Fenomena ASN Poliandri, Bagaimana Menyikapinya?

Fenomena ASN Poliandri, Bagaimana Menyikapinya?

Seorang istri yang melakukan praktik poliandri dalam keluarga secara tidak langsung sedang menentang hukum syara’ yang menjamin kesucian keluarga dan keturunan manusia. Praktik ini akan berdampak pada robohnya bangunan keluarga dan merusak nasab, nafkah, perwalian serta waris.


Oleh: Siti Ghina Citra Diany

POJOKOPINI.COM — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkap adanya fenomena pelanggaran baru oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu perempuan yang memiliki suami lebih dari satu orang atau poliandri. Ia menganggap masalah poliandri yang terjadi dikalangan ASN jelas melanggar norma kesusilaan dan peraturan pemerintah. Sementara itu, kata Guspardi, hukum agama juga tidak mengizinkan wanita memiliki lebih dari satu orang suami (Republika.co.id, 29/08/2020).

Berdasarkan Aturan UU No 1 tahun 1974, secara aturan ASN tidak boleh melakukan poligami. Selain itu, PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP No 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga merujuk pada undang-undang tersebut. Ia mengatakan selama satu tahun ini sudah menerima laporan ada sekitar lima laporan kasus poliandri. Kendati demikian, ia harus memutuskan masalah tersebut dengan beberapa pihak, yakni Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Hukum dan HAM. (Republika.co.id, 29/08/2020)

Di tengah kian gencarnya kriminalisasi ide khilafah dan pengembannya, problem menimpa perempuan dan anak pun makin massif terjadi. Variasi persoalannya makin beragam dan tingkat kompleksitas penyelesaiannya makin berat. Salah satunya kasus poliandri ASN di atas. Faktor sulitnya mewujudkan ketahanan keluarga di tengah arus sistem kapitalis dan liberalis beserta kebijakan rumit menjadi pemicu problem ketahanan keluarga tersebut.

Masalah utama keluarga saat ini sesungguhnya disebabkan oleh gempuran paham kapitalisme yang telah diadopsi sebagai sistem hidup. Paham ini secara langsung telah mengeliminasi peran agama dari pengaturan kehidupan manusia, dan menjadikan manusia bebas menentukan arah hidupnya, termasuk pengaturan relasi dalam kehidupan keluarga.

Hal ini berdampak pada krisis identitas umat Islam, terlebih hukum-hukum Islam sengaja dipropagandakan musuh-musuh Islam sebagai aturan yang kolot, anti kemajuan, eksklusif, bias gender, dan gambaran buruk lainnya.

Belum lagi opini yang dilemparkan kalangan liberal, feminis, yang memang giat menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis menurut pakem mereka, untuk memberi kesimpulan kalau agama itu berkontribusi terhadap buruknya nasib anak-anak, perempuan dan keluarga. Lalu umat ditawari ajaran Islam moderat atau sama sekali bukan Islam.

Padahal semua keburukan itu tak dipungkiri memang berasal dari malpraktek ajaran Islam oleh sebagian Muslim. Semisal ayah yang keras pada anak-anak dengan dalih mendisplinkan mereka, suami yang kasar pada istri dengan alasan lelaki adalah pemimpin keluarga, juga praktek poligami yang berantakan dan bertentangan dengan syariat sampai muncul kasus poliandri di kalangan ASN yang semakin menambah keruwetan permasalahan yang bersumber dari sistem dan jauhnya pemahaman terhadap syariat.

Seorang istri yang melakukan praktik poliandri dalam keluarga secara tidak langsung sedang menentang hukum syara yang menjamin kesucian keluarga dan keturunan manusia. Praktik ini akan berdampak pada robohnya bangunan keluarga dan merusak nasab, nafkah, perwalian serta waris.

Dari fakta di atas, jelas sudah bahwasanya sistem yang dianut saat ini tidak bisa menyelesaikan masalah yang menimpa keluarga. Kemiskinan, krisis moral, kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan sejumlah problem lainnya, terus saja berulang. Ini bukti nyata bahwa konstitusi yang lahir dari pemikiran manusia yang pragmatis tidak akan pernah menyelesaikan masalah.

Penyelesaian masalah keluarga dan bangsa dalam sistem demokrasi yang mengharamkan agama menjadi pengatur, adalah fatamorgana. Harapan umat untuk menerapkan syariah Islam kaffah sebagai kewajiban dari Allah subhanahu wa ta’ala, dalam sistem ini semakin sulit untuk dicapai.

Perempuan dan keluarga dalam sistem sekuler kapitalis saat ini sama sekali tidak memayungi mereka. Ketiganya jauh dari rasa aman, jaminan hidup dan kepastian hukum. Tudingan bahwa Islam menyengsarakan anak-anak, wanita dan keluarga adalah imajinasi mereka. Sementara faktanya sistem selain Islam yang justru merusak tatanan kehidupan anak-anak, perempuan dan keluarga.

Di dalam sistem Islam, keluarga diposisikan sebagai benteng pertahanan pertama dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan yang akan merusak dan menghancurkan tatanan masyarakat. Islam telah menetapkan seperangkat aturan yang agung menyangkut masalah perkawinan, waris, nasab, perwalian, talak, rujuk, dan lain-lain. Semua aturan ini sejalan dengan pandangan Islam yang sangat memperhatikan masalah keluarga dan menempatkannya sebagai bagian penting dalam masyarakat.

Keluarga dalam naungan Islam harus mendapat support dari negara untuk melangsungkan berbagai fungsinya. Fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan, kasih sayang, fungsi reproduksi, sosial dan lingkungan dapat berjalan ideal dengan adanya peran negara secara benar dan bertanggung jawab penuh.

Pendidikan formal sekolah yang diselenggarakan oleh negara menyempurnakan penguasaan murid terhadap ilmu dan pemahaman Islam, keterampilan hidup, dan penyiapan mereka untuk menjadi calon orang tua yang akan mendidik generasi selanjutnya. Pendidikan rumah, masyarakat dan juga sekolah yang mengacu pada hukum-hukum Islam, melahirkan calon suami dan istri yang paham hukum syara’ yang mengatur keluarga. Mulai dari memilih pasangan, pelaksanaan walimah yang syar’i, punya bekal untuk pendidikan agama bagi anak-anak, paham hak dan kewajiban suami-istri, dan sebagainya.

Sistem Islam beserta aturannya adalah rumah besar yang dapat mewujudkan keluarga berkualitas, sebagai dasar pembentukan bangsa berkualitas, umat terbaik yang menjadi pemimpin peradaban dunia. Tanpa adanya pelaksanaan sistem Islam yang sempurna, maka hukum-hukum syariah terus dilanggar dengan dalih kebebasan dan kepuasan, dan hanya akan menjadi obyek pelecehan oleh ideologi lain, juga menjadi bahan nyinyiran kelompok liberal yang tidak suka Islam dibawa dalam ranah publik.

Pengasuhan, pendidikan dan perlindungan pada anak dan perempuan bukan hanya kewajiban orangtua, tapi juga negara. Syariat Islam telah mewajibkan segenap kaum muslimin, termasuk para khalifah, untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan keluarga. Mulai dari perlindungan terhadap kelahiran dan nasab sampai jaminan keamanan.

Kaum perempuan mendapatkan jaminan perlindungan yang luas dalam Islam. Ketika Barat meributkan soal batasan privat dan publik, Islam sudah punya aturan dan batasan dalam hal tersebut. Untuk soal jaminan hidup, keamanan dan kesehatan, meskipun dalam sektor domestik dan privat, syariat Islam mewajibkan negara untuk terlibat di dalamnya. Semisal Islam melarang wali memaksa atau melarang pernikahan untuk anak perempuannya. Seorang perempuan diberikan hak untuk menentukan pernikahannya sendiri.

Hukum Islam juga akan memaksa para suami/ayah untuk menafkahi keluarga mereka secara maruf. Bahkan syariat Islam memberikan kesempatan pada istri untuk menggugat cerai suami manakala tidak mau menafkahinya. Bahkan istri punya hak melakukan khulu’ manakala ada alasan yang dibenarkan syariat untuk berpisah dari suaminya.

Meski sudah berumah tangga, seorang perempuan juga punya hak menuntut ilmu, silaturahim, bahkan bekerja pun boleh selama diizinkan suaminya. Nafkah yang mereka dapat juga merupakan harta milik mereka pribadi, bukan menjadi milik suami atau keluarga. Jadi, tidak masuk akal bila dikatakan perempuan itu terpenjara dalam hukum pernikahan Islam, apalagi sampai melakukan poliandri.

Sebagaimana Allah melarang tegas perempuan untuk melakukan poliandri dalam firmanNya: “dan (diiharamkan kamu juga mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS Annisaa : 24)

Sejalan dengan ayat tersebut. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata dalam an-Nizham al-Ijtimai fi al-Islam hal 119: “Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menamakan mereka dengan al-muhshanaat karena mereka menjaga farji-farji (kemaluan) mereka dengan menikah.”

Maka apa lagi yang diragukan dari syariat Islam kaffah? Tak ada yang perlu ditakuti dari Islam dan ajaranNya. Luruskan pandangan, kaji Islam dengan hati ikhlas dari sumber yang terpercaya, dan sama-sama berjuang untuk menegakkan lagi kehidupan mulia dan penuh rida Ilahi. Karena perempuan dan keluarga membutuhkan kembalinya sistem Islam yang mengatur seluruh lini kehidupan dalam bingkai syariah kaffah. Sehingga Islam segera kembali dan melindungi keluarga kaum Muslimin. Wallahu a’lam bi ashshawwab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *