Impor Ayam saat Surplus, Dimana Peran Negara?

Mirisnya, adanya produk pangan impor tak berdampak signifikan terhadap distribusi bahan pangan rakyat. Nyatanya membuat rakyat yang sudah miskin semakin miskin. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri mengais sisa-sisa, puing-puing dari remah-remah elit Kapital (pemilik modal besar). Sementara para kapital serta konglomerat semakin hari semakin kaya bergelimang harta.


Oleh: Radayu Irawan S.Pt. (Alumni Peternakan USK)

POJOKOPINI.COM — Peternakan merupakan sub sektor pertanian yang merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi umat manusia. Kebutuhan manusia terhadap sumber protein hewani hanya akan dapat diperoleh melalui sektor peternakan. Maka sesuatu yang wajar jikalau negeri Indonesia tak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka dilakukan impor dari luar negeri.

Namun, ada sebuah fakta yang membingungkan dan membuat peternak bahkan masyarakat bertanya-tanya. Kok bisa, pengampu kebijakan melakukan impor daging ayam di saat industri perunggasan dalam negeri mengalami surplus. Apa yang sedang terjadi?

Dilansir dari CNBC Indonesia (24/04/2021) Indonesia terancam kena gempuran daging ayam impor murah dalam beberapa waktu ke depan. Penyebabnya bukan karena kekurangan stok di dalam negeri, melainkan ada kewajiban dari Indonesia untuk memenuhi tuntutan setelah kalah gugatan dari Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih, dilansir dari OkeZone (29/04/2021) mengatakan bahwa impor daging ayam dari Brasil akan merugikan peternak UMKM. Dia menjelaskan, harga produksi daging ayam Brasil di kisaran harga Rp14.500. Sementara, harga produksi daging ayam dalam negeri sampai Rp20.000. Kalau nanti ayam impor masuk maka peternak UMKM bisa gulung tikar, pungkasnya.

Tak hanya Brasil, sekitar 14 negara sudah siap mengekspor daging ayam ke Indonesia sebagai buntut kekalahan pemerintah menghadapi gugatan Brasil di sidang WTO (tirto.id, 29/10/2020).

Amat sangat miris fakta yang telah terjadi ini. Di saat produksi ayam pedaging maupun layer surplus di dalam negeri, bisa-bisanya pengampu kebijakan membuka kran impor. Karena dengan dibukanya kran impor akan memukul telak harga jual hingga semakin merosot. Hal ini membuat peternak lokal juga akan menjadi semakin terpuruk.

Seyogianya pengampu kebijakan mengambil langkah tegas untuk menolak kran impor dari luar negeri, demi mengamankan dan menyelamatkan peternak lokal. Namun apa hendak dikata, Indonesia wajib memenuhi tuntutan kekalahan gugatan dari Brasil di WTO. Maka buntutnya, negeri kita harus menerima kenyataan pahit dengan menerima kran impor dari luar negeri.

Sepatutnya Indonesia menyadari bahwa WTO merupakan alat hegemoni bagi negeri produsen. Berupa jebakan untuk negeri ini dalam bahaya penjajahan dari segi ekonomi serta tidak memberikan keuntungan sedikitpun bagi negeri ini. Bahkan yang diperoleh hanyalah kerugian demi kerugian.

Pada dasarnya, derasnya kran impor dan tak berdaulatnya penguasa untuk menolak gugatan WTO, merupakan buah dari penerapan sistem demokrasi yang telah bercokol di negeri ini. Dimana, sistem ini merupakan sistem yang aturannya dibuat oleh manusia. Sehingga aturan-aturan dibuat sesuai dengan kehendak nafsu penguasa serta aturan disetir sesuai kemauan cukong-cukongnya.

Akibat penerapan sistem demokrasi pula, menyebabkan penguasa abai dalam mengurusi urusan rakyat. Penguasa dalam sistem kapitalisme diduga kuat lebih fokus mengurusi rente impor pangan, dibanding mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pangan di dalam negeri. Mirisnya, adanya produk pangan impor tak berdampak signifikan terhadap distribusi bahan pangan rakyat. Nyatanya membuat rakyat yang sudah miskin semakin miskin. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri mengais sisa-sisa, puing-puing dari remah-remah elit Kapital (pemilik modal besar). Sementara para kapital serta konglomerat semakin hari semakin kaya bergelimang harta.

Maka, sudah jelas. Bahwa keberadaan impor pangan untuk kemaslahatan siapa. Yang jelas bukan untuk kemasalahatan umat. Melainkan untuk segelintir pihak yang memiliki kepentingan.

Apa yang telah dilakukan oleh penguasa Kapitalis-demokrasi-sekuler jelas berbanding terbalik dengan Islam. Jikalau penguasa negeri ini abai terhadap urusan umat, penguasa Islam sangat-sangat memperhatikan urusan umat. Karena, sesuai dengan sabda Rasulullah saw “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Serta, Rasullullah saw juga bersabda “Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung, maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggungjawab atasnya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad).

Ditambah lagi firman Allah Swt. yang telah melarang dengan tegas intervensi pihak kafir terhadap kaum muslimin. Sebagaimana firman-Nya, “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS An-Nisaa [04]: 141).

Tentu, agar tercipta sesosok pemimpin yang benar-benar mengurusi urusan umat, menjadi junnah dan menolak intervensi pihak kafir terhadap kaum muslimin, ini hanya di temukan dalam negara Islam (Khilafah). Khilafah merupakan negara yang mandiri dan independen dimana di dalam nya diterapkan hukum-hukum Islam secara kaffah. Karena Allah melarang intervensi asing, maka Khilafah juga menolak adanya hegemoni lembaga-lembaga asing, termasuk kebijakan WTO.

Khilafah juga akan menjamin keberlangsungan sektor peternakan ayam. Di aspek hulu, Khilafah menjamin iklim peternakan yang kondusif, menyediakan kawasan khusus peternakan, menjamin rantai pasokan pakan, riset dan teknologi produksi ternak dan pakan, obat-obatan, bahkan menjamin ketersediaan modal usaha peternakan. Kondisi ini akan sangat menunjang swasembada hasil ternak hingga bisa mencapai surplus (MuslimahNews.com, 30/04/2021).

Di samping itu di aspek hilir, Khilafah juga menjamin iklim ekonomi dan distribusi pasokan yang kondusif bagi sektor ekonomi produk peternakan, baik produk segar, beku, maupun olahan. Khilafah akan melaksanakan mandat penyediaan bahan pangan pokok dan sumber nutrisi bagi rakyat banyak dengan tingkat pemenuhan hingga individu per individu (MuslimahNews.com, 30/04/2021).

Betapa indahnya kehidupan dalam negara khilafah. Urusan bahan pangan saja, seperti impor ayam sangat diatur secara detail. Masya Allah. Sungguh menjadi bagian yang memperjuangkan nya adalah keberuntungan. Selain khilafah merupakan kewajiban atas kaum muslimin, Khilafah juga memberikan kemasalahatan yang besar bagi seluruh insan di bumi. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *