Hipokrisi Demokrasi: Antikritik Berujung Pembungkaman

Hipokrisi Demokrasi: Antikritik Berujung Pembungkaman

Inilah gambaran dari sistem demokrasi yang akan melahirkan negara korporasi dan negara polisi (represi). Mewadahi perbedaan, meninggikan suara rakyat hanyalah sebatas retorika semata yang dibangun untuk mengambil hati rakyat.


Oleh: Haura Az-Zahra

POJOKOPINI.COM — Setelah terjadinya aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja pada sejumlah daerah di Indonesia bulan Oktober lalu, membuat sejumlah aktivis bahkan pelajar diamankan dan ditahan oleh aparat. Penangkapan sejumlah aktivis tersebut usut punya usut disebabkan karena mengkritisi kebijakan pemerintah. Hal ini agaknya menimbulkan kecurigaan di tengah rakyat bahwa rezim hari ini anti terhadap kritik.

Dikutip dari tribunnews.com (29/10/20) bahwa banyaknya demonstran yang ditindak aparat, memicu tudingan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) otoriter seperti pemerintahan Orde Baru. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam juga berpendapat bahwa setidaknya ada tiga indikator yang bisa mengonfirmasi tudingan publik bahwa rezim Jokowi identik dengan orba, di antaranya :

Pertama adanya pembatasan kebebasan sipil, menurutnya hal itu bisa dilihat dari cara pemerintah merespons kritik publik, baik dari langkah mengondisikan media massa hingga mengkriminalisasi aktivis. Kedua, bisa dilihat dari cara pemerintah memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menciptakan stabilitas keamanan dan politik. Ketiga, terlihat dari ‘perselingkuhan’ antara kekuatan bisnis dan kekuasaan yang semakin vulgar terjadi. Menurutnya, perselingkuhan itu telah terlihat terjadi sejak pengesahan revisi UU KPK hingga pengesahan UU Minerba dan UU Ciptaker (cnnindonesia.com, 22/10/20).

Melihat kondisi tersebut, Lembaga Indikator Politik Indonesia mencoba membuat survei opini publik terhadap potret kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Survei menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat 79,6 persen, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes 73,8 persen, dan aparat dinilai semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa 57,7 persen (merdeka.com, 25/10/20).

Melihat fakta terkait survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia, menjadi bukti bahwa rakyat takut akan menyuarakan pendapatnya. Rakyat akan merasa jika menyuarakan pendapat akan mengancam dirinya. Akibatnya rakyat menjadi apatis, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya dan merasa acuh tak acuh selama tidak mengganggu eksistensinya.

Padahal semestinya kritik merupakan hal yang sangat wajar terjadi, karena manusia adalah makhluk sosial. Bahkan di era modern seperti saat ini, kritik juga dimungkinkan terjadi pada semua aspek kehidupan karena tersedianya perangkat, sarana, dan media yang dapat mengakses aktivitas manusia lain tanpa batas ruang dan waktu.

Sebetulnya pembungkaman terhadap aktivis maupun rakyat yang mengkritik kebijakan, tidak hanya terjadi saat ini. Selama sistem yang dianut negeri ini demokrasi-kapitalis akan terus menimbulkan pembungkaman terhadap aktivis maupun rakyat yang menyuarakan pendapatnya.

Inilah gambaran dari sistem demokrasi yang akan melahirkan negara korporasi dan negara polisi (represi). Mewadahi perbedaan, meninggikan suara rakyat hanyalah sebatas retorika semata yang dibangun untuk mengambil hati rakyat. Namun yang terjadi nyatanya sikap kritis dari rakyat justru dibungkam dan dianggap mengganggu kepentingan korporasi.

Berbeda dengan sistem Islam, dalam sistem Islam (Khilafah), negara tidak antikritik. Islam menetapkan standar dan batasan yang baku dalam menyikapi perbedaan pandangan antara rakyat dengan penegak hukum. Terdapat mekanisme kontrol (muhasabah) dan check and balance, baik yang dilakukan dari dalam maupun luar kekuasaan.

Dalam sistem Islam, terdapat juga Majelis Umat yang berfungsi melakukan muhasabah terhadap penguasa. Ada pula Mahkamah Mazhalim yang berfungsi menghilangkan kezaliman oknum penguasa, mulai dari Khalifah sampai pejabat negara terendah.

Sudah semestinya kita perpegang teguh pada syariat Allah yang dalam hal ini ada pada sistem Islam. Maka, menjadi kewajiban pula bagi setiap muslim untuk mengembalikan kepemimpinan Islam, agar dapat terciptanya keadilan dan ketika menyampaikan pendapat yang datangnya dari dorongan keimanan untuk menjalankan syariat-Nya tak lagi menjadi sebuah ancaman. Wallahu a’lam.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *