Islam Mewujudkan Kemandirian Pangan

Islam mengatasi permasalahan kemandirian pangan. Dengan sistem yang sempurna maka krisis pangan tidak lagi terjadi dan rakyat dapat hidup dengan sejahtera.


Oleh: Neneng Sri Wahyuningsih

POJOKOPINI.COM — Tahu dan tempe merupakan salah satu makanan favorit rakyat Indonesia. Makanan murah meriah namun kaya akan kandungan gizi. Ketika di tengah pandemi seperti sekarang ini terhimpit ekonomi dan serba sulit, maka tahu-tempe menjadi andalan asupan protein khususnya untuk kalangan menengah ke bawah.

Sayangnya mengawali hari di tahun 2021, produk makanan ini langka dipasaran. Ketika muncul lagi, sudah menjadi barang mewah karena ganti harga atau ukurannya mengecil. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin mengatakan, ada sebanyak 160.000 perajin tahu-tempe yang tersebar di seluruh Indonesia melakukan mogok produksi selama 3 hari, mulai 1-3 Januari 2021.

Aksi ini sebagai bentuk protes akibat kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku tahu-tempe. Selama pandemi virus Corona (COVID-19), harga kedelai memang mengalami lonjakan yang cukup drastis. Normalnya berada di kisaran Rp 6.100-6.500 per kilogram (Kg) per Maret-April 2020 lalu, kini naik menjadi sekitar Rp 9.500/Kg (finance.detik.com, 2/1/2021).

Krisis Kedelai Kembali Berulang

Ironis. Krisis kedelai saat ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Setiap tahunnya terus berulang dan penyebabnya pun sama yakni meroketnya harga kedelai di pasar global.

Seperti kita ketahui, selama ini kebutuhan kedelai di Indonesia dipasok oleh kedelai impor, sehingga harganya mengikuti pasar global. Adapun pemasok utamanya dari Amerika Serikat (AS), disusul Kanada, Brazil, dan Uruguay. Dan diduga pasokan impor kedelai saat ini disedot oleh China yang permintaannya naik 2 kali lipat, yaitu dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton per Desember 2020. Sehingga terjadi hambatan pasokan terhadap negara importir kedelai lain termasuk Indonesia (finance.detik, 3/1/2021),

Pertanyaannya apakah selama ini produksi kedelai lokal tak mampu mencukupi kebutuhan produksi tahu-tempe di dalam negeri? Berdasarkan data statistik, produksi kedelai lokal rata-rata mencapai 800.000-900.000 ton. Sedangkan diperkirakan kebutuhan kedelai untuk produksi para anggotanya sekitar 150.000-160.000 per bulan. Sehingga tiap tahunnya kebutuhan kedelai berkisar 1,8 juta-1,92 juta ton. Berarti angka produksi kedelai lokal selama ini masih jauh dari kebutuhan kedelai dalam negeri.

Lantas apa yang menyebabkan krisis ini terus berulang? Ternyata ada dua alasan mendasar ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi krisis kedelai, diantaranya: Pertama, kurangnya perhatian pemerintah kepada petani kedelai. Guru Besar Bidang Pangan, Gizi, dan Kesehatan IPB University sekaligus Ketua Forum Tempe Indonesia Made Astawan menyebutkan lemahnya produktivitas kedelai lokal dikarenakan tidak didukung oleh industri perbenihan yang kuat, mekanisasi usaha tani berskala besar serta efisien, dan juga lahan khusus kedelai yang luas. Sehingga para petani lebih memilih menanam padi dan jagung ketimbang menanam kedelai (kompas.com, 3/1/2021).

Kedua, UU Cipta kerja telah menghapus pasal-pasal yang melindungi petani dan produk pertanian serta melonggarkan impor produk hortikultura. Di antaranya: Frasa pasal 30 ayat (1) UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan), Pasal 15 dan Pasal 101 Sanksi bagi orang yang mengimpor saat kebutuhan dalam negeri tercukupi.

Kedua faktor diatas bukanlah terjadi secara tiba-tiba melainkan konsekuensi dari perjanjian perdagangan internasional seperti WTO dan yang terbaru perjanjian RCEP. Perjanjian internasional yang seolah memberikan keuntungan, padahal sebaliknya merugikan Indonesia.

Inilah bukti bahwa cengkeraman kapitalisme dan keterikatan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional menjadikannya tidak mandiri dan selalu bergantung pada pangan luar negeri. Akhirnya rentan terhadap gejolak harga komoditas pangan dunia dan kembali menyebabkan krisis. Lantas adakah sistem yang mampu mewujudkan kemandirian pangan Indonesia dan dunia?

Pandangan Syara’

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur tentang cara beribadah saja tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya terkait kebijakan pangan. Dan hal ini pernah diterapkan selama 13 abad lamanya.

Dalam Islam, pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan krusial, sehingga tidak boleh bergantung pada negara lain dan negaranya harus bertanggung jawab penuh terkait hal ini. Bahkan jika diperlukan negara harus memberikan subsidi bagi para petani agar mereka dapat memproduksi pangan dengan biaya produksi ringan, namun keuntungan besar.

Islam juga memandang sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi selain perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang jika permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara, bahkan bisa menjadikan negara lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain.

Oleh karena itu negara yang menerapkan sistem Islam akan memberikan perhatian yang penuh untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian ini agar kebutuhan pangan rakyat terpenuhi. Adapun langkah optimalisasi pengelolaan ini dilaksanakan dengan beberapa kebijakan di antaranya:

Pertama, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pertanian dicapai dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan intensifikasi dengan pencarian dan penyebarluasan teknologi budidaya terbaru di kalangan para petani; membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya. Pilihan atas teknologi serta sarana produksi pertanian yang digunakan sesuai IPTEK yang dikuasai, bukan atas kepentingan industri pertanian asing. Dengan begitu tidak ada intervensi dari pihak lain.

Dalam permodalan, Negara harus memberikan modal bagi yang tidak mampu sebagai hibah (hadiah), bukan sebagai hutang. Sejarah mencatat, Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Maal (kas Negara) kepada para petani di Irak, untuk membantu dalam menggarap tanah pertanian dan memenuhi hajat hidupnya, tanpa meminta imbalan.

Di samping itu, Negara harus melindungi air sebagai milik umum, sebagai input produksi pertanian. Oleh karena itu, air beserta sarana irigasinya tidak boleh diswastanisasi.

Adapun ekstensifikasi pertanian dilakukan dengan cara, 1) mendorong pembukaan lahan-lahan baru serta menghidupkan tanah yang mati. Lahan baru bisa berasal dari lahan hutan, lahan pasang surut, dan sebagainya sesuai dengan pengaturan Negara. Sedangkan tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang, dan tidak tampak ada bekas-bekas apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, maupun yang lainnya.

Menghidupkan tanah mati artinya mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami. Setiap tanah yang mati, jika telah dihidupkan oleh seseorang, adalah menjadi milik yang bersangkutan. Rasulullah SAW, sebagaimana dituturkan oleh Umar bin al-Khaththab telah bersabda: “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya”. [HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Dawud].

2). setiap orang yang memiliki tanah akan diperintahkan untuk mengelola tanahnya secara optimal. Jika dibutuhkan biaya untuk perawatan tanah tersebut, maka negara akan memberi modal dari Baitul Maal (kas Negara).

Namun, apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama 3 tahun, maka tanah tersebut akan diambil alih dan diberikan kepada yang lain. Umar bin al-Khaththab pernah mengatakan: “Orang yang memagari tanah tidak berhak atas tanah yang dipagarinya setelah membiarkannya selama 3 tahun”.

Kedua, kebijakan distribusi yang adil dan merata. Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga di pasar. Dengan begitu stabilitas harga pangan akan terjaga dan tidak terjadi kelangkaan barang akibat dari adanya pihak yang melakukan penimbunan.

Disamping itu, kebijakan distribusi pangan dilakukan sesuai kebutuhan pangan per keluarga. Sehingga akan diketahui berapa banyak kebutuhan yang harus disiapkan oleh negara.

Adapun kebijakan impor menjadi pilihan terakhir jika memang pasokan pangan dalam negeri sudah dipastikan tidak mencukupi. Dan tentu hanya akan dilakukan dengan negara yang tidak memusuhi Islam atau ingin menghancurkan Islam.

Begitulah Islam mengatasi permasalahan kemandirian pangan. Dengan sistem yang sempurna maka krisis pangan tidak lagi terjadi dan rakyat dapat hidup dengan sejahtera. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *