Hati-hati Pergaulan Tak Islami

Hati-hati Pergaulan Tak Islami


Oleh : Rajni Fadillah, S. Pd
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

WWW.POJOKOPINI.COM — Interaksi atau pergaulan antar kalangan adalah sebuah keniscayaan. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dalam kehidupan. Seperangkat aturan dalam tatanan kehidupan akan berhasil di jalankan jika terdapat komunikasi yang baik dan sehat. Interaksi antara seluruh elemen dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan aturan yang diterapkan oleh sebuah Negara, tak terkecuali institusi pendidikan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk peradaban. Maka program sekolah dan struktur pelaksana nya harus menjadi perhatian khusus. Adanya komunikasi dan kerja sama antar guru dan staf yang terlibat juga sangat menentukan keberhasilan sebuah institusi pendidikan. Pada dasar nya interaksi pada perkara pendidikan, kesehatan, Ekonomi dan muamalat lain nya adalah perkara yang mubah (boleh dalam syariat). Namum interaksi dalam hal pekerjaan, pendidikan, dll juga harus diperhatikan agar tidak kebablasan, Sebab disana terdapat laki-laki dan perempuan. Islam sangat berhati-hati dalam menjaga masalah ini.

Karena itulah, Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. Atas dasar itu, Islam menetapkan sifat iffah (menjaga kehormatan) sebagai sebuah kewajiban. Ada beberapa hukum-hukum yang berkenaan dengan sistem pergaulan/ sosial, diantara nya : Pertama, Islam telah memerintahkan bagi laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan yang di jelaskan dalam Al-Qur’an “katakanlah kepada laki-laki & perempuan yang beriman, ” Hendaklah mereka menahan pandangan nya dan memelihara kemaluannya…” (QS. an-Nur : 30)
Kedua, Islam mewajibkan perempuan untuk menutup Aurat dengan mengenakan pakaian yang menutup secara sempurna yang juga di jelaskan dalam Al-Qur’an surah an-Nur : 31
Ketiga, Islam melarang seorang wanita untuk safar selama 24 jam tanpa disertai Mahram nya.
Keempat, Islam melarang laki-laki dan perempuan untuk berkhalwat (berdua-duaan), kecuali di sertai mahram nya.
Kelima, Islam melarang wanita Untuk keluar rumah kecuali atas izin suami nya.
Keenam, Islam sangat menjaga agar dalam Kehidupan khusus komunitas perempuan terpisah dengan komunitas laki-laki, begitu juga dalam Masjid, sekolah, dan sebagai nya.
Ketujuh, Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara laki-laki & perempuan hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat, bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara laki-laki & perempuan yang bukan mahram nya atau keluar bersama untuk berdarmawisata.

Apapun profesi dan jabatan yang kita miliki tetap ada batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang sudah di atur oleh syariat agar terjaga kehormatan, kesucian dan keteraturan dalam hidup. Ini menunjukkan bahwa antara aturan satu dan aturan yang lain saling berhubungan dan menguatkan satu dengan yang lain.

Sistem sekuler liberal yang diterapkan di negeri ini mejamin kebebasan yang kebablasan termasuk bebas berekspresi. Masyarakat dari seluruh kalangan pun bebas dalam bertindak dan bersikap sesuai yang dikehendaki. Batasan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pun menjadi kelabu ditengah umat yang serba bebas ini. Campur baur laki-laki dan perempuan (ikhtilat) dan berdua-duaan (khalwat) pun dianggap sesuatu yang wajar. Hubungan melanggar hukum syara’ pun hadir dengan berbagai balutan, mulai dari TTM, pacaran, dll.

Tak jarang kita melihat aktivitas pacaran, nongkrong malam-malam bahkan ada yang kepergok mesum di hotel seperti yang terjadi di Aceh baru-baru ini. Parah nya lagi pelaku adalah kepala sekolah dan wakil nya ( detik.com 02/03 2020).

Sungguh sebuah fenomena yang menyesakkan dada. Sekolah yang seharusnya menjadi teladan dalam mencetak pribadi yang taat dan cerdas malah kepala dan wakil nya yang melanggar aturan dan jauh dari pribadi teladan. Inilah buah dari sistem pendidikan sekuler yang memisahkan urusan agama dengan kehidupan. Agama tidak boleh ikut campur urusan dunia, maka sering kita dapati satu sisi intelektual disisi yang lain Pelaku maksiat.

Aceh memang terkenal dengan serambi Mekah sebab ada nya qanuun dan perda syariah yang dilaksanakan sebagai bentuk hak otonomi daerah, salah satu nya qanuun jinayat terkait ikhtilat dan khalwat. Namun Aceh tetaplah berada dibawah kepemimpinan nasional yang menggunakan sistem Demokrasi sekuler liberal. Dimana syariat yang diterapkan didaerah Aceh harus mengikuti keinginan pemerintah pusat dan disesuaikan kepentingan para penguasa. Pelaku yang melanggar qanuun jinayat ini memang diberikan sanksi cambuk sebanyak 25 kali namun hal ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Sanksi dalam Islam berfungsi sebagai jawabir dan jawazir (penebus dosa dan member efek jera ) bagi pelaku serta membuat masyarakat yang lain untuk berfikir dua kali jika hendak bermaksiat sebab tegasnya sanki dalam Islam. Jika kita melihat tatacara pelaksanaan qanuun jinayat ini, maka tidak memenuhi syarat di atas. Alih-alih selesai, memberi efek jera saja tidak.

Dilihat dari sisi sistem sosial yang diterapkan oleh negeri ini yang serba bebas, maka pelaksanaan qanuun jinayat di Aceh terkesan tidak adil, sistem sosial yang berlaku sekuler liberal sedang sistem persanksian pakai Aturan islam. Artinya, di satu sisi Negara menjamin kebebasan serta menyediakan dan memfasilitasi sarana bagi masyarakat untuk memudahkan mereka untuk berkhalwat,ikhtilat bahkan berzina. Hadirnya banyak tempat wisata yang jauh dari syariat, club malam, bertebaran nya film dan drama percintaan, perselingkuhan dll yang merusak moral, serta bebas nya rakyat dalam memamerkan aurat. Disisi lain, sistem sanksi untuk menghukum pelaku yang melanggar tersebuat menggunakan syariat yang disesuaikan dengan sistem sekuler, sungguh ini bentuk kedhaliman dan ketidak adilan.

Dalam Islam tindak pencegahan dari Negara sangat diperhatikan dengan mengedukasi umat dengan Islam serta memblokir situs-situs porno, film, drama dan tempat maksiat lain nya yang sekiranya membahayakan aqidah umat. Menghadirkan suasana keimanan yang terus-menerus dengan mengarahkan umat agar cenderung kepada aktivitas ketaatan dalam berbagai program. Jika demikian maka umat pasti terhindar dari maksiat, seandainyapun ada yang melanggar maka hal yang wajar jika dihukumi sesuai dengan syariat.

Kerancuan dan tumpang tindih nya penerapan syariat Islam di Aceh bukti bahwa Islam tidak bisa diterapkan dalam bingkai Demokrasi, tapi ia hanya bisa di terapkan dalam bingkai Khilafah dimana seluruh aturan nya sesuai dengan Islam. Pendidikannya, sosialnya, ekonominya, kesehatannya, politiknya, serta persanksian nya pun Islam. Islam kaffah inilah yang akan mengadirkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, dan kehormatan bagi umat.

Demokrasi tak bisa dipasangkan dengan Islam sebagaimana yang haq tak bisa di campur adukkan dengan yang Bathil. Maka cara menuntaskan masalah kriminal termasuk mesum dan perzinahan hanya akan mampu diselesai dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam institusi politik Islam yang di sebuat dengan Khilafah. Wallahu ‘alam.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *