Ilusi Kerukunan Beragama Dalam Sistem Demokrasi

Ilusi Kerukunan Beragama Dalam Sistem Demokrasi

Oleh: Kartiara Rizkina Murni (Aktivis Mahasiswa)

WWW.POJOKOPINI.COM — Konflik Aksi perusakan terhadap Masjid Al Hidayah yang berada di Perum Agape, Kelurahan Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), memicu reaksi keras umat Islam tak hanya di Sulut, tapi juga umat Islam di Poso Sulawesi Tengah dan beberapa kota lainnya di Sulawesi.

Ribuan umat Islam berdatangan ke Masjid Al Hidayah. Tak hanya dari kota-kota sekitar Sulut, tapi juga dari Poso, Sulawesi Tengah dan beberapa kota lainnya di Sulawesi.(INDOPOLITIKA.COM 31/01/2020)

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Tengku Zulkarnain menanggapi pengrusakan musala di Minahasa Utara dan Sumaetra Utara (Sumut). Di lansir dari Pojoksatu.id Masjid di Sumut, tepatnya di Jalan Belibis, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dilempari batu pada Jumat malam (26/1) lalu.

Sedangkan musala di Perumahan Agape, Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dirusak puluhan massa pada Rabu malam (29/1/2020).

“Baru saja masjid al Amin di Jln Belibis Medan DILEMPARI Orang, semuanya bukan Orang Islam. Sudah ditangkap Polisi. Sekarang di Menado Musholla dihancurkan. Semua pelaku juga bukan Orang Islam. Mau mereka APA?,” tulis Tengku Zulkarnain di akun Twitternya, Kamis (30/1).

Memang kasus seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Sebelumnya ada juga kasus seorang wanita non muslim yang memasuki masjid sambil membawa anjing dan memakai sendal. Namun bagaimana sikap pihak berwajib? Mereka mengatakan bahwa pelaku pelaku mendapat gangguan jiwa.

Banyaknya kasus pengrusakan rumah ibadah dan penghianaan agama ini membuktikan lemahnya pembangunan kerumunan dalam sistem Demokrasi.

Karena sisi demokrasi lebih berkonsentrasi melakukan pembelaan terhadap warga negara minoritas, justru potensial muncul tirani minoritas termasuk dalam sikap beragama.

Tak perlu jauh-jauh, lihat saja bagaimana sikap Menteri Agama Fachrul Razi yang terkesan menyepelekan kasus pengrusakan masjid oleh non muslim. Seperti di lansir dari RMOL.ID 01/02/2020, Fachrul mengatakan, perusakan tempat ibadah jika dibanding dengan jumlah tempat ibadah di Indonesia memiliki rasio yang sangat kecil. Tentu pernyataannya menjadi polemik di media sosial.

“Sebetulnya kasus yang ada, kita bandingkan lah ya, rumah ibadah di Indonesia ada berapa juta sih? Kalau ada kasus 1-2 itu kan sangat kecil,” kata Fachrul di Kota Bogor, Kamis (30/1). 

Beberapa tokoh seperti Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Brigjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo angkat Bicara perihal ini, ia menilai apa yang dikatakan Fachrul tidak tepat. Kata dia, komentar semacam itu bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang menggaungkan untuk membangun radikalisme.

Pengurus MUI juga menyatakan hal yang serupa agar Fachrul sebagai menteri agama harus bisa menyejukkan suasana. Bukan malah memancik percikan radikalisme menjadi semakin besar. 

Hal ini tidak lepas dari strategi politik yang dirancang Barat untuk dunia Islam. Menlu AS 2013-2017, John Kerry, menyatakan, “Diplomasi global saat ini adalah dengan melibatkan tradisi agama pada urusan luar negeri (AS)… karena aktor dan insan agama sedang memainkan peran resmi di setiap wilayah di dunia dan pada hampir setiap masalah yang menjadi pusat kebijakan luar negeri AS.” ( Muslimahnews.Com 10/02/2020)

Tujuannya adalah mencegah ekstremisme agama (Islam) yang menjadi common enemy kafir Barat. Dan sayangnya, dunia Islam termasuk Indonesia justru tidak pernah baik dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini.

Sebenarnya propaganda toleransi dan kebebasan beragama sudah sejak lama diserukan kepada masyarakat. Namun kata toleransi sesungguhnya hanya senjata untuk menyerang umat islam oleh sistem saat ini. Contohnya saja tika umat islam enggan mengucapkan selamat Natal di katakan intoleran, penyebutan kafir dibilang intoleran, ingin menerapkan syariah di cap Radikal tidak toleran.

Demokrasi mewujudkan inklusi sosial masyarakat berupa toleransi, itu hanyalah bahasa-bahasa yang kerap digunakan untuk mengamuflase tujuan sesungguhnya yakni menyerang ajaran Islam dan meniadakan konsep Islam dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

rusaknya sistem dan tata aturan yang diterapkan hari ini tidak dapat menjamin terwujudnya kehidupan rukun di negeri ini. Diantaranya adalah karena pemerintah tidak tegas dalam menegakkan peraturan kehidupan beragama, konstitusi yang sangat lemah, juga karena masyarakat tidak puas hidup dalam sistem yang tidak memberikan keadilan bagi kehidupan beragama. Kasus sengketa pendirian rumah ibadah dan pengrusakan rumah ibadah menjadi bukti yang amat nyata. Persoalan berlarut-larut, bahkan terulang di berbagai tempat.

Namun berbeda dalam penerapan sistem islam, Kaum Muslim dengan beragam suku-bangsa dan beragam agama hidup rukun dan damai hampir selama 14 abad. Dengan luas wilayah 1/3 dunia dengan satu komando seorang khalifah. Sejarah membuktikan tidak ada negara paling baik penataan persatu dan kerukunan antar umat manusia selain khilafah.

Mengapa bisa demikian, karena di dalam islam tidak ada namanya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, muslim atau non muslim, kulit putih atau kulit hitam. Semua di perlakukan sama, memiliki hak yang sama, dan mendapat perlindungan dari negara, begitu juga dalam hal beragama. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk berislam. Allah SWT berfirman:

“Tiadak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (QS. Al Baqarah: 256).

Meski hidup dalam naungan pemerintahan Islam, masyarakat non muslim mendapatkan hak-hak yang sama dengan kaum Muslim sebagai warga negara. Mereka memperoleh jaminan keamanan. Mereka juga bebas melakukan peribadatan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing.

Ketika Muhammad Al-Fatih sukses menaklukkan Konstantinopel. Saat itu banyak wajah kaum Kristiani pucat-pasi. Tubuh mereka menggigil ketakutan di sudut gereja. Hati dan pikiran mereka kelu karena takut kalau saja Muhammad Al-Fatih akan membunuh mereka.

Faktanya, Muhammad al-Fatih membebaskan mereka tanpa ada yang terluka.Tak ada satu pun kaum Kristiani Konstantinopel yang dianiaya. Bahkan ia menjamin kehidupan mereka, melarang prajuritnya untuk menyakiti mereka. Tak ada yang dipaksa untuk memeluk Islam.[]

Orientalis Inggris mengatakan:
“Sejak Konstantinopel dibebaskan pada 1453, Sultan Muhammad II menyatakan dirinya pelindung gereja Yunani. Penindasan atas kaum Kristen dilarang keras. Untuk itu dikeluarkan sebuah dekrit yang memerintahkan penjagaan keamanan pada uskup agung yang baru terpilih, Gennadios, beserta seluruh uskup dan penerusnya.”

Maka dengan melihat fakta yang terjadi hari ini tentu kita sebagai kaum muslim yang beraqidah Islam kembali menawarkan solusi akan keberhasilan sistem Khilafah yang mewujudkan kerukunan antar umat manusia dan harmonisasi beragama karena diterapkannya aturan Illahi Rabbi.[]

Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *