Ibu Kota Telah Jatuh Sebelum Dibangun

Ibu Kota Telah Jatuh Sebelum Dibangun

Oleh : Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

WWW.POJOKOPINI.COM — Presiden resmi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada Agustus 2019 lalu. Kemudian bersama para menterinya Ia bergegas mencari pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut. Total anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit, ditaksir mencapai Rp 466 triliun.

Dari total kebutuhan tersebut, negara melalui APBN kemungkinan hanya bisa memenuhi 19 % saja. Salah satu upaya presiden mengejar pendanaan dilakukan dengan mengundang masyarakat dunia untuk ikut serta dalam proses pemindahan ibu kota Indonesia. Seruan ini disampaikannya saat ia menjadi pembicara kunci di forum internasional bertajuk Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin 13/01/2020 (cnnindonesia).

Nasib Kepentingan Nasional dan Kedaulatan Negara

Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan setidaknya AS, Uni Emirat Arab, Inggris, Jepang dan Jerman ingin berinvestasi. Bahkan Softbank yang merupakan raksasa telekomunikasi dan media asal Jepang telah mengaminkan ajakan ini. Namun gembar-gembor realisasi ibu kota baru belum disertai dengan kepastian dan kejelasan nasib kepentingan nasional. Hingga kini pemerintah belum memiliki rincian skema investasi yang akan dipakai berikut gambaran untung ruginya bagi Indonesia.

Skema investasi ibu kota baru akan didominasi oleh infrastruktur dan sarana pendukung seperti properti, energi listrik, energi air dan gas. Seharusnya pemerintah telah menyiapkan semuanya termasuk klausul perjanjian yang memihak kepentingan nasional. Klausul harus memuat tentang sumber daya manusia yang akan membangun infrastruktur, apakah menggunakan tenaga lokal atau malah TKA ? demikian pula bahan baku, menggunakan bahan baku lokal atau malah bahan baku impor ?

Undangan yang diberikan oleh pemerintah dikhawatirkan akan menjadi tiket emas bagi asing untuk menyetir kepentingan negara. Pemindahan ibu kota negara tidak akan menyumbang banyak untuk proporsi perekonomian nasional. Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi memperkirakan hanya sekitar 0,1 hingga 0,2 persen saja. Tidak banyak return atau pengembalian investasi ibukota baru di daerah yang memang sepi tersebut. Dilihat dari skala profit investasi tak menarik minat investor dalam negeri.

Pemerintah juga telah menunjuk 3 tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibukota, yakni Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bi Zayed, CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair. Mereka ditunjuk tanpa diberi gaji. Jokowi menyatakan Indonesia hanya bisa memberikan penghargaan saja. Pertanyaannya, bersediakah para kapitalis itu memberikan kontribusinya tanpa dibayar? rasanya mustahil, no free lunch.

Ia juga mengungkapkan bahwa investasi asing nantinya tidak dalam bentuk pinjaman. Selain itu, tidak ada jaminan pemerintah (government guarantee) dalam aliran investasinya. Lalu, apa yang mereka dapatkan ? karena keuntungan tangiable itu sedikit sekali, maka tentu yang mereka harapkan ya intangible seperti informasi intelijen misalnya. Inilah yang penting untuk dijadikan catatan, jangan sampai negara besar seperti China dan Timur Tengah mengakses informasi intelijen negara. Hal yang demikian tentu berpeluang besar mengancam kedaulatan negara.

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, proyek ibu kota baru akan dibuat berdasarkan klaster. “Bisa saja nanti universitas besar masuk, bisa saja rumah sakit standar internasional. Masuk RS terkenal,” tuturnya (cnnindonesia 18/01/2020). Pernyataan ini sungguh telah menjawab kegelisahan rakyat, menyibak tabir gelap menjadi terang benderang. Proyek pemindahan ibu kota nyata hanya untuk meneguhkan cengkraman kapitalis terutama pada aset-aset vital strategis negara. Ibu kota yang digadang-gadang itu sejatinya telah jatuh meski pembangunannya belum berjalan.

Sistem Pembangunan Infrastruktur Khilafah Menjaga Kedaulatan Negara

Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi mencatat apa yang dilakukan Khalifah Umar untuk membangun infrastruktur dalam bukunya “The Great Leader of Umar bin Khatab”. Amirul mukminin Khalifah Umar r.a mendanai pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan semua hal yang terkait dengan sarana dan prasarana jalan melalui pos dana khusus dari Baitul Mal. Beliau juga menyediakan sejumlah besar unta sebagai sarana transportasi antar berbagai jazirah Syam dan Irak.

Kalifah Umar juga mendirikan rumah singgah (rumah tepung) yang disebut Dar ad-Daqiq di sepanjang jalur Mekah dan Madinah dengan sediaan berbagai kebutuhan pangan sebagai bahan perbekalan para musafir dan ibnu sabil yang kehabisan bekal dan tamu asing yang membutuhkan tempat peristirahatan. Umar juga pernah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap menjaga izzah Islam dan kaum muslimin. Hal ini terjadi ketika Nahawand difutuhat, para pemilik sumur di kawasan Hardzan dan Dinar datang meminta kejelasan. Kemudian Hudzaifah membuat nota kesepakatan dan membayar upeti serta memberikan jaminan keamanan.

Berbagai proyek direalisasikan mulai dari menggali kembali sungai, teluk, memperbaiki jalan, membangun jembatan dan bendungan dengan menggunakan anggaran negara pada masa itu. Pembangunan direncanakan dengan cermat, efektif dan efisien. Dengan mekanisme ini pembangunan skala besar berjalan tanpa melanggar hukum syariah dan tetap menjaga kemuliaan Islam di mata asing.

Bahkan ketika Khilafah telah menyandang gelar “The Old Sick Man”, Khalifah saat itu, Sultan Abdul Hamid II tetap mampu menjaga kedaulatan negaranya dalam membangun infrastruktur. Beliau membangun jalur kereta api Hijaz Rail Way yang membentang dari Damaskus, Syria hingga Madinah di Arab Saudi dengan jarak lebih dari 1.300 km dan mampu mengangkut 300.000 penumpang. Jalur ini di resmikan pada tahun 1908. Pembangunan ini dimaksudkan untuk melayani jamaah haji, dengan memangkas waktu perjalanan yang tadinya 40 hari menjadi 5 hari saja.

Paradigma kepemimpinan Islam menjadikan fungsi kepemimpinan negara sebagai pengurus sekaligus pelindung bagi rakyat, wilayah dan kedaulatannya. Islam mengharamkan pemimpin menyerahkan kedaulatannya, meski karena alasan pembangunan infrastruktur. Sistem politik Islam menutup setiap celah bagi penguasaan aset-aset strategis negara yang nantinya akan menjadi gerbang bagi penjajahan asing. Syariah Islam memastikan setiap kebijakan yang diambil oleh Khalifah, seluruhnya diarahkan untuk kemaslahatan umat dan meneguhkan kedaulatan negara.

“Siapapun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat…” (Abu Dawud, Ibnu Majah, Al Hakim).[]

Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *