Islam Menjaga Stabilitas Harga Pasar

Islam Menjaga Stabilitas Harga Pasar

Inilah fakta yang terjadi hasil dari neoliberalisme produk kapitalisme bila dijadikan dasar aturan bernegara. Solusi yang ditawarkan sering kali tidak menjadikan problem itu tuntas, bahkan justru menimbulkan masalah baru.


Oleh: Khansa Mubshiratun Nisa (Mentor Kajian Remaja)

POJOKOPINI.COM — “Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman,” kutipan lagu Koes Ploes di era tahun 70an ini sejatinya menggambarkan keadaan di Indonesia yang subur. Bagaimana tidak, Indonesia yang beriklim tropis dengan karakteristik tanah yang subur ini dapat menumbuhkan berbagai macam tumbuhan mulai dari pohon, rempah-rempah hingga sayuran. Namun ternyata keadaan ini bukan malah membuat masyarakat makmur, apalagi ditambah saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19 yang ternyata berdampak ke seluruh lapisan masyarakat, salah satunya para petani.

Seperti halnya yang terjadi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Harga jual sayuran yang terus merosot pasca lebaran 2020 membuat para petani sayuran mengalami kerugian. Salah satu petani menyebutkan harga sayuran saat ini hanya cukup untuk mengupah pekerja bagian panen saja, tidak akan menutupi biaya operasional.

Di antara harga yang merosot adalah cabai rawit yang saat ini hanya Rp10.000/kg. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dibayangkan oleh para petani saat menanam cabai rawit beberapa bulan lalu, yaitu harga akan mencapai Rp80.000 tiap kilogramnya. Harga sayuran lainnya pun tak jauh berbeda. Misalnya brokoli yang hanya Rp1.500/kg, tomat Rp1.000/kg, cabai keriting Rp5.000/kg, selada Rp4.000/kg, dan pakcoy putih Rp1.000/kg. (zonajakarta.pikiran-rakyat.com, 22/08/2020)

Penyebab Anjloknya Harga Sayuran

Terjadinya pandemi Covid-19 berimbas langsung pada perekonomian masyarakat. Di tengah sibuknya pemerintah dan tenaga medis menangani pasien positif Corona, di sisi lain rakyat harus terseok-seok. Salah satunya yang sangat terasa adalah para petani yang meringis lantaran anjloknya harga sayuran.

Selanjutnya merembet pada acara hajatan yang jarang digelar akibat pandemi ini. Biasanya musim panen bertepatan dengan musim hajatan. Di saat seperti ini harga bumbu masak menjadi mahal dan tentunya ini menjadi kesempatan mendapatkan keuntungan besar. Namun tidak untuk tahun ini. Dengan berkurangnya yang menggelar resepsi pernikahan maka ini berpengaruh besar bagi para petani dan pemasok sayuran. Padahal di luar memasok ke pasar, acara hajatan besar menjadi andalan para petani sayuran.

Selain itu petani juga harus berhadapan dengan cuaca ekstrem. Akhir-akhir ini cuaca tak menentu di mana pagi hari hujan lebat, tetapi siang hari panas terik, kemudian di sore hingga malam hari kembali hujan deras. Akibat dari cuaca tak menentu ini akan memancing tanaman mudah diserang hama seperti kupu-kupu, ulat dan bakteri. Untuk mengobatinya, tentu para petani harus merogoh kocek lebih dalam lagi demi mengusir hama tanaman. Hal ini menyebabkan para petani berpikir ulang untuk melakukan perawatan tanaman mengingat biayanya yang mahal dalam sekali semprot. Maka tak sedikit dari mereka malah membiarkan tanamannya diserang hama karena belum pasti harga sayuran bisa mahal bila dijual di pasar. Salah satu contohnya adalah satu pohon cabai yang biasanya menghasilkan 1 kg, sekarang hanya separuhnya. Tentu petani akan merugi berkali-kali lipat dengan kondisi cuaca ekstrem ini.

Belum lagi sayuran yang belum tentu diterima di pasar. Bila diterima maka petani akan menerima uang. Tapi bila sayuran menjadi busuk di jalan atau ternyata pasar yang dituju sedang tutup, maka ia tidak akan mendapatkan uang hasil penjualan.

Memang pada awal pandemi saat pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), para petani dan pedagang sayur mendapat keuntungan dari berjualan daring. Namun setelah PSSB ditutup, usaha jualan sayur secara daring meredup karena masyarakat kembali memilih belanja langsung ke pasar.

Solusi yang Ditawarkan

Sejatinya, penyebab anjloknya harga adalah karena barang melimpah sementara permintaan sedikit. Tentunya negara tidak akan mungkin membiarkan keadaan perekonomian terus memburuk. Namun yang menjadi permasalahannya, terkadang kebijakan yang diterapkan sering kali tidak menjadikan permasalahan tuntas. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan memanggil pelaku usaha pengolahan dan pelaku usaha di sektor ritel untuk menanggulangi turunnya harga hasil pertanian seperti tomat. Dengan meminta beberapa industri olahan yang memakai tomat sebagai salah satu bahan bakunya, seperti industri saus, diharapkan bisa menampung hasil panennya. Padahal ini bukanlah solusi yang tepat atasi harga yang anjlok. (lihat: liputan6.com, 16/08/2020)

Selain itu, Kementerian Pertanian menawarkan solusi kepada para petani untuk memakai benih yang harganya lebih hemat serta menggunakan pupuk dan pestisida alami agar irit biaya. Namun lagi-lagi, ini adalah solusi tambal sulam yang tidak akan berujung pada penyelesaian masalah.

Ekonomi Neoliberal Akar Masalahnya

Yang menjadi permasalahan utama adalah bukan karena pandemi, akan tetapi lebih karena dukungan terhadap rakyat dari sisi iklim usaha. Pandemi hanya penyempurna gurita permasalahan. Hasil dari sistem ekonomi kapitalisme ini mengikutsertakan pasar dalam negeri sebagai bagian dari global free market di mana segala bentuk hambatan masuknya produk luar negeri wajib ditiadakan. Hal ini tentu berimbas pada pengusaha lokal termasuk sektor pertanian dalam hal ini para petani. Mereka yang nota bene para petani kecil dipaksa berhadapan dengan gerombolan korporasi besar bahkan global.

Bagi para petani, mereka disulitkan dengan pencabutan subsidi seperti pupuk, obat-obatan pertanian dan sebagainya. Penguasa mencabut subsidi benih kepada para petani dengan dalih untuk kebaikan dan melindungi para petani. (lihat: pertanian.go.id). Selain itu, subsidi pupuk dengan alasan para petani tidak sulit memperoleh pupuk dan sebagian para petani tidak menjadikan lahan pertaniannya sebagai mata pencaharian utama sebagai dalih untuk mencabut subsidi (lihat: ejurnal.litbang.pertanian.go.id).

Kemudian bagi pengusaha lokal, mereka dijerat beraneka ragam pajak yang terhitung sejak mendaftarkan perusahaannya. Adapun jika mereka tidak taat dalam membayar pajak atau sekedar telat melaporkan pajak maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi (pengenaan bunga, sanksi kenaikan dan denda) hingga pidana (lihat: online-pajak.com).

Hal ini berbanding terbalik dengan perlakuan terhadap produsen luar negeri. Mereka banyak diberikan kemudahan untuk memasarkan komoditasnya di pasar dalam negeri. Seperti dimunculkannya beragam Undang-Undang beraroma liberal semisal UU investasi, UU TKA, kemudahan dalam investasi, pengurangan hingga penghapusan biaya cukai dan sebagainya. Kran impor pun dibuka full. Alhasil beraneka produk made in luar negeri deras membanjiri pasar domestik. Hal ini dilakukan dengan dalih memperlancar investasi dan sebagainya.

Inilah fakta yang terjadi hasil dari neoliberalisme produk kapitalisme bila dijadikan dasar aturan bernegara. Solusi yang ditawarkan sering kali tidak menjadikan problem itu tuntas, bahkan justru menimbulkan masalah baru. Khas dari kapitalisme adalah ia yang tidak mau rugi -terkadang terlihat lepas tangan- sekalipun berhadapan dengan urusan kesejahteraan rakyat, terkhusus di sini adalah para petani sayuran.

Islam Solusi Tuntas Atasi Stabilitas Harga Pasar

Dalam Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran secara alamiah, bukan oleh negara. Permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara sama-sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Namun, ketika negara mematok harga pasar maka Allah Swt. telah mengharamkannya. Hal ini telah terjadi pada masa Rasulullah saw. dan diriwayatkan dalam hadis:

Harga pada masa Rasulullah saw. pernah membumbung. Lalu mereka melapor, “Ya Rasulullah, seandainya saja harga ini engkau patok (tentu tidak membumbung seperti ini).” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah-lah Maha Pencipta, Maha Penggenggam, Maha Melapangkan, Maha Pemberi Rezeki, Maha Menentukan Harga. Sesungguhnya aku sangat ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak seorang pun yang menuntutku karena sesuatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah.”.” (HR. Ahmad)

Untuk memastikan berjalannya aktivitas ekonomi di pasar sesuai syariat Islam, negara menempatkan qadhi hisbah (al-Muhtasib). Al-Muhtasib inilah yang memiliki kewenangan memberikan putusan dalam berbagai penyimpangan terhadap syariat secara langsung begitu ia mengetahuinya, tanpa memerlukan adanya sidang pengadilan. Sejumlah polisi ditetapkan berada di bawah wewenangnya untuk mengeksekusi perintah-perintahnya dan menerapkan keputusannya saat itu juga.

Sementara itu, mengenai perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor, Islam memandang bahwa perdagangan ini adalah aktivitas jual beli yang berlangsung antar bangsa. Oleh karenanya, maka negara akan turun tangan dalam mekanisme perdagangan ini agar sesuai dengan prinsip syariat.

Para pelaku bisnis yang keluar masuk wilayah negara Islam antara lain ada 3 kelompok: adakalanya warna negara Islam -baik muslim maupun ahli dzimmah (kafir yang tunduk pada aturan Islam)-, adakalanya orang-orang kafir mu’ahid (kafir yang terikat perjanjian) dan adakalanya orang-orang kafir harbi (kafir yang memerangi muslim dan negara Islam). Barang-barang yang diperjualbelikan seperti pakaian, perabotan, perkakas, makanan, hasil pertanian dan lainnya, hukumnya adalah mubah. Ini berarti boleh dilakukan sekali pun terkait dengan negara selain Islam. Namun berbeda halnya dengan negara kafir harbi, -seperti Israel-. Melakukan jual beli dengannya adalah haram, baik memperdagangkan makanan, pakaian maupun yang lainnya, apalagi persenjataan. Sebab, bila berkaitan dengan jual beli persenjataan, maka ada peraturan lain bagi negara yang menerapkan aturan Islam. (Sumber: an-Nizham al- Iqtishadi fil Islam, Syeikh Taqiyyudin an-Nabhani)

Begitulah politik ekonomi Islam mengatur stabilitas harga pasar dan mekanisme perdagangan luar negeri. Hal ini akan berjalan sempurna bilamana Islam diterapkan di seluruh aspek kehidupan, termasuk bernegara. Dan Islam hanya akan tegak di bawah naungan Institusi Islam Kaffah. Wallaahu a’lam bish shawab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *