Islam Solusi Pemberantasan Korupsi

Islam Solusi Pemberantasan Korupsi

Oleh : Ummi Lia

WWW.POJOKOPINI.COM — Kejari Kabupaten Bandung melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 di kantor Kejari Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh Kepala Kejati Jawa Barat Ade Eddy Adhyaksa, S.H, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Donny Bainuri, Asisten Pemerintah Kabupaten Bandung, H. Ruli Hadiana dan Jajaran Polri, TNI serta Forkopimda Kabupaten bandung lainnya dan menandatangani fakta integritas dalam pencanangan WBK dan WBBM tersebut. (https://kejari-bandungkab.go.id)

Kepala Kejati Ade Adhyaksa mengatakan, “Kita sudah saksikan bersama, mereka menandatangani fakta integritas, jika mereka tidak komit bisa ditindak sesuai dengan aturan yang ada dan dalam pencanangan WBK dan WBBM ini memberikan pelayanan prima, bersih dan terbaik kepada masyarakat.”

Dengan adanya pencanangan pembangunan zona integritas ini, Kepala Kejari Kabupaten Bandung, Paryono berharap para staf dan pegawai di lingkungan Kejari Kabupaten Bandung selalu berbuat sesuai ketentuan yang ada dan tidak boleh melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Harapan ini muncul, karena begitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kejari/lembaga yudikatif atau pun di lembaga-lembaga lainnya.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruption” atau “corruptus”. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption” atau “corrupt” (Inggris), “corruptie/korruptie” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. (ZonaReferensi.com)

Istilah korupsi telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Menurut UU no.20 tahun 2001, pengertian korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korupsi berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Di Indonesia, korupsi sudah merajalela di mana-mana dan kasus korupsi selalu saja bertambah setiap tahunnya. Mungkin ini dikarenakan setiap orang sudah tidak lagi menganggap korupsi sebagai pelanggaran hukum atau perbuatan dosa, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang umum. Sementara itu, pemberantasan korupsi sekarang ini, dinilai banyak kalangan kian suram. Padahal kerugian negara yang dialami makin besar. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan daya saing nasional, menganggu pertumbuhan ekonomi, menimbulkan biaya sosial yang besar, dan akhirnya menambah tingkat kemiskinan.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah korupsi, termasuk yang dilakukan oleh Kejari kabupaten Bandung. Tapi ada yang luput dari perhatian kebanyakan orang, bahwa akar dari tindakan korupsi ini adalah sistem demokrasi. Sehingga tidak heran kalau korupsi terjadi di hampir semua pilar demokrasi baik legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Di berbagai periode pemerintahan, hampir semua pimpinan lembaga tinggi negara dari tiga pilar demokrasi itu terjerat kasus korupsi. Tercatat dalam periode 2014-2019, 22 anggota DPR Pusat terjerat dalam kasus korupsi. Kalau digabung dengan anggota DPRD (Daerah), menurut data ICW (Indonesia Corruption Watch) tercatat 254 anggota dan mantan anggota periode 2014-2019, terjerat kasus korupsi (Tirto.id, April 2019). Sementara di tingkat kepala daerah tercatat 124 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak 2014 hingga 2019 (katadata.co.id, Juli 2019).

Melihat maraknya korupsi dalam berbagai aspek ini seharusnya menyadarkan kita tentang kebobrokan sistem demokrasi kapitalis sekuler ini. Sudah sangat jelas, bahwa penerapan sistem ini menjadi pangkal berbagai persoalan di Indonesia termasuk maraknya korupsi. Sistem politik demokrasi telah menciptakan habitat politik yang menumbuh-suburkan korupsi. Para politisi yang terjun dalam sistem demokrasi harus mengeluarkan modal politik yang besar dari diri mereka sendiri atau dibiayai oleh cukong-cukong politik. Setelah berkuasa, mereka harus mengembalikan modal politik itu, sementara gaji dan tunjangan mereka jauh dari cukup. Mereka juga harus membalas budi para cukong yang telah membiayai mereka. Jalan paling mudah untuk itu adalah dengan cara korupsi dengan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki.

Aparat negara yang bersih, ikhlas melayani masyarakat dan suasana yang kondusif untuk terciptanya kebangkitan atau kemajuan negara adalah dambaan semua orang. Hal itu hanya mungkin tercapai di sistem Islam. Yaitu sistem warisan nabi Saw. yang diperintahkan Allah Swt, bukan sistem buatan manusia. Dan pemberantasan korupsi hanya bisa berhasil dalam sistem Islam. Islam memberikan sejumlah hukuman yang berat kepada pelaku korupsi. Pada masa Rasul Saw, pelaku korupsi selain harta hasil korupsinya disita, pelakunya di-tasyhir atau diumumkan kepada khalayak.

Pada masa Khulafaur Rasyidin ada kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra. untuk mencatat harta kekayaan para pejabatnya saat sebelum dan setelah menjadi pejabat. Jika Khalifah Umar merasa ragu dengan kelebihan harta pejabatnya, ia akan membagi dua hartanya dan dimasukkan harta itu ke Baitul Mal. Itulah yang disebut pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik itu sebenarnya sederhana. Kalau ada bupati atau gubernur bahkan presiden, sebelum menjalankan tugas harus melaporkan kekayaannya. Setelah beres masa jabatannya selama lima tahun maka dibuat kembali laporan kekayaannya. Jika kekayaannya bertambah, tinggal dihitung saja tingkat kewajarannya. Kalau dia tidak dapat menunjukkan berasal dari mana kelebihan kekayaannya secara legal, maka itu disebut korupsi. Dalam sistem pidana Islam, pelaku korupsi bisa diberi sanksi penjara hingga hukuman mati sesuai keputusan khalifah atau qadhi sebagai ta’zir.

Pemberantasan korupsi dalam Islam menjadi lebih mudah dan tegas karena negara dan masyarakatnya dibangun di atas dasar ketakwaan. Hukuman pun berasal dari wahyu, bukan dari hawa nafsu manusia sebagaimana dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, hukuman untuk para koruptor dan upaya penindakannya bisa diubah sesuai kepentingan.

Karena itu, sudah saatnya kita mencampakkan sistem demokrasi dan kembali menerapkan sistem Islam yang datang dari Allah yang Mahasempurna. Wallahu a’lam bish shawwab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *