Isolasi Mandiri, Solusi?

Isolasi Mandiri, Solusi?

Kehadiran negara merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan Allah kepada pemangku kekuasaan untuk mengurusi urusan umat. Terlebih ini soalan hidup dan mati, celaka dan selamat. Atas dasar itulah negara wajib menyediakan sarana dan fasilitas terbaik yang dia mampu untuk menangani problem ini sejak level ‘mewabah’.


Oleh: Susi Ummu Zhafira (Pegiat Literasi)

POJOKOPINI.COM — Andai saja, sejak awal penguasa negeri ini mau mengambil opsi karantina wilayah maka kemungkinan besar pandemi Covid-19 tak akan berlarut-larut hingga kini. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Angka kasus positif Covid-19 di negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini telah menyentuh angka dua ratus ribu. Mengerikan, korban terus berjatuhan.

Meski terlambat, akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melakukan isolasi terhadap semua pasien positif Corona. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak semua orang yang terinfeksi virus Corona dapat mengisolasi diri dengan baik di rumah. Anies ragu pasien bisa disiplin dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang protokol kesehatan selama isolasi. (Tempo.co, 05/09/2020)

Rencana ini kemudian menuai pro kontra dari berbagai pihak. Salah satu yang mengecam kebijakan larangan isolasi mandiri itu berasal dari Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak. Menurutnya, langkah Pemprov DKI gegabah dan hanya menambah beban tenaga medis yang selama enam bulan sudah menjadi garda terdepan melawan Covid-19. (Akurat.co, 4 September 2020)

Jika memang peduli akan nasib tenaga medis, harusnya sejak awal penguasa betul-betul serius dalam mencegah penyebaran virus. Salah satunya dengan mengambil opsi karantina wilayah. Di mana di wilayah itu ditemukan kasus positif. Kemudian dengan cepat tenaga medis bisa mengisolasi pasien positif dari masyarakat yang sehat. Dengan begitu, laju penyebaran virus bisa diatasi. Padahal sejak awal, para ahli menyerukan karantina wilayah sebagai solusi menangani pandemi.

Karantina wilayah memang tak mampu diwujudkan dalam sistem demokrasi. Keuntungan materi menjadi sebuah keniscayaan dalam sistem ini. Perhitungan untung rugi tercium dalam persoalan anggaran fasilitas kesehatan.

Maka tak heran juga, jika kita melihat penguasa hanya berfokus pada pemulihan ekonomi tanpa memedulikan keselamatan rakyat. Hal ini bisa kita lihat dengan diambilnya opsi new normal life yang sangat beresiko karena penyebaran virus tak bisa dikendalikan.

Tingkat kedisiplinan masyarakat saat menjalani new normal life juga perlu dipertanyakan. Menyebarnya berita hoaks di tengah masyarakat menjadi salah satu pemicu masyarakat menyepelekan pandemi ini. Sehingga masyarakat beraktivitas seperti biasa. Mereka bekerja, berolahraga, bahkan berwisata di tempat-tempat yang sudah diijinkan untuk beroperasi kembali.

Inilah hasilnya, jumlah kasus Covid-19 di negeri ini meningkat tajam. Negeri yang sejak awal ogah-ogahan menutup akses keluar masuknya warga negara asing ini, akhirnya ditolak kehadiran warganya oleh 59 negara di dunia.

Negara sudah semestinya hadir dalam menangani wabah. Apalagi ini bukan sekadar wabah biasa melainkan pandemi yang mengepung seluruh penduduk bumi. Kehadiran negara merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan Allah kepada pemangku kekuasaan untuk mengurusi urusan umat. Terlebih ini soalan hidup dan mati, celaka dan selamat. Atas dasar itulah negara wajib menyediakan sarana dan fasilitas terbaik yang dia mampu untuk menangani problem ini sejak level ‘mewabah’.

Sistem kapitalisme yang dianut oleh negara-negara dunia hari ini menetapkan penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja selama satu tahun, termasuk alokasi per masing-masing penerimaan dan pengeluaran bersifat tetap. Dengan demikian alokasi anggaran tersebut tidak akan fleksibel ketika negara menghadapi bencana, salah satunya wabah.

Sedang dalam Islam, anggaran penerimaan dan penerimaannya bersifat baku sesuai dengan ketentuan syara’, sehingga tak perlu lagi pembahasan. Begitu pun besaran anggarannya, karena harus mengikuti hukum pokoknya. Meski diserahkan oleh penguasa, pada dasarnya negara tetap tunduk pada ketentuan syariah.

Jika anggaran pendapatan tidak mampu menutupi besaran belanja karena kondisi darurat, seperti untuk mengatasi wabah maka negara mengambil sejumlah langkah yang memang dibenarkan oleh syara’. Salah satunya dengan mengambil pajak dari kaum muslim, laki-laki dan dewasa. Bahkan dalam kondisi tertentu negara diperbolehkan mencari dana talangan (pinjaman), namun jika kondisinya sangat kritis. Dan hal ini dilakukan hanya sekedar untuk menutupi kekurangan kebutuhan tersebut, tidak lebih.

Dengan mekanisme penganggaran di atas, maka negara memastikan penanganan wabah bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Kewajiban karantina wilayah mampu dilakukan dengan menjamin kebutuhan masyarakat secara totalitas. Ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan pun tentu menjadi prioritas utama.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *