Gara-Gara Corona Harga Bawang Putih Ikut Buat Merana

Gara-Gara Corona Harga Bawang Putih Ikut Buat Merana

Oleh : Cut Zhiya Kelana, S.Kom

WWW.POJOKOPINI.COM — Merebaknya virus corona di Negara Cina, berdampak pada kenaikan harga bawang putih daerah Provinsi Aceh. Bahkan, disejumlah pasar tradisional Kota Lhokseumawe harganya melambung tinggi. Kenaikan harga bawang putih sudah berlangsung kurang lebih sejak satu bulan terakhir. Selain pembeli yang mulai sepi, juga berdampak pada pendapatan para pedagang setiap harinya.

“Harganya naik sejak lebih kurang sebulan terakhir, dari sebelumnya Rp28 ribu per kilogram, kini tembus Rp48 ribu per kilogram,” kata pedagang di Pasar Inpres Lhokseumawe, Adi Juliadi kepada AJNN, Rabu (12/2). Dikatakan Adi, bawang putih tersebut diimpor langsung dari negara Cina. Hanya saja, para pedagang mengambilnya di daerah Medan, Sumatera Utara.

“Harganya di Medan sudah naik, kata mereka (Toke Medan) pasokannya agak sulit karena merebaknya virus tersebut,” ujar Adi. Dikatakan Adi, selain bawang putih, kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah kering. Melonjaknya harga bumbu dapur tersebut disebabkan karena pasokan yang minim. Bahkan, pedagang bumbu sempat mengeluh kepada penjual cabai. “Harganya sangat signifikan naik, dari sebelumnya Rp40 ribu per kilogram, mejadi Rp100 ribu per kilogram,” tuturnya.

Ditengah merebaknya virus corona, ternyata punya dampak besar terhadap perekonomian Indonesia termasuk Aceh khusunya. Negeri yang punya ladang nan kaya ternyata harus impor juga termasuk bawang. Kalo semua impor lalu bagaimana dengan pedagang kita? Bukankah dari segi kualitas juga tidak kalah saing, inilah cara pemerintah membuat kita perlahan-lahan harus menerima kebijakan negara, meski tidak mau tapi dipaksa. Sehingga membuat petani merugi, inilah kapitalis di setiap sisi mencoba meraup keuntungan dari penderitaan masyarakat, selama masih ada manfaat maka akan terus dilakukan meski salah.

Bawang putih adalah bahan yang banyak digunakan oleh masyarakat terutama dalam meracik bumbu makanan serta obat-obatan. Naiknya harga bawang putih sungguh membuat masyarakat kesulitan, namun belum ada kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi hal ini. Malah yang ada nantinya hanya sebuah pepesan kosong, masyarakat tanam saja semua kebutuhan pokok rumah tangga. Andai punya lahan tidak masalah, namun berbicara lahan pastinya harus juga memimikirkan lainnya. Jika pemerintah hanya memberi solusi sesaat seperti itu tanpa pernah melakukannya sendiri, maka jangan memberikan contoh yang belum ada realnya sama sekali.

Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam menyatakan pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang mana bila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan dapat menyebabkan goncangannya perekonomian, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain.

Dalam bidang pertanian Indonesia dan negara-negara berkembang terperangkap dalam jebakan negara-negara maju dalam bentuk perdagangan bebas dan pasar bebas yang dinaungi oleh organisasi World Trade Organization (WTO). Negara-negara berkembang didesak oleh negara-negara maju agar membuka pasar dalam negeri mereka dengan menghilangkan proteksi pertanian nasional baik dengan pencabutan subsidi maupun dengan penghapusan hambatan tarif. Sebaliknya negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, Jerman dan Prancis melakukan proteksi luar biasa terhadap para petani mereka dalam bentuk subsidi, hambatan tarif, dan halangan-halangan impor lainnya. Negara-negara maju tersebut menyadari betapa pentingnya pertanian bagi perekonomian dan vitalnya ketahanan pangan untuk kemandirian negara.

Salah urus pemerintah dalam sektor pangan ini tampak dalam rendahnya pasokan dalam negeri serta ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Program swasembada hanyalah isapan jempol semata. Sementara permainan kartel benar-benar telah membuat harga terus melambung tinggi, meski harga internasional menurun.

Menjaga Kestabilan Harga
Khilafah akan menjaga kestabilan harga dengan dua cara:
Pertama: menghilangkan distorsi mekanisme pasar syariah yang sehat seperti penimbunan, intervensi harga, dsb. Islam tidak membenarkan penimbunan dengan menahan stok agar harganya naik. Abu Umamah al-Bahili berkata:

“Rasulullah SAW melarang penimbunan makanan” (HR al-Hakim dan al-Baihaqi). Jika pedagang, importir atau siapapun menimbun, ia dipaksa untuk mengeluarkan barang dan memasukkannya ke pasar. Jika efeknya besar, maka pelakunya juga bisa dijatuhi sanksi tambahan sesuai dengan kebijakan khalifah dengan mempertimbangkan dampak dari kejahatan yang dilakukannya.Di samping itu Islam tidak membenarkan adanya intervensi terhadap harga. Rasul bersabda:
“Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum Muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak (HR Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi)
Adanya asosiasi importir, pedagang, dsb, jika itu menghasilkan kesepakatan harga, maka itu termasuk intervensi dan dilarang.

Kedua: menjaga keseimbangan supply dan demand.
Jika terjadi ketidakseimbangan supply dan demand (harga naik/turun drastis), negara melalui lembaga pengendali seperti Bulog, segera menyeimbangkannya dengan mendatangkan barang baik dari daerah lain. Inilah yang dilakukan Umar Ibnu al-Khatab ketika di Madinah terjadi musim paceklik. Ia mengirim surat kepada Abu Musa Radhiyallahu ‘anhu di Bashrah yang isinya:

“Bantulah umat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ! Mereka hampir binasa.” Setelah itu ia juga mengirim surat yang sama kepada ‘Amru bin Al-‘Ash Radhiyallahu ‘anhu di Mesir. Kedua gubernur ini mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar, terdiri dari makanan dan bahan pokok berupa gandum. Bantuan ‘Amru Radhiyallahu ‘anhu dibawa melalui laut hingga sampai ke Jeddah, kemudian dari sana baru dibawa ke Mekah (Lihat: At-Thabaqâtul-Kubra karya Ibnu Sa’ad, juz 3 hal. 310-317).

Ibn Syabbah meriwayatkan dari Al-Walîd bin Muslim Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:
“Aku telah diberitahukan oleh Abdurahmân bin Zaid bin Aslam Radhiyallahu ‘anhu dari ayahnya dari kakeknya bahwa Umar Radhiyallahu ‘anhu memerintahkan ‘Amr bin ‘Ash Radhiyallahu ‘anhu untuk mengirim makanan dari Mesir ke Madinah melalui laut Ailah pada tahun paceklik” (Lihat: Akhbârul-Madînah, Karya Abu Zaid Umar Ibnu Syabbh, Juz 2, hal 745). Dalam riwayat lain, Abu Ubaidah Radhiyallahu ‘anhu pernah datang ke Madinah membawa 4.000 hewan tunggangan yang dipenuhi makanan. Umar Radhiyallahu ‘anhu memerintahkannya untuk membagi-bagikannya di perkampungan sekitar Madinah. (Lihat Târîkhul Umam wal Muluk, Karya Imam ath-Thobariy, Juz 4, hal. 100).

Apabila pasokan dari daerah lain juga tidak mencukupi maka bisa diselesaikan dengan kebijakan impor. Impor hukumnya mubah. Ia masuk dalam keumuman kebolehan melakukan aktivitas jual beli. Allah SWT berfirman:

“Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba (TQS Al-Baqarah: 275). Ayat ini umum, menyangkut perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Karenanya, impor bisa cepat dilakukan tanpa harus dikungkung dengan persoalan kuota. Di samping itu, semua warga negara diperbolehkan melakukan impor dan ekspor (kecuali komoditas yang dilarang karena kemaslahatan umat dan negara). Perajin tempe secara individu atau berkelompok bisa langsung mengimpor kedelai. Dengan begitu, tidak akan terjadi kartel importir.

Demikianlah sekilas bagaimana syariah Islam mengatasi masalah pangan. Masih banyak hukum-hukum syariah lainnya, yang bila diterapkan secara kaffah niscaya kestabilan harga pangan dapat dijamin, ketersediaan komoditas, swasembada, dan pertumbuhan yang disertai kestabilan ekonomi dapat diwujudkan, Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *