Demokrasi dan Lahirnya Hukum Berbasis Kegaduhan

Sudah seharusnya rakyat sadar dan mengambil pelajaran bahwa yang menjadi sumber keonaran itu sendiri adalah sistem yang dibangun di atas ideologi sekuler kapitalisme demokrasi, melahirkan hukum yang selalu menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan melahirkan ketidakadilan sistematis.


Oleh: Sarah Ainun

POJOKOPINI.COM — Runtuhnya negara khilafah pada 1924, membawa perubahan besar bagi peradaban negeri-negeri kaum muslimin, diubahnya sistem dan ideologi negara yang tidak lagi menerapkan sistem Islam dalam pemerintahan. Seluruh negara di dunia mulai menerapkan sistem demokrasi. Sistem ini diadopsi dari sang vionir negara adidaya Amerika Serikat (AS). Sebuah sistem yang lahir dari rahimnya ideologi Sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) pada zaman kegelapan Eropa. Bagi AS, demokrasi diyakini sebagai satu-satunya “agama” yang sah di abad ini.

Indonesia salah satu negara yang menganut dan mengagungkan sistem sekuler demokrasi karena dianggap paling sempurna, satu-satunya sistem yang cocok diterapkan dengan situasi dan perkembangan zaman saat ini, menjamin keadilan dan kemakmuran kepada rakyat serta terwujudnya dan terakomodasinya kepentingan mayoritas rakyat Indonesia sesuai dengan slogannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem ini meletakan kedaulatan (hak membuat aturan/hukum) ditangan rakyat dengan mengankat wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara pada ranah kekuasaan, rakyat mewakilkan kepada DPR membuat peraturan atau hukum (Undang-undang) yang akan mengatur roda kehidupan di masyarakat (lembaga legislatif), presiden dan para kabinetnya menjadi eksekutor dari hukum yang dibuat dalam pemerintahan, digunakan untuk mengurusi/melayani kepentingan rakyat (lembaga eksekutif), sementara yang menjaga atau mengawasi pelaksanaan UU tersebut agar tidak terjadi penyelewengan adalah penegak hukum yaitu lembaga kehakiman (lembaga yudikatif), pemisahan kekuasaan ini disebut dengan Trias Politika.

Itulah secuil konsep tentang demokrasi yang menjadi pemahaman seluruh rakyat, dengan harapan sistem sekuler demokrasi mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan. Namun apakah saat ini rakyat Indonesia benar-benar merasakan keadilan dari setiap peraturan yang dibuat dan dijalankan oleh ketiga lembaga di atas? Kenyataanya, penguasa kerap sekali menyusun RUU dan mengeluarkan peraturan yang membuat polemik, kegaduhan serta tidak jarang mengundang kritikan tajam dan kemarahan rakyat, karena peraturan yang dibuat bertolak belakang dengan aspirasi dan kepentingan rakyat, sebut saja seperti RUU HIP, RUU PKS, Omnibus law, revisi UU KPK, Marital Rape dalam RUU KUHP, revisi UU ITE dan masih banyak lagi.

Bahkan sampai pada tingkat penegakan hukum (peradilan). Di tengah situasi pandemi covid-19 yang terus meningkat, rakyat terus dipertontonkan dengan penegakan hukum yang dirasakan tidak bisa memberikan keadilan, tidak dapat diterima oleh nalar serta menggelitik sebahagian orang. Jika dibandingkan dengan kasus para koruptor yang merampok harta rakyat dan merugikan negara hingga triliunan rupiah jumlahnya dengan kasus para ulama yang dikenal kritis terhadap kebijakan-kebijakan penguasa yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Ini tidaklah berlebihan, seperti dikutip dari detik.com, 25/06/2021. Wakil Ketua Umum Partai Gerinda Fadli Zon berpendapat, vonis 4 tahun yang dijatuhkan kepada Habib rizieq atas tuduhan menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran terkait hasil swab Habib rizieq di RS UMMI di pengadilan dinilai tidak adil, menggelikan dan berlebihan bila dibandingkan dengan vonis perkara korupsi yang divonis sama (baca kasus korupsi Jaksa Pinangki).

Lebih lanjut Fadli Zon berharap Habib Rizieq mendapatkan keadilan dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI, jika tidak, “Saya kira ini akan sangat menciptakan suatu situasi dan kondisi ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum lagi. Hukum sudah dianggap menjadi subordinasi politik atau kepentingan politik sehingga hukum sesuai dengan selera penguasa, siapa yang mau dihukum dan siapa yang tidak,” ungkap Fadli Zon.

Kritikan senada datang dari Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma. Lieus mempertanyakan keonaran apa yang sudah terjadi disebabkan oleh tes swab Habib Rizieq? Leus menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlalu dipaksakan karena pernyataan JPU di persidangan bertentangan dengan fakta, Lieus beranggapan hal ini sangat melukai rasa keadilan karena banyak kasus penyebar informasi bohong, termasuk keonaran yang sudah dilaporkan, tapi tidak ditindak. Lieus juga menilai vonis yang dijatuhkan terhadap Habib Rizieq lebih bersifat politis ketimbang dilandasi upaya menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran (RMOLBanten, 25/06/2021).

Ini merupakan segelintir kasus hukum di negeri ini yang kerap sekali mempertontonkan ketidakadilan dan cenderung menzalimi rakyat. Sudah seharusnya rakyat sadar dan mengambil pelajaran bahwa yang menjadi sumber keonaran itu sendiri adalah sistem yang dibangun di atas ideologi sekuler kapitalisme demokrasi, melahirkan hukum yang selalu menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan melahirkan ketidakadilan sistematis.

Bagaimana mungkin? Sistem yang sejak lahir sudah cacat dan memiliki kelemahan ini bisa memberikan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Pasalnya sistem sekuler demokrasi berasal dari pemikiran/akal manusia yang terbatas dan lemah, lebih-lebih aturan atau hukum dibuat untuk mewakili dan mengakomudasi kepentingan ratusan juta kepala yang diwakilkan oleh beberapa orang saja. Alhasil hukum yang dibuat oleh akal manusia ini akan cenderung dibuat untuk memenuhi hawa nafsu dunia dari segelintir orang saja.

Jika kita saat ini merasakan aturan atau hukum yang dibuat oleh penguasa tidak berpihak kepada rakyat melainkan kepada kepentingan penguasa dan sekelompok orang, maka dalam sistem sekuler demokrasi itu menjadi halal (bukan dalam arti syar’i), akibat biaya demokrasi yang begitu besar. Mereka butuh dana kampanye yang cukup besar untuk bisa sampai ke kursi kekuasaan. Lantas siapakah yang mampu menyokong dana kampanye yang begitu besar? Tentu saja para kapitalis, para pemilik modal dan para konglomerat. Pertanyaan selanjutnya setelah menjadi penguasa kepada siapakah mereka mengabdi, apakah kepada rakyat atau kepada para kapitalis?

Dalam buku Ilmu Retorika Untuk Mengguncang Dunia menguraikan sistem politik yang sempurna dan ideal, yang mampu menjamin keadilan, kebahagiaan yang hakiki dan mengakomodasi kepentingan dunia dan akhirat manusia khususnya, yaitu sistem politik Islam. Sistem Islam memiliki empat pilar utama. Pilar pertama, sistem Islam meletakan kedaulatan ditangan syara’ yang artinya semua aturan dan hukum harus bersumber dari Sang Maha pencipta, Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Adil (Allah Swt), yaitu melalui Al Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya. Sehingga tidak ada sedikitpun didalamnnya kepentingan manusia dan Allah Swt juga tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap mahkluq-Nya, tetapi mahkluq-Nya lah yang sangat membutuhkan-Nya.

Kemudian pilar kedua, kekuasaan di tangan rakyat. Maknanya yang berhak menjadi penguasa dikembalikan lagi kepada pilihan rakyat dan rakyat berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya baik memilihnya secara langsung maupun dengan sistem perwakilan. Selanjutnya pilar yang ketiga, kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan tunggal dan pilar keempat, pemimpinlah yang berhak menetapkan (tabanny) hukum, maknanya di dalam Islam tidak mengenal pembagian kekuasaan (sharing power) sebagaimana trias politika dalam sistem demokrasi, sehingga pemimpinlah satu-satunya yang bertanggung jawab menetapkan hukum, melaksanakanya sekaligus menjadi penegak hukumnya.

Dengan demikian seorang khalifah (sebutan pemimpin dalam sistem Islam) yang menjadi imam bagi rakyatnya akan menerapkan syari’at Islam secara keseluruhan dalam kehidupan bernegara, tidak hanya dalam perkara ibadah tetapi juga dalam segala aspek yang mengatur kehidupan, hal ini sangat berbeda dengan sistem sekuler demokrasi yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Karena yang menjadi landasan hukum sistem Islam (khilafah) adalah syari’at Islam, seorang khalifah yang paham akan hukum illahi memiliki kesadaran yang tinggi, bahwa akan mempertanggungjawabkan kewajibanya dalam mengurusi/melayani urusan umat kepada Allah Swt. Sehingga akan melahirkan pemimpin yang memiliki sifat Siddiq (jujur dalam perkataan dan perbuatan), Amanah (dapat dipercaya), Fathonah (cerdas dan berpengetahuan) serta Tabliq (menyampaikan apapun yang diamanatkanya).

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan…,” (QS, Al Baqarah : 208).

… Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat” (QS, Al Baqarah : 85).[]

DISCLAIMER:Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *