Ironi Pemerataan Pendidikan di Era Kapitalis

Ironi Pemerataan Pendidikan di Era Kapitalis

Beban biaya pendidikan di tengah pandemi yang melanda, membuat sebagian besar masyarakat kian terhimpit secara ekonomi. Terlebih jika harus bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Bahkan tak sedikit anak-anak yang putus sekolah akibat ketiadaan biaya.


Oleh: Bunda Alzam (Pendidik Generasi)

POJOKOPINI.COM — Mendambakan pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas lengkap, sekaligus berbiaya ramah bahkan gratis pada kondisi seperti sekarang ini ibarat mimpi di siang bolong. Bagaimana tidak, sekolah yang ada saat ini nyatanya tidak memiliki kualitas dan fasilitas seperti yang diharapkan. Kalau pun ada, maka biaya yang harus dikeluarkan sangatlah besar dan tidak terjangkau oleh masyarakat lapisan menengah ke bawah. Ujung-ujungnya hak anak untuk menerima pendidikan berkualitas harus pupus di tengah jalan. Anak terpaksa harus bersekolah di tempat yang minim kualitas dan fasilitas.

Beban biaya pendidikan di tengah pandemi yang melanda, membuat sebagian besar masyarakat kian terhimpit secara ekonomi. Terlebih jika harus bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Bahkan tak sedikit anak-anak yang putus sekolah akibat ketiadaan biaya.

Fakta banyaknya anak-anak putus sekolah karena beragam faktor yang mengiringinya mendorong berbagai pihak mencari jalan keluar, tak terkecuali pemerintah Desa Kabupaten Cibiru Wetan.

Pemerintah Desa Cibiru Wetan yakni Kades Hadian Supriatna mengatakan telah bekerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat, malalui SMAN 1 Cileunyi melaksanakan program SMA terbuka bagi warga Cibiru Wetan secara gratis. Program ini di khususkan bagi warga yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA alias putus sekolah (Jurnal1.id, Sabtu 8 Agustus 2020).

Langkah positif yang dilakukan pemerintah Desa Cibiru Wetan, mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat. Mengingat banyak masyarakat yang belum mengenyam pendidikan karena banyak faktor, di antaranya: karena ketiadaannya biaya sekolah, putus sekolah, menikah di usia muda, dan lain sebagainya.

Kondisi tersebut pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari aturan secara sistemik. Ketidakmerataan pelayanan serta kurangnya perhatian terhadap hak umat akibat dari kebijakan yang tidak sahih. Ketiadaan tanggung jawab pemerintah secara menyeluruh dalam mengatasi wabah berkontribusi besar munculnya permasalahan semakin banyak. Sehingga dampak yang dirasakan masyarakat sangat besar, begitu pula dengan pendidikan yang seharusnya diperoleh masyarakat secara keseluruhan, nyatanya tidak semua bisa mendapatkannya secara layak. Ditambah kondisi wabah yang belum usai, dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasinya. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya terus berjalan, saat ini dirasakan tersendat karena kebijakan dalam proses belajar pun terkesan tak jelas.

Mahalnya biaya pendidikan yang tidak terjangkau masyarakat, menyebabkan anak usia sekolah rentan tersendat di tengah jalan. Semua kendala ini merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan negara yang kurang memihak rakyat, plin-plan serta sering gonta ganti aturan. Negara berlepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pendidikan dan sarana penunjangnya. Negara hanya berperan sebagai regulator (pembuat aturan) bagi kelompok tertentu yang menguntungkan secara kapital, baik pengusaha lokal maupun asing.

Kebijakan yang sering berganti itu adalah gambaran nyata buramnya dunia pendidikan saat ini. Berlepas tangannya penguasa dalam sebuah negara kapitalis terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya menjadikan hubungan negara dengan rakyat tak lebih ibarat hubungan dagang. Perhitungan untung rugi menjadi patokannya, sehingga biaya pendidikan dibuat seminim mungkin jika tidak menghasilkan untung secara finansial. Sebaliknya, apabila masyarakat menghendaki pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang lebih, maka akan ada tambahan biaya yang tentunya dibebankan pada masyarakat. Begitulah tabiat kapitalis, tak ada untung maka pendidikan pun menjadi buntung. Padahal sejatinya penguasa merupakan pelindung dan pengayom seluruh kebutuhan umat. Sebagaimana sabda Nabi saw:

Seorang Imam bagaikan pengembala dan dialah yang bertanggungjawab atas gembalaannya itu.” (HR Muslim)

Islam sebagai agama dan ideologi bernegara yang bersumber dari Allah SWT, memiliki solusi bagi setiap problematika manusia. Termasuk di dalamnya adalah masalah pendidikan yang saat ini terus memunculkan polemik sebagai akibat lambannya penanganan Covid-19, meski sebelum wabah terjadi pun kisruh dunia pendidikan telah begitu nyata. Dari mulai materi pelajaran, kurikulum, tenaga pengajar, uang masuk, iuran bulanan, buku, seragam, zonasi, surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan lain sebagainya.

Dalam situasi pandemi, aturan Islam yang direalisasikan dalam sistem khilafah, menetapkan kebijakan penguncian wilayah yang terjangkit wabah saja. Sebagaimana praktik Rasul saw. dan Khalifah Umar ra. saat dihadapkan pada kondisi wabah tha’un. Oleh karena itu pada wilayah yang tidak terjangkit wabah, masyarakat bisa melakukan aktivitas secara normal, termasuk melanjutkan pendidikan di sekolah. Masyarakat pun tidak perlu khawatir terhadap perluasan wabah karena negara melakukan tindakan penguncian hingga dipastikan tidak terjadi penyebaran.

Sementara itu, pada area yang terjangkit wabah negara menerapkan beberapa kebijakan penanganan, yakni prinsip isolasi orang yang terinfeksi dari yang sehat, social distancing, pengujian cepat serta akurat, pengobatan hingga sembuh dan peningkatan imunitas warga yang sehat.

Semua ini dilakukan dengan menjamin seluruh kebutuhan pokoknya secara langsung, termasuk kebutuhan secara individu seperti sandang, pangan, perumahan, dan pakaian. Semua hal ini akan membuat pemutusan mata rantai penularan yang efektif. Sehingga wabah dapat dipastikan tidak meluas dan segera berakhir.

Begitu pun dengan pendidikan, jika wabah sudah dapat diatasi dengan berpegang pada aturan Islam. Maka tak ada kendala yang menghampiri masyarakat. Dengan sistem khilafah yang sejatinya menjadi kebutuhan umat sepanjang masa, akan mampu menghadirkan solusi terbaik pada masyarakat. Sebab, khilafah akan menjadi penjaga dari segala kondisi yang mungkin terjadi pada manusia. Terlebih kebutuhan pendidikan, yang akan disediakan secara gratis dengan fasilitas yang memadai dan tak boleh terjeda oleh wabah sekalipun, sehingga proses pendidikan berjalan tanpa kendala. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *