Distorsi Sejarah : Saat Pasar dan Bisnis Milik Eksklusif Etnis Tertentu

Distorsi Sejarah : Saat Pasar dan Bisnis Milik Eksklusif Etnis Tertentu

Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

WWW.POJOKOPINI.COM — Presiden Joko Widodo memuji ketekunan dan keuletan warga keturunan Tionghoa di Indonesia dalam urusan bisnis. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di perayaan Imlek nasional 2020 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/1/2020). Jokowi mengapresiasi bisinis warga keturunan Tionghoa yang tetap bertahan. “Memang tidak mudah mengalahkan urusan bisnis ini, mengalahkan warga keturunan Tionghoa. Memang sulit. Ini memang harus diakui,” ujar Jokowi. Jokowi melihat mereka merupakan sosok pekerja keras sehingga wajar banyak yang sukses. Menurutnya kebanyakan warga tionghoa di Indonesia yang berbisnis menjalani kerja siang malam tanpa mengeluh (kompas.com 30/1/2020).

Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya “Api Sejarah” menyampaikan bahwa munculnya pebisnis-pebisnis keturunan Tionghoa bukanlah sesuatu yang lahir secara kebetulan melalui proses kerja keras mereka saja. Dalam perjalanannya ada keputusan politik yang di ambil untuk mendudukkan mereka pada posisi yang demikian. Untuk itu penting bagi anak bangsa untuk mempelajari sejarah bangsanya agar ia mengenali siapa dirinya.

Imperialis Belanda menciptakan sistem pemerintahan tidak langsung-indirect rule system yang menjadikan pangreh praja dari lurah hingga bupati di pulau Jawa, penghulu di Sumatra Barat, ulee balang di Aceh sebagai pembantu setianya dalam menghadapi perlawanan ulama dan santri. Adapun para sultan di paksa untuk menandatangani Korte Verklaring-Perjanjian Pendek, menyerahkan kedaulatannya kepada VOC dan selanjutnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Para sultan dibenarkan untuk tetap menyandang gelar Sultan, namun kekuasaan politik, ekonomi dan militernya dihapus.

Sebelum perjanjian ini direalisasikan pasar dan bisnis dikuasai oleh para pedagang muslim, pribumi dan Arab. Menurut Lucian W. Pye dalam ”Southeast Asia`s Political Systems”, Belanda telah menyusun sejumlah target agar kaum muslim kehilangan kesadarannya terhadap penguasaan pasar. Jalan yang mereka tempuh adalah melalui penulisan ulang sejarah dengan mendistorsikan sejarah yang sesungguhnya. Banyak ulama pada saat itu yang tidak menyadari bahwa penulisan sejarah dijadikan alat oleh penjajah untuk mengubah wawasan generasi muda Islam Indonesia tentang masa lalu perjuangan bangsa dan negaranya.

Bertolak dari pengalaman di Eropa, proses perubahan pelaku pasar, awalnya dikuasai oleh para penganut Katholik. Gereja kemudian mengeluarkan maklumat untuk melarang masyarakatnya meramaikan aktivitas pasar karena Tuhan lebih menyukai umatnya berada di Gereja. Maka melemahlah peran para pebisnis Katholik dan beramai-ramai mereka meninggalkan profesi sebagai wirausahawan. Pasar mereka menjadi kosong, selanjutnya para pebisnis Yahudi masuk menguasai pasar.

Hal ini dapat dibaca dari keterangan Robert L. Heilbroner, dalam “The Making of Economic Society”, dikutipkan ajaran gereja yang berbunyi, “Homo mercator vix out numquam deo placere potest-wirausahawan sangat langka atau tidak pernah disukai oleh Tuhan”. Dengan cara yang sama, disebarkan ajaran Islam dengan muatan isi yang sama pula, melalui hadits yang dipalsukan bahwa Allah lebih menyukai orang-orang yang berada di masjid daripada di pasar. Dampaknya secara perlahan-lahan, patahlah budaya niaga dan hilanglah kesadaran pentingnya penguasaan pasar dan bisnis oleh kalangan pribumi. Terjadilah kekosongan Pasar.

Belanda menyerahkan kekuasaan ekonomi dan pasar kepada Vreemde Oosterlingen-bangsa Timur Asing: yaitu China, India dan Arab, terutama kepada China yang paling dipercaya. Diberikanlah hak monopoli dalam masalah sandang dan pangan pribumi termasuk kewenangan menarik pajak (tax collector). Pribumi menjadi warga negara kelas tiga, mulailah mereka masuk kedalam sisi kelam yang kemudian menjadikannya terbelakang dan miskin secara struktural.

Tanam paksa atau Cultuur Stelsel atau Culture System (1830-1919 M) menjadi wasilah bagi Belanda mematahkan produk pertanian para ulama dan santri di pedalaman pulau Jawa sekaligus menghilangkan kesadaran pentingnya penguasaan pasar. Mereka di eksploitasi baik tenaga, waktu dan lahan pertaniannya, hanya dijadikan sebagai tenaga produktor saja.

Adalah sosok Souw Beng Kong, seorang Tionghoa berpengaruh yang dipercaya Belanda. Lahir sekitar 1580, pada masa Dinasti Ming, di Tang Oa, dekat kota Pelabuhan Amoy, Propinsi Hok Kian, China. Belanda menaruh perhatian yang besar pada Souw Beng Kong. Pada 1611, Souw Beng Kong menjadi salah satu saudagar hasil bumi di Banten. Bagi petani Banten, andil Souw Beng Kong amat besar. Ia dipercaya menjadi negosiator tiap kali petani Banten menjual hasil buminya ke pedagang asing seperti Portugis, Inggris hingga Belanda. Ketika ia pindah ke Batavia, JP Coen mengangkat Souw Beng Kong sebagai kapiten pertama Tionghua. Salah satu tugasnya adalah menarik pajak di pusat-pusat perjudian di Batavia saat itu.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia modern, melalui penerapan sistem kapitalisme, para cukong China telah menyulap dirinya menjadi taipan dengan penguasaan 80 persen asset ekonomi Indonesia. Kekuasaan mereka telah menggurita sampai ke ranah politik, sebagai bahagiaan akhir penguasaan terhadap Indonesia. Tujuannya tak lain menjadikan pribumi sebagai jongos di negerinya sendiri.[]

Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *