Deklarasi Papua Merdeka, Bukti Nyata Demokrasi Gagal Sejahterakan Rakyat

Upaya untuk kemerdekaan Papua bermuara dari masalah kesejahteraan dan ketidakadilan. Meskipun rakyat Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun mereka terus menerus hidup dalam kemiskinan.


Oleh: Nurul Rachmah, SEI

POJOKOPINI.COM — Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua bertepatan pada 1 Desember kemarin. Tak hanya deklarasi kemerdekaan, Benny juga menyatakan diri sebagai Presiden sementara dalam pemerintahan sementara Papua itu (Kompas Nasional, 2/12/20).

Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami.” Pernyataan Benny Wenda dalam laman twitternya saat deklarasi Pemerintahan sementara Papua Barat.

Upaya disintegrasi Indonesia telah ditunjukkan oleh gerakan separatisme Papua sejak Organisasi Papua Merdeka (OPM) meresmikan kantor ULMWP pada tahun 2016. Mereka melakukan upaya perlawanan di dalam negeri melalui gerakan OPM dan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, organisasi termasuk juga LSM untuk menyuarakan kemerdekaan Papua. Namun, pemerintah cenderung diam dan tidak menunjukkan sikap yang tegas.

Bahkan Menkopolhukam Mahfud MD menepis deklarasi 1 Desember 2020 tersebut dengan menilai bahwa kemerdekaan Papua Barat yang di klaim oleh Benny Wenda hanyalah sebuah ilusi. Menurut Mahfud, kebebasan Papua dari Indonesia tidak akan terjadi. Dia menyebut PBB tidak mungkin lagi membuat keputusan referendum. Lebih dari itu, Mahfud mengatakan, Wilayah Papua tidak ada dalam daftar komite 24 PBB. Komite 24 itu merupakan wilayah yang berpeluang menjadi negara sendiri.

“Dan Papua itu sejak tahun 1969 itu tidak masuk dalam daftar komite 24 PBB, komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap mempunyai peluang mandiri untuk merdeka, kalau Timor Timur dulu emang ada, tapi Papua ndak ada, sejak tahun 1969 itu sudah habis tak masuk” (Detik News, 3/12/20).

Ancaman separatisme Papua bukan hanya sebatas deklarasi melalui Twitter saja, tetapi telah ada gerakan nyata yang dilakukan oleh OPM dan ULMWP baik secara politik, gerakan fisik dan senjata. Kedua gerakan ini memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mendirikan negara baru dengan memisahkan Papua Barat dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sinilah, seharusnya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah upaya preventif terhadap munculnya gerakan-gerakan separatisme yang akan mengancam keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.

Faktor Pemicu

Munculnya gerakan kemerdekaan Papua tidak terlepas dari penderitaan yang selama ini dialami oleh rakyat Papua. Masalah kesejahteraan dan ketidakadilan menjadi faktor pemicunya. Bagaimana tidak, Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa tapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan.

Tak bisa dipungkiri bahwa Papua menjadi daerah termiskin di Indonesia. Persentase kemiskinannya mencapai 26,55 persen disusul Papua Barat (21,51 persen). Bahkan, tahun 2018 Kejadian Luar Biasa (KLB) kematian akibat gizi buruk terjadi di Kabupaten Asmat, dengan korban meninggal mencapai 72 anak.

Kekayaan alam Papua yang melimpah seperti tambang emas terbesar di dunia dijarah oleh PT Freeport milik Amerika sejak 1967. Berdasarkan data 2018 Freeport bisa memproduksi 6.065 ton konsentrat perhari, setiap ton konsentrat mengandung 39,36 gram emas. Maka dalam sehari Freeport bisa menghasilkan 240.000 ton emas jika dikalkulasikan dalam rupiah totalnya mencapai 120 milyar rupiah perhari. Disisi lain Papua juga memiliki SDA berupa minyak bumi sebesar 20 ton barell/tahun, gas alam sebesar 13 trilyun kaki kubik dan hasil sumber daya alam berupa tambang sebesar 350 milyaran. Akan tetapi, semua kekayaan alam itu tidak bisa dinikmati oleh rakyat Papua, melainkan telah dikuasai dan dinikmati oleh para korporasi.

Hutan Papua juga menjadi target ekspansi konglomerasi bisnis kelapa sawit. Adanya pembakaran hutan hujan yang terjadi di Papua oleh PT. Korindo asal Korea Selatan. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses pembukaan lahan, dengan biaya ganti rugi lahannya hanya sebesar Rp 100.000 per hektar. Bahkan Perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektare, atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan (BBC News, 12/11/20).

Fakta di atas sungguh menyayat hati rakyat papua yang selama ini menanti-nantikan kehidupan sejahtera dan layak.

Islam Solusi Papua

Upaya untuk kemerdekaan Papua bermuara dari masalah kesejahteraan dan ketidakadilan. Meskipun rakyat Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun mereka terus menerus hidup dalam kemiskinan.

Namun begitu, disintegrasi bukanlah solusi bagi persoalan rakyat papua. Memisahkan diri dan meminta bantuan kepada negara imperialis merupakan bunuh diri politik dan akan semakin memperlemah Papua. Pangkal dari kegagalan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat Papua adalah penerapan sistem demokrasi-kapitalisme. Sistem demokrasi melalui UU Liberal nya telah memberi kemudahan jalan bagi perusahaan asing untuk merampok kekayaan Papua. Jika Papua memisahkan diri, negara imperialis justru akan semakin leluasa merampas kekayaan alam di Papua.

Selain itu, kita wajib untuk mencampakkan sistem demokrasi yang menjadi biang keladi atas segala kerusakan dan permasalahan yang terjadi. Selama sistem pemerintahannya tetap berbentuk demokrasi, maka kebijakan dan regulasinya akan selalu menguntungkan korporasi. Pemerataan kesejahteraan rakyat hanyalah sebatas harapan yang tak kunjung terealisasi.

Solusi hakiki hanya ada pada sistem Islam. Khilafah Islam terbukti selama 13 abad berhasil menaungi 2/3 belahan dunia dan menyatukan manusia dari berbagai ras, agama dan suku, mampu mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera.

Dari sisi ekonomi, dalam Islam sumber daya alam adalah milik umum yang haram di privatisasi. Negara wajib mengelolanya dengan amanah dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk layanan seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Negara menjaga keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat baik pangan, sandang dan papan.

Oleh karena itu, mewujudkan kembali penegakkan Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam secara total menjadi kebutuhan yang sangat vital. Syariah Islam-lah yang akan mewujudkan tatanan kehidupan penuh keberkahan, menebar rahmat ke seluruh alam. Wallaahu a’lam.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *