Dispensasi Nikah: Cegah Nikah Dini atau Legalisasi Seks Bebas?

Dispensasi Nikah: Cegah Nikah Dini atau Legalisasi Seks Bebas?

Alhasil benteng terakhir bernama keluarga itu akan sangat rapuh. Mudah goncang dan rubuh diterpa ujian demi ujian sistemik. Ada terpaan ekonomi, kehidupan sosial yang liberal, diperparah dengan sekularisme yang memberi jurang terjal berjarak antara Islam dan kehidupan generasi.


Oleh: Ummu Farhan

POJOKOPINI.COM — Sebanyak 240 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara, Jawa Tengah, tersebab faktor usia belum genap 19 tahun sesuai aturan terbaru. Musibah, sedikitnya 50 persen dari total pemohon karena hamil di luar nikah (Jawapos.com, 26/7/2020).

Sesuai Undang-undang nomor 16/2019 tentang perkawinan bahwa batas minimal calon pengantin putri berusia 19 tahun, setelah sebelumnya ditetapkan batas minimal yaitu 16 tahun. Artinya terjadi perubahan yang cukup signifikan. Syarat minimal 19 tahun bagi pemohon perempuan wajib dipenuhi jika ingin menikah, sehingga mekanisme pengajuan dispensasi nikah dijadikan sebagai solusi bagi yang usianya belum cukup.

Meski begitu, angka permohonan dispensasi nikah tetap tak bisa ditekan. Terlebih lagi saat diberlakukan belajar daring pada masa pandemi ini, kurangnya pengawasan orangtua terkait kebijakan penutupan sekolah dan pemberlakuan belajar di rumah juga dianggap menjadi salah satu pemicu maraknya pernikahan dini.

Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susilowati Suparto mengatakan, aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar. Ini terjadi bila pengawasan orangtua terhadap anaknya sangat lemah. “Tidak dapat dihindari terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan menyebabkan angka dispensasi meningkat di masa pandemi ini,” katanya sebagaimana dikutip Kompas.com (87/2020).

Dispensasi bukan Solusi

Tak hanya di Jepara, fenomena ini tersebar di banyak titik. Ratusan remaja yang mengajukan dispensasi nikah di berbagai daerah menegaskan dua problema yang lahir dari kebijakan dispensasi nikah ini.

Pertama, dijalankan bersamaan dengan pendewasaan usia perkawinan dengan harapan menurunkan angka pernikahan dini. Padahal ini justru membuat gejolak naluri remaja seolah terfasilitasi dengan seks bebas, mengingat segala sesuatu yang mampu memicu bangkitnya rangsangan luar dari tontonan, media sosial, dan berbagai fakta di lapangan yang tak terbendung menyerbu generasi.

Tsunami pornografi yang terpampang di media sosial, misalnya, tak dibendung untuk memutus mata rantai bangkitnya gairah seksual generasi. Karena tak dapat dipungkiri, naluri untuk melangsungkan keturunan (gharizah an-nau’) muncul dari rangsangan luar yang hari ini diproduksi secara sistemik oleh kapitalisme demokrasi.

Bagaimana mungkin menghapus pernikahan dini yang terkategori kecelakaan (married by accident) dengan menambah batas usia pernikahan, namun di sisi lain justru membiarkan generasi dihantam tsunami budaya hidup bebas melalui media. Jauh panggang dari api. Patut kita pertanyakan bagaimana penguasa menalar efektivitas kebijakan dispensasi nikah di tengah gempuran ini?

Kedua, kebijakan ini agaknya justru menjadi ‘jalan keluar’ untuk memaklumi fenomena seks bebas di kalangan remaja. Apa yang mau dilakukan generasi untuk melindungi dirinya kalau sistem kapitalisme ini melegitimasi seks bebas dengan membiarkan budaya hidup liberal dan tsaqafah asing merasuk menguasai generasi?

Kalau sudah begini, seks bebas tak terbendung. Sehingga tak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa kebijakan ini justru melegitimasi seks bebas.

Solusi Sistemik

Sejatinya yang dibutuhkan bukan larangan nikah dini dan dispensasi nikah. Bangsa ini membutuhkan solusi radikal (mengakar) yang mampu mencakup seluruh aspek hidup (holistik) manusia yang hidup di bawah naungannya. Menyelesaikan seks bebas dengan dispensasi nikah telah dipahami sebagai satu upaya utopi, itu ibarat sebuah kebodohan karena kesalahan diagnosis berimbas pada salah konsumsi obat. Dikira solusi, padahal tak hakiki.

Bangsa ini butuh pemberlakuan sistem ijtima’iy (pergaulan) Islam agar generasi siap memasuki gerbang keluarga dan mencegah seks bebas remaja. Sistem pergaulan Islam meletakkan posisi laki-laki dan perempuan pada iklim hidup yang benar-benar ampuh untuk meminimalisir angka seks bebas. Syariat punya aturan untuk mencegahnya, dan memiliki mekanisme penyelesaian jika hal itu terjadi, agar tak mewabah seperti kekacauan yang terjadi saat ini.

Pun dispensasi nikah karena seks bebas tidak hanya berdampak individual tapi berpotensi melahirkan keluarga tanpa ketahanan dan generasi lemah. Bagaimana mungkin mampu membentuk keluarga kuat tanpa bekal pemahaman sistem ijtima’iy Islam yang lebih dulu diedukasi oleh negara kepada seluruh generasi.

Alhasil benteng terakhir bernama keluarga itu akan sangat rapuh. Mudah goncang dan rubuh diterpa ujian demi ujian sistemik. Ada terpaan ekonomi, kehidupan sosial yang liberal, diperparah dengan sekularisme yang memberi jurang terjal berjarak antara Islam dan kehidupan generasi. Itulah kenapa kita semua harus kembali, sudah, kita buang sistem kapitalisme sekuler ini dan menerapkan sistem Islam.

Syariat Islam saat diterapkan, setiap rangkaiannya saling mendukung untuk mewujudkan tujuan tertinggi dari penciptaan manusia. Menciptakan kesejahteraan bagi semesta dan mewujudkan rahmat. Di satu sisi menerapkan sistem pergaulan Islam, di seluruh sisinya menerapkan semua syariat Allah secara kaffah, barulah kita akan terasa betapa Islam memang memanusiakan manusia. Namun musibah besar yang dialami generasi takkan berakhir sebelum sistem kapitalisme sekuler ini diganti dengan Khilafah, inilah yang harus menjadi agenda umat dan generasi. Mengembalikannya kepada identitas Islam dan berjuang untuk menegakkannya.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *