Gerakan 1 Ayam Tiap Rumah Bukan Solusi Atasi Stunting

Gerakan 1 Ayam Tiap Rumah Bukan Solusi Atasi Stunting

Meski di tahun 2019 ini Kemenkes menyebut angka stunting balita Indonesia berada di 27,67 persen turun dari tahun 2018, sepatutnya tidak berbangga diri karena tingginya angka stunting ini menunjukkan bahwa negara telah gagal menyediakan pemenuhan kehidupan layak bagi penduduknya.

Oleh: Adinda Putri

WWW.POJOKOPINI.COM — Indonesia urutan stunting (kerdil) 4 tertinggi di dunia. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Subandi Sardjoko menyebut bahwa prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani segera. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 30,8 persen atau sekitar 7 juta balita menderita stunting. Masalah gizi lain terkait dengan stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu hamil (48,9%), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR (6,2%), balita kurus atau wasting (10,2%) dan anemia pada balita.

Meski di tahun 2019 ini Kemenkes menyebut angka stunting balita Indonesia berada di 27,67 persen turun dari tahun 2018, sepatutnya tidak berbangga diri karena tingginya angka stunting ini menunjukkan bahwa negara telah gagal menyediakan pemenuhan kehidupan layak bagi penduduknya.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama terutama dalam periode emas seribu hari pertama kehidupan (depkes.go.id).

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengungkapkan 70 persen kontribusi dalam upaya penurunan masalah kekerdilan atau stunting berasal dari luar sektor kesehatan. Upaya paling besar dalam penurunan prevalensi stunting berupa intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor di luar sektor kesehatan, seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Maka, stunting tidak serta merta terjadi pada anak ketika dilahirkan, namun bermula dari kondisi ibu saat remaja, saat hamil, saat melahirkan, hingga anak berusia dua tahun (antaranews.com).

Angka Stunting Tinggi, Bukti Negara Abai

Tingginya angka stunting merupakan potret buruk negara menyediakan pelayanan berbagai sektor yang menunjang kelayakan hidup penduduk di dalam negeri. Jaminan pemenuhan kebutuhan publik yang mendasar bagi rakyat tidak terwujud. Ini adalah bukti nyata abainya negara mengurusi rakyat.

Seruan gerakan 1 ayam tiap rumah jelaslah tidak akan mampu mengatasi persoalan stunting. Gerakan ini sama sekali tidak menyentuh akar masalah. Melalui gerakan ini justru semakin tampak bahwa lagi-lagi rakyat diminta mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi di tengah kemiskinan yang mendera. Negara benar-benar tidak menjadi pelayan bagi rakyat.

Semua ini berawal dari asas negara yang sekuler dan mengadopsi ide ekonomi kapitalisme. Negara bukan menjadi pelayan dan pengayom bagi rakyat. Maka wajar bila kebutuhan mendasar publik tidak dijamin oleh negara secara gratis dan berkualitas. Rakyat terus menderita karena menanggung beban untuk memenuhi kebutuhan publik mendasar secara mandiri. Meski ada subsidi, sumber utama pemasukan negara berasal dari pajak yang mencekik rakyat. Sedangkan kekayaan alam yang melimpah ruah diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan swasta maupun asing.

Solusi Islam Atasi Stunting

Persoalan stunting adalah tanggung jawab pemimpin negara dalam memenuhi kemashlahatan umat. Islam memerintahkan pemimpin (Khalifah) mengurusi umat dengan ketakwaan kepada Allah.

Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Penyediaan kemashlahatan umat seperti akses air bersih, penyediaan lapangan pekerjaan, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis yang berkualitas adalah hak asasi bagi rakyat dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi negara di dalam sistem pemerintahan Khilafah Islam. Negara bertanggung jawab penuh memberikan pelayanan kebutuhan publik mendasar tanpa meminta pajak dari rakyat. Sumber utama yang menopang pemasukan negara Khilafah Islam dalam memenuhi kebutuhan publik berasal dari hasil pengelolaan kekayaan alam milik umum oleh negara.

Tinta sejarah Islam mencatat bagaimana Khalifah Umar menghadapi kondisi rakyatnya pada masa paceklik di Kota Madinah. Ketika penduduknya alami bencana kelaparan akibat musim paceklik, beliau bersumpah tidak lagi makan daging atau samin sampai semua orang hidup seperti sedia kala. Beliau mengatakan, “Bagaimana saya akan dapat memperhatikan keadaan rakyat jika saya tidak ikut merasakan apa yang mereka rasakan.” Amirul Mukminin berpendapat tidak mungkin seorang pemimpin dapat memperjuangkan kehidupan rakyatnya kalau dia tidak merasakan apa yang dirasakan rakyat.

Inilah bukti nyata kepemimpinan Khilafah Islam dalam memenuhi kemashlahatan umat. Rakyat tidak akan ditelantarkan menderita menanggung beban hidupnya.

Lalu, masihkah kita berharap pengurusan rakyat diserahkan pada kepemimpinan sekuler kapitalisme? Sampai kapan rakyat terus diabaikan? Saatnya Islam menjadi solusi yang diterapkan secara sempurna pada negeri ini. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *