Indonesiaku Tersandera Status Negara Maju

Indonesiaku Tersandera Status Negara Maju


Oleh : Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

WWW.POJOKOPINI.COM — Perwakilan Perdagangan AS (USTR) merilis laporan dicoretnya beberapa negara dari daftar negara berkembang, dimana Indonesia termasuk salah satu diantaranya. Masuknya Indonesia dalam daftar negara maju versi AS memang terdengar seperti pujian. Namun benarkah Amerika semanis itu ?

Faktanya memiliki status sebagai negara berkembang memang akan memberikan sebuah negara lebih banyak keuntungan ketimbang yang diperoleh negara maju. Salah satunya adalah, status negara berkembang di WTO memungkinkan pemerintah negara berkembang untuk memiliki waktu yang lebih lama dalam menerapkan komitmen perdagangan bebas. Selain itu, negara-negara berkembang juga berhak menerapkan kebijakan untuk melindungi sebagian industri dalam negeri dan menerapkan subsidi.

Sebagaimana dipahami, Indonesia dikeluarkan sebagai anggota negara berkembang dengan prinsip hukum CVD (Counter Vailing Duties) pada 10 Februari 2020. Amerika Serikat dan WTO beralasan share Indonesia dalam perdagangan dunia sudah diatas 0,5 persen dan menjadi anggota G20.

Counter Vailing Duties (CVD) Law AS merupakan Undang-undang yang mengatur investigasi/penyelidikan subsidi perdagangan, batas toleransi subsidi yang diperbolehkan, dan lainnya. AS memiliki kewajiban untuk memberikan special and differential treatment kepada anggota WTO yang mendeklarasikan diri sebagai negara berkembang. Meski begitu, AS diberi kewenangan untuk mendefinisikan sendiri negara mana saja yang dianggap sebagai negara berkembang.

Amerika dapat melabeli negara manapun sekehendak hatinya. Dengan CVD Law-nya Amerika bebas menggugat negara-negara yang menganggu ekspor komoditasnya. Untuk Indonesia sendiri, Amerika pernah mengajukan permohonan kepada WTO agar memberikan sanksi denda sebesar US$ 350 juta atau setara Rp 5,04 triliun. Permohonan tersebut disampaikan AS karena Indonesia dinilai gagal memenuhi putusan WTO terkait impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan dalam Dispute Settlement 478. Sesuai keputusan WTO, Indonesia wajib melaksanakan keputusan tersebut pada 22 Juli 2018.

AS merasa dirugikan dengan kebijakan non tarif yang dilakukan Indonesia. Kasus ini bermula ketika Indonesia menerbitkan 18 aturan yang dianggap sebagai hambatan non tarif untuk sejumlah produk pertanian dan peternakan AS dan Selandia baru tahun 2016. Indonesia beralasan penerapan aturan ini bertujuan untuk melindungi petani dan peternak lokal. Sebaliknya Amerika dan Selandia Baru menilai aturan tersebut tidak sesuai dengan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang disepakati antar anggota WTO. Kemudian kedua negara ini mengajukan kebijakan Indonesia ini ke WTO. Hasilnya Indonesia dinyatakan kalah.

Kini, Amerika menekankan upaya untuk menyehatkan neraca dagangnya. Sedangkan, Indonesia merupakan salah satu dari 15 negara yang menyumbang defisit terbesar dalam neraca dagang AS, maka label negara maju disematkan.

Bagaimana WTO Bekerja

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan dunia, yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya.

Sejak berdirinya, WTO memang merupakan forum untuk membuat berbagai kesepakatan perdagangan, namun kesepakatan tersebut sebenarnya bukanlah kesepakatan yang sebenarnya. Karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak oleh WTO kepada negara-negara untuk tunduk kepada keputusan-keputusan yang WTO buat.

Kerangka liberalisasi dan privatisasi pasar pada prinsip WTO memegang peranan penting. Liberalisasi dan privatisasi yang didukung oleh WTO akan membuat peraturan-peraturan pemerintah sulit untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya terlebih lagi negara-negara berkembang yang menjadi target pasar ekonomi negara-negara maju. Maka sejatinya, WTO hanyalah alat penjajahan karena menjadi wadah bagi negara-negara maju yang dikenal dengan empat kubu besar dalam WTO (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa) untuk memperluas akses penjajahan melalui liberalisasi ekonomi. Negara kapital inilah yang memegang peranan untuk pengambilan keputusan.

Pertemuan-pertemuan besar antara seluruh anggota hanya dilakukan untuk mendengarkan pendapat-pendapat yang ada tanpa menghasilkan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan di sebuah tempat yang diberi nama “Green Room”. Green Room ini adalah kumpulan negara-negara yang biasa bertemu dalam Ministerial Conference (selama 2 tahun sekali), negara-negara besar yang umumnya negara maju dan memiliki kepentingan pribadi untuk memperbesar cakupan perdagangannya.

Jelas saja strategi penjajahan negara – negara kapital asing telah dimainkan dengan dalih keseimbangan harga internasional dan perdagangan yang adil padahal agenda dibalik paket proposal tersebut tidak lain adalah agenda liberalisasi yakni penguasaan pasar ekonomi dunia yang didominasi oleh negara-negara kapital  asing dengan akses ekonomi dan harga internasional yang dikontrol penuh mereka.

Indonesia Tersandera
Dengan masuknya Indonesia pada kategori negara maju, maka Indonesia rentan terkena tuduhan subsidi dari AS dan berpotensi kehilangan sejumlah fasilitas lainnya. Sebab, batasan minimum atau de minimis toleransi pemberian subsidi perdagangan untuk Indonesia lebih rendah dari sebelumnya. Saat ini Indonesia menghadapi tujuh kasus tuntutan anti subsidi yaitu dari AS, Uni Eropa dan India. Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara anggota WTO yang paling sering dituduh subsidi setelah Tiongkok, India dan Korea Selatan.

Sebagai gambaran, tuduhan atas produk biodiesel oleh AS dan Uni Eropa termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinikmati oleh petani sawit. Dengan status negara maju, ada kemungkinan negara adidaya itu akan memperkarakan lebih banyak komoditas ekspor Indonesia, termasuk produk perikanan. Sementara pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pemberian subsidi perikanan. Perpres tersebut menjadi jawaban terhadap butir 14 Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisi larangan subsidi perikanan oleh WTO.

Bukan hanya itu, Indonesia juga perlu mewaspadai jika ada negara atau otoritas lain mengikuti langkah pemerintah AS. Dibanding AS, saat ini produk Indonesia lebih banyak mendapatkan fasilitas GSP dari Uni Eropa, yaitu sebesar 40%. Jika Uni Eropa ikut mencabut fasilitas ini, maka ini akan menjadi pukulan yang telak bagi neraca dagang Indonesia.

Mitos Palsu Globalisasi dan Pasar Bebas

Pada dasarnya globalisasi merupakan bentuk tekanan adidaya atas berbagai kebijakan untuk menerapkan pasar bebas, yang sesungguhnya merupakan kelanjutan proses merkantilis dalam sejarah. Negarawan AS, Henry Clay, mengatakan “Sebagaimana kita, bangsa-bangsa lain tahu, apa yang kita maksud dengan perdagangan bebas tidak lebih dan tidak kurang dari keuntungan besar yang kita nikmati, untuk mendapatkan monopoli dalam segala pasar produksi kita, dan mencegah mereka agar tidak menjadi negara produsen”.

Era Reagan dan Thatcher, adalah era pemaksaan perdagangan bebas kepada sebagian besar isi planet ini dengan mengatasnamakan globalisasi. Dengan menghapus segala macam yang dikuasai oleh negara, menekankan privatisasi yang dimiliki umum, menggunakan intervensi militer bila dibutuhkan. Kebijakan penyesuaian struktural dipakai untuk membuka perekonomian negara-negara berkembang selebar-lebarnya agar bisnis-bisnis besar negara maju dapat menguasai atau mengakses berbagai sumber daya alam dengan harga murah.

Jejak rekam globalisasi dipenuhi dengan kegagalan. Dalam sebuah studi yang mungkin merupakan yang terlengkap, Scorecard Globalisation 1980-2000, Mark Weisbrot, Dean Bakr, dan beberapa peneliti lainnya di Centre for Economic and Policy Research mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertumbuhan harapan hidup, mortalitas bayi, tingkat pendidikan dan kemampuan baca-tulis menurun sejak era globalisasi (1980-2000) bila dibandingkan dengan masa 1960-1980.

Pada 1960-1980, banyak negara menerapkan kebijakan proteksionis untuk membatasi perekonomian mereka dari pasar internasional, untuk menunjang kelangsungan industri domestiknya masing-masing sehingga memungkinkan industri-industri tersebut menjadi lebih kompetitif. Berbagai kebijakan semacam itu adalah kebijakan yang sama yang dianut AS dalam mengembangkan ketahanan ekonominya.

Khatimah
Sudah saatnya rakyat Indonesia sadar dan bangkit melawan liberalisme ekonomi yang selama ini telah menjajah Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia sadar dan bangkit melawan penjajahan negara-negara kapital asing tersebut. Perlawanan ini tidak cukup dengan lobi-lobi diplomasi. Namun harus dengan alternatif solusi yang jelas yakni membuang kapitalisme-liberalisme yang merupakan akar dari segala permasalahan di negeri ini. Kemudian mengambil Islam sebagai ideologi dan solusi pengaturan politik ekonomi yang memiliki konsep strategis dalam mengatur kepemilikan dan distribusi yang adil. Analisis konsep dan historis telah membuktikan hal tersebut bahwa Islam mampu mensejahterakan masyarakat dunia selama lebih dari 13 abad.[]

Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *