Demokrasi di Simpang Jalan

Dalam Encyclopedia Britannica, Socrates menyebut dalam demokrasi banyak orang tidak senang jika pendapat mereka disanggah sehingga mereka membalas dengan kekerasan. “Orang baik berjuang untuk keadilan dalam sistem demokrasi akan terbunuh,” katanya.


Oleh: Ummu Maryam (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai tahun 2020 merupakan tahun pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Menurut YLBHI, tahun 2020 Indonesia telah sempurna menjadi negara otoritarian (Hidayatullah.com, 1/1/2021).

Sementara itu sejumlah 97 negara yang merupakan delegasi dan peserta Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 di Nusa Dua Bali menyatakan masih percaya dan optimis bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik yang membantu banyak negara menghadapi berbagai tantangan tak terkecuali pandemi Covid-19. Bali Democracy Forum merupakan pertemuan lintas negara dan lintas lembaga yang digagas dan digelar tiap tahun oleh Indonesia sejak 2008, sebagaimana yang penulis kutip dari laman antaranews.com, 10/12/2020.

Optimisme ini kemudian menjadi anomali dengan realitas demokrasi diberbagai belahan dunia. Termasuk di negara ini. Bagaimana demokrasi dianggap menjawab tantangan pandemi jika realitasnya terjadi korupsi atas bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Menteri Sosialnya sendiri. Bagaimana demokrasi menjawab seorang terpidana kasus mega korupsi 904 Miliar yang telah menjadi buron selama 11 tahun bebas keluar masuk Indonesia meski berstatus buron.

Bagaimana demokrasi menjelaskan insiden nasional dalam tata hukum Indonesia, undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? Bagaimana negara ini mengklarifikasi rakyatnya yang diringkus dengan menggunakan pasal karet UU ITE? Selain itu tentu saja yang tidak terjawab hingga saat ini, bagaimana demokrasi mengkonfirmasi lebih dari 700 nyawa petugas KPPS melayang sia-sia?

Inikah sistem terbaik? Terbaik dari sisi yang mana, bagi siapa? Hakikatnya senantiasa ada ketimpangan dalam sistem ini. Terjadi ketidakselarasan antara idea dan realita, antara apa yang dicita-citakan (das sollen) dan apa yang terjadi secara faktual (das sein). Lihat saja praktek demokrasi di berbagai negara. Semua realitas bertentangan dengan cita-cita demokrasi yang digariskan. Apakah mereka sejahtera? Menikmati keadilan? Merasakan persamaan hak? Bebas berpendapat dan berekspresi? Bebas beragama?

Apakah kita menemukan idea ini pada demokrasi India, Singapura, Taiwan, Australia, negara-negara maju di Eropa atau di Amerika? Tidak ada. Muslim menemukan Eropa tidak ramah pada mereka, mereka yang kulit hitam melayang nyawanya tanpa kejelasan di tangan Polisi Amerika, di India setiap saat isu rasis dan agama muncul bagai percikan api. Etnis Rohingya hingga kini masih terapung di lautan. Di sebagian besar negara lain penjara-penjara dipenuhi oleh orang-orang cerdas yang kritis pada kebijakan penguasa. Dimana janji demokrasi, kebebasan, hak asasi?

Ribuan tahun lalu, di negara tempat lahirnya, demokrasi telah dikuliti. Aristoteles (348-322 SM) menyebut demokrasi sebagai mobocracy atau pemerintahan segerombolan orang. Dia menyebutkan demokrasi sebagai sebuah sistem bobrok karena pemerintahan dilakukan oleh massa, demokrasi rentan akan anarkisme.

Plato (472-347 SM) mengatakan liberalisasi adalah akar demokrasi sekaligus biang petaka mengapa negara demokrasi akan gagal selamanya. Plato dalam bukunya The Republic mengatakan, “Mereka adalah orang-orang merdeka, negara penuh dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara, dan orang-orang di dalam sana boleh melakukan apa yang mereka sukai“.

Orang-orang akan mengejar kemerdekaan dan kebebasan tidak terbatas. Akibatnya bencana bagi negara dan warganya. Setiap orang ingin mengatur diri sendiri dan berbuat sesuka hati sehingga menimbulkan kekerasan, ketidaktertiban atau kekacauan, tidak bermoral, dan ketidaksopanan.

Demokrasi mengakomodir keserakahan sebagai bagian dari kebebasan. Mengutip kompas.com tertanggal 10/8/2020, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika menyoroti kewenangan pemerintah pusat yang menerbitkan jenis-jenis hak baru di atas hak pengelolaan dalam rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Melalui regulasi ini hak pengelolaan dapat dikonversi menjadi HGU, HGB dan HP bagi kepentingan pemodal. Menurut Dewi, ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN) dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Plato berpendapat, masa itu citra negara benar-benar rusak akibat penguasa korup. Karena demokrasi terlalu mendewakan kebebasan individu berlebihan sehingga membawa bencana bagi negara, yakni anarki memunculkan tirani. Dalam Encyclopedia Britannica, Socrates menyebut dalam demokrasi banyak orang tidak senang jika pendapat mereka disanggah sehingga mereka membalas dengan kekerasan. “Orang baik berjuang untuk keadilan dalam sistem demokrasi akan terbunuh,” katanya.

Agaknya inilah yang terjadi pada kasus penembakan 6 laskar FPI yang diikuti dengan pembubaran organisasinya. Mengutip jpnn.com tertanggal 2/1/2021 pakar Hukum Pidana Dr Muhammad Taufiq menilai pemerintah melakukan kesalahan dalam pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Sebagai negara yang menganut hukum positif, mestinya pembubaran ormas harus melewati persidangan. “Sepertinya negara ini belajar sewenang-wenang dari kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Saat itu HTI tiba-tiba ditutup dan dilarang,” kata M Taufik dalam kanal Bravos Radio Indonesia di YouTube. Namun, menurut Taufik, pembubaran FPI lebih konyol karena melibatkan tentara.

Di sisi lain Media Inggris The Economist dalam artikelnya yang berjudul “Indonesian Politics is becoming a family affair” yang di unggah pada 3/12/2020, mengatakan bahwa Jokowi pernah bersumpah bahwa para politisi baru di lingkaran keluarganya tidak akan bergantung padanya. Pernyataan tersebut sempat dimuat dalam buku autobiografinya yang diterbitkan pada tahun 2018. Tapi, media tersebut menulis tampaknya Jokowi telah berubah pikiran setelah majunya menantu dan anaknya dalam Pilkada 2020. Padahal keduanya tidak memiliki pengalaman dan latar belakang politik.

Fenomena serupa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah calon kepala daerah terafiliasi dinasti politik ikut meramaikan kontestas Pilkada 2020. Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal mengatakan dinasti politik merupakan perilaku kekuasaan sebelum mengenal demokrasi. Dampak dari perilaku ini ialah berkumpulnya kekuasaan di satu tangan dengan sokongan dari orang-orang di lingkaran kekuasaan yang sudah ada. Menurut Akbar, lingkaran dinasti politik itu kemudian akan saling menjaga kepentingan satu sama lain. Inilah lonceng kematian demokrasi.

Dari pemaparan di atas kita memahami bahwa abad demokrasi telah sampai pada antiklimaksnya. Yaitu ditandai dengan rubuhnya pilar-pilar demokrasi itu sendiri. Anehnya para pembela demokrasi masih saja menyatakan bahwa hal itu karena demokrasi tidak baku, dia akan terus berkembang. Padahal sejatinya ini adalah kalimat pelipur lara untuk menutupi kecacatan demokrasi yang membunuh dirinya sendiri.

Sangat disayangkan masih banyak intelektual dan orang-orang cerdas dari kalangan umat ini masih menyuarakan ide batil ini. Padahal pandangan Islam terhadap demokrasi sangat jelas. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Demokrasi Sistem Kufur berpendapat bahwa demokrasi mempunyai latar belakang sosio-historis tipikal Barat selepas Abad Pertengahan, yakni situasi dipenuhi semangat untuk mengurangi pengaruh dan peran agama dalam kehidupan manusia. Demokrasi lahir sebagai antitesis terhadap dominasi agama dan gereja terhadap masyarakat Barat.

Lalu kemana arah perjuangan umat Islam? Rasulullah SAW telah menyampaikan bisyarah (kabar gembira) dari hadits tentang fase-fase kehidupan umatnya. “Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, Beliau diam” (HR. Imam Ahmad).

Inilah peta perjuangan kita. Di sinilah medan untuk mengerahkan segala potensi dan kesungguh-sungguhan demi memenuhi bisyarah Rasululullah SAW. Sebagaimana sosok mulia Muhammad Al-Fatih mewujudkan penantian kaum Muslimin menaklukan Konstantinopel dengan mengikuti bisyarah Rasulullah SAW yang beliau sampaikan dalam Perang Khandak. Maka melanjutkan kehidupan Islam haruslah menjadi cita-cita mulia yang diemban di setiap pundak generasi ini.

Penerapan Islam akan menghilangkan segala keburukan dan kezaliman. Negara akan kembali menjadi penjaga menjalankan fungsi sebagai perisai bagi seluruh rakyatnya baik kaya maupun miskin, baik Muslim maupun Dzimmi. Karena hanya dengan hukum Allah negara akan mengurus rakyatnya dengan penuh kebaikan dan keadilan.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *