Dilema Dunia Pendidikan dalam Masa Pandemi

Lalu jika sekolah tetap dibuka tanpa memperhatikan fasilitas kesehatan apakah tidak memperparah korban berjatuhan? Namun memang ada dilema yang melanda negeri ini, di satu sisi orangtua murid protes dan memandang pembelakuan PJJ tidak menjamin kualitas pendidikan karena berbagai faktor.


Oleh : Ermawati

POJOKOPINI.COM — Sejak Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah telah mengalihkan program pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh pelajar dan juga Mahasiswa. Tujuannya demi mencegah penularan yang meluas. Setelah hampir 9 bulan lamanya PJJ berjalan, ternyata banyak bermucul problem. Bahkan program PJJ ini telah menelan korban, baik karena stress akibat tugas maupun kecelakaan saat mencari sinyal.

Pada awal Januari 2021 mendikbud Nadiem Makarim memutuskan untuk memberi izin pemerintah daerah melakukan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka diseluruh sekolah di Indonesia. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, menyatakan dukungan atas keputusan ini dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan.

Program PJJ ternyata tidak bisa berjalan efektif karena minimnya sarana prasarana pendukung, seperti tidak adanya gawai dari siswa dan akses internet yang tidak merata. Bahkan dari mereka ada yang putus sekolah, karena tidak punya biaya atau terpaksa harus membantu orang tua.

Begitu banyak masalah dalam sistem pendidikan saat ini, baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi saat ini. Inilah bukti buruknya layanan pendidikan yang ada, sekaligus buruknya penanganan oleh rezim sistem kapitaslis.

Tidak bisa dipungkiri dalam mengatasi pandemi ini, sejak awal Indonesia berkiblat pada barat atas nama gerakan pananggulangan pandemi global. Padahal nyatanya negara adidaya dengan sistem kapitalisme yang dianutnya itu tidaklah mampu mengatasi masalah ini. Sebab dari awal sistem kapitalisme tidak segera mengambil kebijakan memisahkan antara yang sakit dan sehat. Di tengah kondisi ini pemerintah malah mengambil kebijakan PSBB juga pemberlakuan new normal tanpa disertai tracing yang masif di tengah-tengah masyarakat.

Minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah ditambah ketidaklengkapan perlengkapan yang dibutuhkan ratusan tenaga medis, menambah masalah penanganan pandemi covid-19. Ditambah dengan banyaknya tenaga medis yang berguguran karena covid-19. Sampai 22 november 2020 tercatat 52.000 lebih kasus dengan 16.002 orang meninggal. Artinya risiko penularan covid-19 masih tinggi.

Lalu jika sekolah tetap dibuka tanpa memperhatikan fasilitas kesehatan apakah tidak memperparah korban berjatuhan? Namun memang ada dilema yang melanda negeri ini, di satu sisi orangtua murid protes dan memandang pembelakuan PJJ tidak menjamin kualitas pendidikan karena berbagai faktor. Sulitnya akses internet di daerah, kurangnya fasilitas laptop, gawai, dll.

Namun di sisi lain pembukaan sekolah membuat mereka khawatir terhadap penularan virus corona. Padahal jika pemerintah serius dan mampu memisahkan masyarakat yang sehat dan sakit sejak awal, tentu karantina akan efektif dilakukan pada masyarakat yang berada di daerah terkena wabah sedangkan masyarakat yang sehat dan berada di zona aman tidak terkena wabah. Aktivitas pendidikan berjalan sebagimana mestinya, inilah wajah rezim kapitalisme yang nyata meremehkan penularan penyakit dan keselamatan nyawa rakyatnya.

Berbeda dengan Islam sebagai ideologi, Islam telah meletakkan paradigma kepemimpinan yang dipenuhi kebaikan dan keberkahan serta bentuk bentuk pengaturan sistem kehidupan yang solutif sepanjang zaman institusi ini tidak lain Daulah Khilafah Islamiyah. Jika terjadi pandemi sejak awal pemimpin akan memisahkan orang yang sakit dan sehat berupaya keras agar penyakit yang berada di wilayah sumber awal tidak meluas ke wilayah lain.

Sebab di antara tujuan syariah adalah menjaga jiwa. Dalam pandangan Islam nyawa manusia harus diutamakan melebihi ekonomi atau lainnya. Sehingga ketika terjadi pandemi seperti saat ini, khilafah akan melakukan tes dan tracking dengan cepat, karena ini sangat penting dilakukan. Jika terjadi kelambatan dalam hal ini berarti membiarkan masyarakat lebih banyak terkena wabah dan akan semakin banyak yang meninggal dunia.

Karena saat tes menunjukan positif maka harus segera ditindaklanjuti, dalam dua pekan ke depan akan dipastikan dia kemana saja dan berinteraksi dengan siapa saja. Orang-orang yang berinteraksi harus juga dilakukan tes begitu seterusnya, orang-orang yang positif akan segera diisolasi dan diobati.

Selain itu pusat wabah harus segera ditentukan dengan cepat dan dijaga secara ketat supaya wabah tidak meluas. Zona aman pun akan dilindungi agar tetap produktif. Sehingga akan dipetakn mana daerah merah, kuning dan hijau.
Daerah yang diisolasi harus diminimalkan serendah-rendahnya, sehingga daerah yang tidak terken wabah tetap berjalan semestinya bahkan pendidikanpun akan tetap berjalan normal, tapi jika tidak memungkinkan maka pendidikan harus daring.

Di sini akan dipastikan kegiatan belajar mengajar tetap efektif dilakukan, materi dipastikan tidak membuat stress murid dan guru, juga menjamin kualitas Pendidikan tidak berbeda dengan yang dijalankan offline. Sehingga khalifah akan memberikan fasilitas terkait pendidikan daring secara gratis, tidak memandang miskin atau kaya, Muslim atau nonmuslim. Wallahu a’lam bishshawwab.[]

Ilustrasi: Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *