Investasi Asing dan Impor Tenaga Kerja, Bukti Cinta Negeri?

Investasi Asing dan Impor Tenaga Kerja, Bukti Cinta Negeri?

Pemerintah menurut Islam bertanggung jawab agar investasi dapat berjalan sesuai koridor Islam. Selain menerapkan aturan Islam secara total, termasuk dalam hal investasi, ia juga harus mengawasi pelaksanaannya.


Oleh: Syifa Putri (Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah, Kab. Bandung)

POJOKOPINI.COM — Cintailah produk-produk dalam negeri. Inilah jargon yang sering kita dengar dari para tokoh bangsa. Bahwa kualitas produk kita tidak kalah bagus dengan produk impor, katanya. Ternyata oh ternyata, sekarang bukan hanya produk barang yang impor, nyatanya orang pun banyak yang impor. Dikutip dari laman CNBC Indonesia (10/09/19) belum lama ini, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meneken Permenaker Nomor 228/2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Pada Permenaker 228, ada 2.196 jabatan yang boleh diisi oleh pekerja asing yang bekerja di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan lebih banyak dari ketentuan sebelumnya.

Pada tahun ini, malah semakin membabi buta. Kini datang kabar dari dunia kedokteran, bahwa akan membuka investasi pembangunan industri medical tourism atau wisata medis di Indonesia. Bukan itu saja dokternya juga akan didatangkan dari luar. Seperti yang dilansir oleh CNBC Indonesia (19/08/20) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan BKPM yang dikepalai oleh Bahlil Lahadalia mendatangkan rumah sakit asing ke Indonesia. Permintaan Luhut diiringi dengan rencana memperbolehkan dan mengizinkan dokter asing lebih banyak di Indonesia.

Padahal pandemi belum berlalu. Duka masih menyelimuti dunia kedokteran. Bagaimana tidak, Indonesia adalah negara peringkat pertama di Asia Tenggara, yang kehilangan tenaga medisnya dan penyumbang nyawa terbanyak adalah dokter. Hal ini sontak menjadi badai yang bertubi-tubi. Bukannya membenahi dan meningkatkan kualitas kedokteran di Indonesia, malah akan menghadirkan dokter asing.

Mengapa? Lagi-lagi jawabannya karena investasi yang menguntungkan beberapa pihak. Sungguh tidak mengherankan sebenarnya, karena Indonesia yang menganut sistem sekularisme-kapitalisme, di mana asasnya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya materi. Tanpa melihat pemanfaatannya, apakah menguntungkan kemaslahatan orang banyak atau tidak.

Padahal sektor kesehatan merupakan puncak layanan publik dan termasuk kepemilikan umum. Justru kebijakan ini mengorbankan kepentingan rakyat untuk mendapat layanan kesehatan yang aman dan terjangkau. Harta milik umum sepenuhnya diatur oleh negara. Tidak boleh diserahkan kepada swasta baik dalam bentuk konsesi ataupun privatisasi.

Selain bertentangan dengan hukum Islam, jatuhnya pengelolaan harta milik umum ke tangan swasta terutama asing, memiliki berbagai dampak negatif. Di antaranya, terjadinya kecenderungan konsentrasi kepemilikan barang-barang milik umum kepada korporasi yang memiliki modal besar, manajemen, sumberdaya manusia dan teknologi yang lebih unggul; kecenderungan investasi asing yang berorientasi bisnis melakukan efisiensi dengan cara pengurangan tenaga kerja dan pemangkasan gaji yang mengarah ke peningkatan pengangguran; semakin rendahnya partisipasi negara dalam memenuhi kebutuhan publik akan mengurangi sumber pendapatan negara sehingga berdampak, antara lain keterbatasan anggaran negara dalam memenuhi sebagian kebutuhan dasar publik. Selain itu, turunnya sumber pendapatan pemerintah akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan lain terutama utang, peningkatan pajak, dan mengarah pada peningkatan biaya produk ataupun output barang milik umum yang dimiliki oleh swasta.

Akibatnya, pelanggaran syariah Islam merajalela dan melembaga. Sebagai contoh, maraknya transaksi yang batil seperti riba dan transaksi batil lainnya. Selain itu, kebijakan yang mengizinkan swasta terutama investor asing untuk berinvestasi secara bebas, termasuk pada barang umum yang seharusnya menjadi hak publik, selain haram menurut Islam, juga telah menimbulkan madarat bagi negara dan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, pemerintah menurut Islam bertanggung jawab agar investasi dapat berjalan sesuai koridor Islam. Selain menerapkan aturan Islam secara total, termasuk dalam hal investasi, ia juga harus mengawasi pelaksanaannya. Pemerintah juga harus mengelola harta milik umum dan milik negara secara optimal dan penuh amanat, sehingga ia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat.

Adapun dari sisi permodalan, ia harus merupakan harta yang diperoleh secara halal, baik dari harta milik pribadi ataupun dari sumber lain yang halal. Harta pribadi bisa berasal dari beberapa sumber yaitu: hasil bekerja (menghidupkan tanah mati, menambang, berburu, makelar, mudharabah, musaqat, dan melakukan ijarah); hasil warisan; harta dari kerabat, orang lain dan negara untuk melangsungkan kehidupan; pemberian negara semisal subsidi; serta harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Sumber terakhir berasal dari pemberian akibat adanya hubungan personal seperti hadiah, hibah, dan wasiat; kompensasi atas pelanggaran pihak lain atas seseorang seperti diyat pembunuhan dan luka fisik; mahar, barang temuan dan kompensasi dari negara.

Faktanya, dalam sistem Kapitalisme, penerapan hukum-hukum Islam mengenai investasi, baik oleh individu, korporasi, ataupun negara, sulit untuk diterapkan secara sempurna. Secara individual, masyarakat banyak yang tidak memahami hukum-hukum syariah dalam investasi dengan benar bahkan buta sama sekali. Sementara itu, pemerintah yang pada dasarnya memang menganut ideologi Kapitalisme telah memberikan kebebasan berinvestasi kepada berbagai pihak tanpa mempedulikan sama sekali sesuai tidaknya dengan hukum Islam. Alhasil, mewujudkan investasi yang Islami secara paripurna hanya dapat terlaksana jika negara ini mengadopsi risalah Islam secara menyeluruh di bawah institusi Khilafah Islam. Wallahu a’lam bi-ashawwab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *