akan menyelesaikannya dengan tiga strategi yakni:

Pertama, meningkatkan pendapatan. Ada empat cara yang dapat ditempuh:
(1) Mengelola harta milik negara. Misalnya saja menjual atau menyewakan harta milik negara, seperti tanah atau bangunan milik negara. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. di Tanah Khaibar, Fadak, dan Wadil Qura. Khalifah boleh juga mengelola tanah pertanian milik negara, dengan membayar buruh tani yang akan mengelola tanah pertanian tersebut. Semua dana yang yang diperoleh dari pengelolaan harta milik negara di atas akan dapat menambah pendapatan negara. Namun harus diingat, ketika negara berbisnis harus tetap menonjolkan misi utamanya melaksanakan kewajiban ri’ayatus-syu’un.
(2) Melakukan hima pada sebagian harta milik umum. Yang dimaksud hima adalah pengkhususan oleh khalifah terhadap suatu harta untuk suatu keperluan khusus, dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya. Misalkan saja khalifah melakukan hima pada tambang emas di Papua untuk keperluan khusus, misalnya pembiayaan pandemi Covid-19. Rasulullah saw. Pernah menghima satu padang gembalaan di Madinah yang dinamakan An-Naqi’, khusus untuk menggembalakan kuda kaum muslim.
(3) Menarik pajak (dharibah) sesuai ketentuan syariah. Pajak hanya dapat ditarik oleh khalifah ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan umat.
(4) Mengoptimalkan pemungutan pendapatan.

Kedua, menghemat pengeluaran. Cara kedua untuk mengatasi defisit anggaran adalah dengan menghemat pengeluaran, khususnya pengeluaran-pengeluaran yang dapat ditunda dan tidak mendesak.

Ketiga, berutang (istiqradh). Khalifah secara syar’i boleh berutang untuk mengatasi defisit anggaran, namun tetap wajib terikat hukum-hukum syariah. Haram hukumnya khalifah mengambil utang luar negeri, baik dari negara tertentu, misalnya Amerika Serikat dan Cina, atau dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Alasan keharamannya ada dua: Utang tersebut pasti mengandung riba dan pasti mengandung syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan negeri yang berutang. Khalifah hanya boleh berutang dalam kondisi ada kekhawatiran terjadinya bahaya jika dana di baitulmal tidak segera tersedia. (www.muslimahnews.com, 03/06/2020)

Seperti itulah potret penyelesaian defisit anggaran dalam sistem kapitalis, yang saat ini penyelesaiannya bukan memperbaiki nasib rakyat melainkan menjerumuskan dalam kubangan utang piutang, sementara Islam hadir dengan sebaik-baik konsep yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Ilustrasi: Bing.com

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *