Hutan Merauke Dibuldoser demi Kepentingan Para Kapitalis?

Peraturan dan Undang-undang kerap tumpang tindih lintas kementrian bahkan tingkat pemerintah. Acap tidak sejalan, berbenturan antara kelestarian lingkungan dengan nilai ekonomi SDA.


Oleh: Magnolia (Pegiat Literasi Islam dan Pemerhati Kebijakan Publik)

POJOKOPINI.COM — Sebelumnya masyarakat Dayak Kinipan pemilik hutan adat di Lamandau, Kalimantan Tengah, rusuh akibat tuduhan pencurian chainsaw. Sekelompok orang menjadi tertuduh oleh pemilik konsesi perkebunan sawit yang memasuki area hutan adat. Effendi Bohing, ketua adat mereka pun dipolisikan pada Agustus 2020, dikutip Mongabay.co.id dan koran.tempo.co.

Kini masyarakat adat hutan Merauke menangis, rasa perih di dada mereka. Meratapi hutan sumber penghidupan dan tempat berdiam arwah nenek moyang mereka, dibongkar oleh pendatang. Dibuldoser seluas kota Seoul, dan kayu-kayu tak terpakai ditimbun lalu dibakar.

Langit-langit kampung tempat mereka berdiam hitam bahkan di siang hari. Begitulah ratapan ibu Elisabeth Ndiwaen (pemilik hutan ulayat) dan keluhan Esau Kamuyan (warga desa sekitar hutan konsesi) dalam video berita bbc.com pada 12 November yang lalu.

Hasil investigasi dari Greenpeace International dengan Forensic Architecture menemukan, dugaan anak usaha perusahaan Korea Selatan, Korindo Group di Papua melakukan pembakaran hutan di provinsi itu secara sengaja untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Pembersihan lahan menggunakan api terjadi secara sistematis dan terpola. 

Hasil dari analisis teknik Rasio Pembakaran Normal (NBR), menemukan pola pembakaran pembukaan lahan dan pembersihan lahan menggunakan api terjadi di bulan Oktober 2011 sampai Januari 2016. Data satelit VIIRS dan MODIS NASA disejajarkan dengan data hotspot pada wilayah yang sama untuk menampilkan tampak visual, menguatkan dugaan pembakaran (m.cnnindonesia.com, 13/11/). 

Begitu juga di Sumatera atau pulau lainnya, pengelolaan hutan adat dan SDA kerap berbenturan dengan masyarakat asli setempat. Pemerintah memilih tutup mata untuk menyadari keberadaan suku-suku tertentu di nusantara ini yang masih hidup dan berkembang di sekitaran hutan adat milik mereka. Masyarakat memang menolak untuk melakukan urbanisasi. 

Mereka lebih senang menghadapi hidup apa adanya sesuai dengan jalan adat dan kebiasaan nenek moyang mereka. Bukankah hal ini telah tertuang dan diakui oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat?

Kini perasaan penguasa terlepas dari perasaan mereka, masyarakat adat. Mengecilkan keberadaan mereka, mengabaikan kehidupan mereka yang tergantung dari ekosistem hutan, dan peran mereka dalam menjaga kelestarian hutan juga lingkungan hidup. Ironi sungguh, zamrud khatulistiwa yang telah dijaga dan dirawat oleh masyarakat adat secara turun temurun tetapi oleh penguasa dilakukan perubahan kawasan menjadi konsesi. Apapun dalihnya, bahkan kemakmuran dan penciptaan lapangan kerja tak menjadi solusi bagi masyarakat adat. 

Karakteristik masyarakat papua berbeda dengan masyarakat Indonesia kebanyakan, apalagi dengan urban perkotaan. Sepantasnya negara menghargai dan melindungi keberadaan mereka, bagian dari tanggung jawab pemerintah. Jangan kerendahan SDM masyarakat adat dan kesederhanaan cara berpikir mereka, menjadi bumerang untuk mereka di dalam memahami hak-hak mereka di dalam peraturan dan perundangan atau menjadi dalih birokrasi pemerintahan berlepas diri.

Peraturan dan Undang-undang kerap tumpang tindih lintas kementrian bahkan tingkat pemerintah. Acap tidak sejalan, berbenturan antara kelestarian lingkungan dengan nilai ekonomi SDA. Selayaknya selaku negara yang berketuhanan, prinsip dasar beragama menyangkut muamalah dengan masyarakat wajib dipenuhi oleh negara. 

Sebagaimana Islam menjamin harkat dan martabat manusia, sejarah daulah Islam dahulu melindungi umatnya juga masyarakat lainnya yang tidak seakidah – tidak ada perampasan harta benda mereka kafir muahid atau dzimi oleh daulah.

Perwakilan Papua di DPR RI, Willem Wandik dari fraksi PAN, menyuarakan perubahan substansi RUU Otsus Papua. Perubahan ini telah diwacanakan oleh perwakilan Papua dan Papua Barat, 13 orang anggota DPR dan 8 orang anggota DPD, sejak dilantik periode 2014. Mereka menolak jika rumusan rancangan RUU Otsus ini tidak didasarkan pada perubahan yang mendasar tentang pengakuan negara atas sejarah Tanah Papua. Kedaulatan politik orang-orang Papua dalam menentukan visi pembangunan, bukan sekadar menjalankan order penguasa dan titipan bisnis pembangunan/investasi (www.rmolaceh.id, 18/07).

Kini para anggota dewan Papua dan Papua Barat pun tak dapat berbuat banyak. Dalam sidang paripurna penutupan masa sidang ke-4 DPR RI, RUU Otsus Papua masuk dalam urutan ke-42 daftar Rancangan Undang Undang Prioritas Prolegnas 2020. Konsesi hutan dan lahan puluhan ribu hektar di Papua menjadi hidangan spesial para investor dalam kapitalisme.

Perspektif Islam

Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput,  air dan api” (H.R Abu Dawud dan Ahmad).  Islam menjalankan sistem ekonomi syirkah, yaitu hal pokok menyangkut hajat hidup orang banyak maka tidak boleh dikuasai oleh perseorangan atau sekelompok orang bahkan negara. Melainkan fungsi negara adalah sebagai perwakilan rakyat dalam mengelola dan mengatur pemanfaatannya agar setiap masyarakat dapat mengakses dan merasakan manfaatnya.

Kaedah ushul fiqih dalam Islam menyebutkan bahwa ada dan tidak adanya hukum, mengikuti ada tidaknya ilat. Berdasarkan hadis di atas maka dapatlah diambil ilat yang diistinbatkan bahwa hutan dan ekositestemnya, yaitu pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka pengelolaannya semestinya menggunakan sistem syirkah. Tidak boleh dikuasai perseorangan atau sekelompok orang, melainkan negara/pemerintah mengatur pengelolaan dan pemanfaatanya agar dapat dirasakan oleh masyarakat umum.

Dengan kata lain keterlibatan masyarakat adat dan pemerintahan daerah mutlak adanya. Begitupun pelaksanaan AMDAL guna kelestarian SDA dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Nafsu serakah kapitalisme selalu berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem. Wallahu a’lam bish shawab.[] I

Ilustrasi: Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *